Menu Close

Perlukah Indonesia jadi anggota BRICS? Ini peluang dan tantangan yang patut dipertimbangkan sebelum bergabung

Bendera 5 negara anggota BRICS: (dari kiri) Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan. William Potter/Shutterstock

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan virtual dengan negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan), pada 2 Juni 2023, menyerukan upaya bersama untuk melindungi hak pembangunan setiap negara.

Pertemuan ini adalah bagian dari acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan, Agustus ini. Indonesia menjadi salah satu dari 14 negara undangan.

Momentum ini kemudian “menagih” kembali tindak lanjut perihal kemungkinan bagi Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS.

Sejak 2022, BRICS memang sudah menyampaikan akan memperluas keanggotaan mereka guna membuat organisasi ini lebih inklusif. Beberapa negara yang mereka klaim telah berminat untuk bergabung adalah Indonesia, Turki, Arab Saudi, Mesir, dan Argentina.

Diskusi perluasan keanggotaan ini dikabarkan akan menjadi salah satu pembahasan dalam KTT BRICS bulan Agustus nanti.

BRICS dibentuk pada 2009 oleh kelima negara anggotanya – yang menurut Dana Moneter Internasional (IMF) merupakan negara-negara yang berpengaruh signifikan di kontinennya masing-masing dan tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kelimanya mewakili 40% dari total populasi dunia, 25% dari ekonomi global, dan 17% dari perdagangan internasional.

Dalam konteks ekonomi global, BRICS bahkan melampaui Group of 7 (G7) yang terdiri dari negara demokrasi maju – Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang. Data IMF menunjukkan bahwa pada 2022, total gabungan pendapatan domestik bruto (PDB) BRICS mencapai US$22,5 triliun (sekitar Rp 335.746 triliun), melampaui total PDB G7 yang berada di angka US$21,4 triliun pada tahun yang sama.

Negara BRICS kini telah menjadi pemain penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan konteks politik tatanan global.

Namun, bagi Indonesia, keputusan untuk bergabung dengan BRICS harus melalui berbagai pertimbangan – yang tentu saja tidak mudah. Kesesuaian ideologi dan sistem politik, kapabilitas ekonomi, serta dampaknya terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat harus dipertimbangkan secara matang. Selain itu, beberapa tantangan dan tekanan akan Indonesia hadapi jika bergabung dengan BRICS.

BRICS: penantang dominasi Barat

Tak bisa dipungkiri bahwa negara BRICS kini pemain penting bagi masa depan kerja sama global dan, jelas membawa kemungkinan untuk menggeser pemain utama ekonomi global yang kini masih didominasi oleh Barat.

Meski negara-negara anggota BRICS sempat terguncang karena COVID-19, mereka tetap dianggap pasar yang potensial untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan.

Cina menjadi penyokong kekuatan ekonomi utama dalam kelompok ini, dengan PDB mencapai US$18,1 triliun, diikuti oleh India (US$3,3 triliun), Rusia (US$2,2 triliun), Brasil (US$1,9 triliun), dan Afrika Selatan (US$0,4 triliun).

(kiri-kanan Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Cina Xi Jinping bergandeng tangan di sela-sela perhelatan KTT G20 di Osaka pada Juni 2019. Salma Bashir Motiwala/Shutterstock

BRICS sendiri lahir sebagai forum kekuatan menengah yang terus berkembang dan hadir menawarkan wacana alternatif terhadap dominasi Barat dalam tatanan global. Organisasi ini tengah berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan dunia dan memberi ruang bagi negara berkembang untuk terlibat dalam mengubah peta politik global.

Keberhasilan BRICS dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan melampaui G7 juga mencerminkan upaya mereka dalam memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan di antara anggotanya.

BRICS telah mengembangkan berbagai inisiatif seperti New Development Bank (NDB) dan Cadangan Kontingensi Keuangan (CRA) guna mendukung pembangunan infrastruktur dan memperkuat stabilitas keuangan di negara-negara anggotanya.

Selain itu, BRICS juga memainkan peran penting dalam memperkuat posisi negara-negara anggotanya dalam tatanan ekonomi global. Mereka telah berusaha untuk memengaruhi kebijakan di forum-forum internasional, seperti Group of 20 (G20) dan IMF agar lebih memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang, dan memperluas peran mereka dalam pengambilan keputusan global.

Tidak sekokoh yang dibayangkan

Meskipun BRICS telah mencapai keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi tatanan global, mereka masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan eksternalnya adalah “perang dagang” antara Cina dan AS yang telah memengaruhi stabilitas ekonomi global secara luas.

Secara internal, tantangannya adalah masih terdapat beragam perbedaan terkait kebijakan dan pendekatan ekonomi antara anggota BRICS. Ini bisa menjadi hambatan bagi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah perseteruan antara Cina dan India yang diawali oleh bentrokan yang terjadi di perbatasan kedua negara tahun 2020. Persaingan ekonomi antara Afrika Selatan, Brasil, dan Rusia juga menjadi pertanyaan tentang kemampuan BRICS untuk membentuk kekuatan yang bersatu.

Jika BRICS ingin memperluas keanggotaannya, ini juga akan membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal koordinasi dan pengelolaan internal.

Di satu sisi, misalnya, negara produsen minyak dunia seperti Arab Saudi, Iran, Aljazair dan Venezuela, yang disebut telah mendaftar menjadi anggota BRICS, akan mampu menambah kekuatan ekonomi bagi organisasi ini.

Di sisi lain, bila negara-negara tersebut bergabung dengan BRICS, bisa jadi akan timbul masalah hukum dan politik yang kompleks.

Contohnya, Iran dengan program nuklirnya yang sangat ditentang AS bisa saja menarik anggota BRICS lainnya ke dalam konflik geopolitik yang lebih besar. Venezuela, yang juga dijatuhi rangkaian sanksi oleh AS, termasuk embargo minyak, dan mengalami krisis ekonomi, dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam blok ini.

Sementara Arab SaudiArab Saudi dan Aljazair memiliki sejarah pelanggaran HAM. Ini akan menjadi catatan yang dipertanyakan dan dikhawatirkan akan menciptakan ketegangan dengan anggota BRICS lainnya yang memiliki norma dan standar HAM yang berbeda.

Situasi-situasi tersebut berpotensi merusak reputasi dan kerja sama BRICS, serta memicu lebih banyak konflik dengan negara-negara Barat.

Apa yang harus Indonesia pertimbangkan?

Sebelum memutuskan apakah benar-benar ingin bergabung dengan BRICS, ada 2 poin besar yang harus dipertimbangkan Indonesia.

Pertama, Indonesia perlu melakukan penilaian menyeluruh terhadap dampak ekonomi-politik yang akan timbul, dengan menitikberatkan pada perbedaan ideologis, kebijakan luar negeri, dan ketidakpastian perpolitikan global.

Perlu dicatat bahwa bagaimana pun, kehadiran BRICS mampu menantang tatanan global yang selama ini masih didominasi oleh Barat. Dalam hal ini, Indonesia merupakan negara yang tidak sedang memiliki konflik tertentu, baik dengan the Global South (negara-negara berkembang yang umumnya, namun tak selalu, berada di belahan bumi selatan) atau pun the Global North (negara-negara maju yang berkorelasi dengan kekuatan Barat). Hubungan Indonesia dengan kekuatan besar seperti Cina, Rusia, AS dan Australia berjalan baik secara bersamaan.

Alfabet besar bertuliskan BRICS terpajang di Taman Zaryadye di Moskow, Rusia. Oleg Elkov/Shutterstock

Jika ingin bergabung dengan BRICS, Indonesia perlu memosisikan diri secara strategis dan tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan prinsip noninterferensi dalam urusan internal negara lain. Jangan sampai bergabungnya Indonesia dengan blok Rusia dan Cina, misalnya, mengganggu hubungannya dengan AS dan memengaruhi keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional, seperti G20.

Dalam aspek politik, Indonesia harus terus memperkuat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan sipil dan politik. Jangan sampai, Indonesia terpengaruh dengan nilai-nilai yang dianut negara lain yang tidak sesuai dengan prinsip nasional.

Dalam isu apa pun, pada akhirnya Indonesia harus tetap mengedepankan pendekatan yang berimbang dan inklusif guna memitigasi terjadinya konflik antar negara anggota dalam forum tersebut. Selain itu, Indonesia juga harus aktif terlibat dalam dialog dan negosiasi antara anggota BRICS untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia terwakili dengan baik.

Kedua, Indonesia harus memiliki ekspektasi sejauh mana BRICS dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk memperluas pengaruh negara di tingkat internasional.

Misalnya, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia bisa memanfaatkan posisinya untuk mempromosikan kerja sama regional dalam kerangka kerja BRICS, serta memperjuangkan isu-isu penting seperti perdagangan bebas, pembangunan berkelanjutan, dan kerja sama energi serta infrastruktur. Ini akan dapat membuat Indonesia memainkan peran aktif dan konstruktif dalam memengaruhi kebijakan BRICS dan memperkuat posisi negara di level global.

Jika tergabung dengan BRICS, Indonesia dengan sendirinya akan terpacu untuk meningkatkan kualitas ekonomi negara. Untuk dapat menyeimbangkan diri, atau berkompetisi, dengan negara anggota BRICS, Indonesia tentu akan “dipaksa” untuk meningkatkan daya saing industri dan layanan, termasuk sektor ekonomi domestik. Caranya bisa melalui inovasi, penelitian, dan pengembangan teknologi terbaru. Kemajuan ini secara jangka panjang akan membawa keuntungan bagi investasi di Indonesia.

Bergabung dengan BRICS juga dapat membuka ruang bagi Indonesia untuk belajar dari negara anggota BRICS lainnya dalam membangun sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial. Indonesia juga dapat belajar dari Cina, misalnya, dalam mengembangkan infrastruktur.

Intinya, Indonesia harus memiliki strategi yang jelas dan kuat dalam menghadapi dinamika dan tantangan dari BRICS, serta memastikan bahwa keputusan untuk bergabung nantinya akan selaras dengan kepentingan nasional Indonesia serta berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan rakyat Indonesia pada khususnya.

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 181,900 academics and researchers from 4,938 institutions.

Register now