Di tengah berbagai krisis – mulai dari konflik senjata, turbulensi harga pangan di pasar global, hingga krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 – perhelatan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) ke-12, yang berlangsung pada 13-17 Juni 2022 di Jenewa, Swiss, berlangsung produktif walaupun sangat alot.
KTM sendiri adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di WTO yang diselenggarakan setiap dua tahun. Posisi KTM cukup ‘sakral’ mengingat konferensi tersebut dapat menentukan kebijakan strategis di sektor perdagangan dunia.
Dalam konteks WTO, para Menteri Perdagangan (Mendag) menjadi juru runding utama. Pengambilan keputusan di WTO menggunakan konsensus: semua anggota harus setuju atau tidak sama sekali.
Sayangnya, Menteri Perdagangan Indonesia justru tidak hadir dalam perhelatan penting ini.
Mendag Indonesia tidak hadir
Indonesia secara konsisten telah berpartisipasi aktif dalam setiap perhelatan KTM WT0. Pada KTM ke-11 di Buenos Aires, Argentina, pada Desember 2017, Indonesia mengutus Mendag saat itu, Enggartiasto Lukita. Mendag sebelumnya lagi, Thomas Lembong, diutus ke KTM ke-10 di Nairobi. Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mendag Gita Wirjawan menjadi tuan rumah KTM ke-9 di Bali.
Sangat disayangkan, Mendag Indonesia, yang saat itu masih dijabat oleh Muhammad Lutfi, tidak menghadiri KTM ke-12 secara fisik dan hanya membacakan pernyataan tertulis melalui video.
Delegasi RI yang hadir secara fisik mau tidak mau dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Djatmiko B. Witjaksono.
Absennya Mendag Indonesia dalam agenda penting tersebut adalah karena di hari berlangsungnya KTM WTO pada 15 Juni, Mendag Lutfi tengah mengalami reshuffle kabinet. Posisinya digantikan oleh politikus Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Pelengseran Lutfi yang langsung diikuti oleh pelantikan Zulkifli berlangsung ketika delegasi RI di Swiss sedang alot berdiplomasi dengan para mitra di WTO.
Apa yang Indonesia lewatkan?
KTM adalah forum penting yang membutuhkan peran langsung dari para menteri. Maka, seharusnya menteri lah yang harus menghadiri forum tersebut. Menteri perdagangan, dalam konteks WTO, tidak hanya sebagai administrator tetapi juga sebagai diplomat yang memperjuangkan kepentingan dan posisi Indonesia di forum multilateral.
Pada KTM di Bali tahun 2013, Indonesia berperan penting dalam menggolkan Trade Facilitation Agreement, perjanjian yang mengharmonisasikan standar layanan kepabeanan seluruh anggota WTO. Perjanjian ini adalah satu-satunya perjanjian yang gol pada saat itu, pasca mandeknya putaran Perundingan Doha. Perjanjian ini dipandang sebagai terobosan pada saat itu.
Diplomasi yang dicapai di KTM ke-12 kali ini tidak kalah penting dibanding yang sebelumnya maupun konferensi tingkat tinggi lain seperti G20, mengingat KTM bersinggungan langsung dengan kepentingan dan posisi Indonesia.
Tahun ini, KTM ke-12 menghasilkan perjanjian WTO pertama yang menyasar aspek ekonomi berkelanjutan, seperti di sektor perikanan melalui Fisheries Subsidies Agreement (perjanjian subsidi perikanan), keputusan pengabaian perlindungan paten vaksin, keputusan untuk moratorium bea masuk atas transmisi elektronik, dan program kerja untuk reformasi kelembagaan WTO.
Fisheries Subsidies Agreement adalah perjanjian yang Indonesia dukung secara konsisten sejak negosiasi awal. Perjanjian tersebut menyasar juga aspek illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing (kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur) yang menjadi fokus pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo.
Salah satu tantangan terbesar di KTM ke-12 kemarin adalah meyakinkan Piyush Goyal, Menteri Perdagangan dan Industri India, yang posisinya berseberangan dengan kelompok negara mayoritas dalam isu e-commerce, waiver paten, dan stok pangan.
Pada KTM lalu, India mendapatkan porsi yang besar dari media karena posisinya alot dalam berdiplomasi.
India memperjuangkan agar perjanjian Fisheries Subsidies Agreement tidak berlaku terhadap subsidi bahan bakar untuk nelayan kecil, sehingga mereka masih dapat mendapatkan bantuan bahan bakar. Bahkan, India mengancam untuk memboikot seluruh isi paket negosiasi termasuk isu-isu lain, bila posisinya dalam memperjuangkan nelayan kecil tidak disetujui oleh negara maju.
Sebetulnya, dalam beberapa aspek, India dan Indonesia memiliki sikap yang sama dalam KTM ke-12, termasuk dalam subsidi bahan bakar terhadap nelayan kecil.
Tetapi, peranan dan posisi India relatif didengar dalam mengubah skema hukum perdagangan internasional untuk menjadikan aturan yang lebih inklusif terhadap kebutuhan kebijakan negara-negara berkembang dan tertinggal.
Dalam forum multilateral seperti inilah bagaimana sosok seorang menteri sebagai diplomat dibutuhkan untuk meyakinkan dunia.
Inilah mengapa ketidakhadiran Mendag Lutfi secara langsung berpengaruh terhadap posisi Indonesia sebagai ‘rule-maker’ dan ‘rule-dealer’ dalam forum KTM.
Kritik terhadap reshuffle
Reshuffle kabinet, selain perlu dikritisi karena bernuansa politis, perlu juga dikritisi karena tidak sensitif terhadap konteks waktu, yakni dilakukan di tengah perhelatan KTM ke-12.
Tidak dipungkiri, terdapat kebutuhan penguasa atas stabilisasi konstelasi politik menjelang 2024, serta pemulihan kepercayaan masyarakat di sektor perdagangan dalam negeri pasca krisis minyak goreng dalam reshuffle kabinet.
Tetapi, pemerintah perlu juga memperhatikan bahwa urgensi KTM WTO ke-12 berdampak sangat panjang, jauh melebihi kepentingan era pemerintahan yang sekarang.
Beberapa minggu sebelum KTM ke-12, jagat Twitter riuh dengan rekaman Lutfi dalam wawancara di World Economic Forum (WEF). Lutfi dipandang netizen sebagai Menteri yang vokal memperjuangkan posisi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perdagangan dengan Uni Eropa.
Beberapa minggu kemudian, setelah reshuffle, jagat Twitter dihebohkan lagi dengan cuplikan video dokumenter lama terkait wawancara kontroversial Zulkifli dengan Harrison Ford, aktor kawakan Hollywood, saat ia menjadi Menteri Kehutanan tahun 2013.
Dalam video tersebut, Harrison Ford tampak kecewa dan marah atas jawaban Zulkifli terkait dengan kebijakan penggunaan hutan, dan tersinggung dengan gestur tidak serius dan penuh kelakar dari Zulkifli dalam wawancara.
Dari video tersebut, kita bisa sedikit mempertanyakan, apakah ini yang diharapkan menjadi gaya diplomasi dari sang menteri perdagangan kini?
Menteri Perdagangan adalah posisi yang strategis, yang tugasnya tidak hanya mengurus tata kelola niaga di dalam negeri, tetapi juga menjadi representasi wajah perekonomian Indonesia di forum multilateral.
Tugas seorang Mendag bisa dibilang sangat berat karena memerlukan sosok yang multitalenta, sehingga sepatutnya posisi Mendag diisi dari kalangan teknokrat ataupun profesional yang paham seluk beluk administrasi dan posisi runding perdagangan Indonesia.
KTM ke-12 meninggalkan beberapa isu strategis yang perlu dibahas lagi pada KTM ke-13 tahun 2023 nanti, yakni e-commerce, keamanan pangan, dan krisis kelembagaan WTO, termasuk lembaga penyelesaian sengketa WTO.
Sementara itu, di saat yang hampir bersamaan nanti, bukankah Zulkifli yang seorang ketua umum partai politik akan sibuk dengan hiruk pikuk persiapan pemilihan umum 2024?