Kemiskinan dan bencana alam merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya terdapat 9,57% populasi Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan pada September 2022. Pada tahun yang sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat adanya 3.522 kejadian bencana seperti banjir, penurunan muka tanah, longsor hingga gempa bumi.
Kemiskinan dan bencana alam terhubung erat. Karena keterbatasan sumber daya, kelompok miskin sulit menghindari dampak bencana alam seperti kerusakan infrastruktur yang mengakibatkan hilangnya harta benda bahkan nyawa.
Sebaliknya, bencana juga berdampak pada penghidupan masyarakat miskin, seperti berkurangnya pendapatan sampai dengan hilangnya mata pencaharian.
Mengingat eratnya hubungan antara dua isu ini, upaya penanggulangan kemiskinan dan bencana harus saling berhubungan. Pemerintah, juga organisasi nirlaba atau sektor swasta, sudah memberikan upaya pemecahan masalah.
Pemerintah menggelontorkan program peningkatan kesejahteraan serta perlindungan sosial untuk rumah tangga miskin, seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
Ada juga beberapa program terkait pengelolaan bencana yang dinisiasi oleh pemerintah pusat maupun daerah, seperti Desa Tangguh Bencana (Destana), tingkat komunitas seperti asuransi pertanian, hingga pada skala rumah tangga seperti bantuan pasca bencana.
Namun, program-program ini masih berfokus pada tema masing-masing, entah itu bencana alam atau kemiskinan. Indonesia perlu menempuh aksi silang (cross-cutting) untuk menyelaraskan program yang sudah ada (eksisting) ataupun program baru.
Keterkaitan kemiskinan dan bencana alam
Studi yang saya lakukan pada 2022 di empat kecamatan di Pekalongan dan Cilacap, Jawa Tengah, melihat adanya hubungan erat antara Program Keluarga Harapan (PKH), modal penghidupan atau sumber daya rumah tangga (livelihood capital) , dan strategi adaptasi untuk ketahanan warga miskin terhadap banjir.
Studi dilakukan terhadap 600 sampel rumah tangga miskin. Anggota rumah tangga yang menjadi responden pada survey ini bekerja sebagai buruh tani dan buruh industri batik di kedua wilayah tersebut.
Sebagai salah satu satu instrumen perlindungan sosial yang berbentuk bantuan tunai, PKH memberikan pengaruh positif kepada strategi koping bencana secara tidak langsung. Faktor modal penghidupan atau sumber daya rumah tangga menjadi mediator bagaimana PKH meningkatkan strategi menghadapi banjir yang frekuensinya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Modal penghidupan merupakan sumber daya yang dimiliki rumah tangga dan terdiri dari empat aspek. Pertama, modal sosial yaitu kemampuan bersosialisasi seperti berjejaring dan berelasi. Kedua, modal ekonomi yaitu kemampuan finansial rumah tangga. Ketiga, modal fisik atau infrastruktur ditandai dengan kepemilikan harta benda fisik. Keempat, modal manusia seperti keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan bekerja.
PKH yang sejatinya berfungsi meningkatkan kesejahteraan rumah tangga memiliki fokus pada peningkatan ekonomi penerima manfaat melalui bantuan tunai rutin setiap tahunnya, ternyata memiliki dampak tambahan termasuk dalam membentuk strategi menghadapi bencana alam.
Riset saya juga menunjukkan bahwa PKH berpengaruh positif terhadap modal sosial rumah tangga miskin. Salah satu program PKH, yaitu bimbingan keluarga, meningkatkan kemampuan berjejaring dan berelasi sosial penerima manfaat baik secara horizontal (dengan sesama penerima manfaat) maupun vertikal (dengan perwakilan pemerintah ataupun lembaga bantuan lain).
Kedua modal ini juga memperkuat kedua modal lainnya, yang turut memperbaiki ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Berbekal informasi dari jejaring sosial, anggota rumah tangga lebih siap menghadapi banjir, termasuk dalam mengakses bantuan.
Selain itu, penerima manfaat dapat menggunakan PKH untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Bantuan ini memungkinkan mereka mengalokasikan seluruh pendapatan dari mata pencahariannya untuk penambahan modal infrastruktur: perbaikan rumah yang rusak akibat banjir serta membangun tanggul sementara di rumah masing-masing.
Berdasarkan riset yang saya lakukan, program PKH yang saat ini memang berhasil meningkatkan kemampuan warga meredam dampak bencana. Namun, agar hasilnya lebih optimal ke depannya, program perlindungan sosial juga perlu memperkuat modal manusia serta modal infrastruktur para penerimanya. Misalnya, PKH tidak melulu menitikberatkan pada proses bantuan tunai tetapi juga mengoptimalkan sesi bimbingan keluarga sebagai sarana sosialisasi dampak dan mitigasi bencana.
Cara lainnya adalah, penyelarasan program perlindungan sosial dengan proyek infrastruktur pengendali banjir–seperti pembangunan tanggul. Penyelarasan ini memungkinkan warga mendapatkan penghasilan dari proyek tanggul sekaligus meredam dampak banjir di lingkungan mereka.
Pentingnya aksi silang
Pemerintah, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, tengah merumuskan konsep ‘perlindungan sosial adaptif’ supaya lebih fleksibel dan inklusif menghadapi bencana alam, perubahan iklim, ataupun wabah.
Konsep ini akan mereformasi peraturan perlindungan sosial yang ada. Salah satu aspek utama yang dibenahi adalah data sasaran program yang terpadu dan lengkap melalui Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek). Harapannya, data sosial ekonomi penduduk ini dapat menjadi rujukan lintas sektor dalam perencanaan pembangunan dan perlindungan masyarakat.
Kendati begitu, pembenahan data merupakan upaya jangka panjang. Indonesia masih memerlukan upaya jangka pendek ataupun menengah untuk memadukan pengentasan kemiskinan dan kebencanaan.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah pelebaran fungsi program kesejahteraan agar responsif terhadap kejadian bencana. Pemerintah dapat menyisipkan modul pembelajaran mengenai strategi adaptasi fisik, sosial maupun ekonomi keluarga terhadap bencana alam dalam sesi pertemuan rutin dengan pendamping PKH. Sesi yang dikenal sebagai family development session (FDS) ini biasanya berisi bimbingan pengelolaan rumah tangga sehari-hari.
Perencanaan program lintas sektor juga penting guna membuka ruang berbagi sumber daya dalam menyasar target yang bersinggungan. Sumber daya tersebut melingkupi tenaga manusia, pembiayaan, dan sistem program.
Misalnya, sinergi sumber daya manusia sebagai ujung tombak di lapangan bisa terbentuk di antara pendamping program kesejahteraan sosial dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana)–petugas cegah-tanggap bencana dari Kementerian Sosial, atau dengan unsur lain yang dikerahkan untuk pengelolaan dampak bencana.
Tentu banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menyebarkan dan melaksanakan konsep yang terintegrasi ini. Kita memerlukan basis data yang padu maupun sistem inklusif yang tersambung dengan sistem lain (seperti pengelolaan risiko bencana atau program pertanian). Pembiayaan yang mudah diakses dan sumber daya yang saling bekerja sama menjadi aspek-aspek juga tak kalah penting.
Harapannya, reformasi kebijakan yang oleh pemerintah semakin membuka jalan untuk mewujudkan aksi silang dalam menghadapi kemiskinan dan bencana alam yang berkelindan.