Pada 28 Februari lalu, Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) merilis laporan kelompok kerja (working group atau WG) kedua tentang “Dampak, Adaptasi dan Kerentanan Global” terhadap iklim yang berubah.
Laporan ini menyatakan seluruh kepemimpinan global telah gagal meredam dampak perubahan iklim. Iklim telah berubah, dan aktivitas manusia – terutama dari negara penghasil emisi terbesar – menjadi penyebabnya.
Melalui IPCC, ilmuwan meramalkan kenaikan suhu bumi 1,5°C dibandingkan era praindustri akan menimbulkan beragam petaka: kenaikan angka kejadian bencana alam hingga empat kali lipat, dan kepunahan 14% spesies pada 2100. Dalam laporan tahun lalu, kenaikan suhu tercatat sudah mencapai 1,09°C.
Ini pun prediksi dalam skenario terbaik. Sedangkan dalam prediksi terburuknya: kelangkaan air berkepanjangan bagi 3 miliar penduduk (sekitar 42% populasi global saat ini) di kawasan subtropis, kehilangan 50 persen spesies flora dan fauna, dan lainnya.
Namun, skenario terburuk itu bisa dicegah. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, laporan IPCC dapat menjadi bekal kredibel bagi seluruh dunia untuk menyatukan kekuatan demi menghindari bencana yang lebih besar.
Apa itu IPCC dan ratusan ilmuwan di baliknya
Asisten Profesor Geografi dan Lingkungan University of Richmond Amerika Serikat, Stephanie Spera dalam artikelnya menyatakan bahwa IPCC merupakan organisasi bentukan PBB dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) yang berfokus pada ilmu terkait iklim. IPCC berdisi sejak 1988 dan beranggotakan 195 negara.
Saban tujuh tahun, IPCC merilis laporan asesmen iklim global yang merupakan rangkuman dari berbagai hasil penelitian tentang perubahan iklim.
Sumber rujukannya bisa mencapai belasan ribu makalah yang bertemakan sains, risiko, aspek sosial dan ekonomi terkait perubahan iklim. Laporan ini disusun oleh puluhan – bahkan ratusan ilmuwan yang ditunjuk negara anggota. Beberapa di antaranya berasal dari Indonesia.
Harapannya, publik dan pemerintah tak perlu repot-repot mencari informasi yang dibutuhkan seputar iklim bumi dan bisa segera membuat keputusan. IPCC bahkan menyediakan ringkasan khusus untuk pembuat kebijakan yang isinya sudah disetujui negara peserta.
Nah, laporan IPCC setebal 3.675 halaman yang terbit akhir Februari lalu merupakan hasil kelompok kerja (Working Group/WG) II. Laporan iklim WG I sebelumnya, yang memuat “Asesmen Kondisi Fisik Bumi” telah dipublikasi pada Agustus 2021 silam.
Sementara, laporan WG III tentang “Peluang-peluang Mitigasi” masih dalam tahap finalisasi oleh tim penyusun. Laporan ditargetkan rampung pada awal April 2022.
Apa pentingnya IPCC?
Patut dicatat bahwa IPCC tidak menyediakan ‘resep instan’ bagi publik. Para penyusun hanya menampilkan opsi-opsi yang relevan dan terbukti secara ilmiah agar menjadi pelajaran bagi publik untuk mencegah ataupun menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim.
Pengajar bencana dan kesehatan dari UCL, Ilan Kelman, misalnya, berpendapat bahwa laporan IPCC terbaru dapat menjadi alarm bagi pemerintah untuk membangun lebih banyak infrastruktur tahan bencana. Upaya tersebut bertujuan untuk meredam kerentanan suatu negara terhadap perubahan iklim.
Kiprah Bangladesh mengantisipasi bencana dapat dijadikan teladan. Negara ini kerap dilanda siklon tropis sebagai imbas dari perubahan iklim. Namun, karena pemerintahnya telah membangun sistem deteksi dini yang lebih baik, ditambah dengan pendirian ribuan tempat pengungsian, dampak siklon tersebut menjadi sangat minimum.
Upaya lainnya adalah memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Laporan IPCC, tulis Ilan, turut menggarisbawahi penyediaan kebutuhan dasar sebagai salah satu langkah manajemen risiko yang efektif guna meningkatkan ketahanan suatu negara terhadap perubahan iklim.
Berbasis asesmen tersebut, maka langkah selanjutnya adalah tergantung bagaimana negara memilih: perumusan kebijakan yang berbasis bukti ilmiah ataupun melanjutkan pemerintahan tanpa perubahan dengan risiko iklim yang terus meningkat.