Menu Close

Riset: 4 pesan dari pimpinan universitas untuk memperbaiki tata kelola PTS

Saat ini, ada lebih dari 3.000 perguruan tinggi swasta (PTS) – sekitar 96% dari jumlah total kampus – yang menampung hampir 70% mahasiswa di Indonesia. Ini merupakan rasio tertinggi ketiga di Asia.

Namun, di antara PTS masih terdapat kesenjangan yang lebar. Berdasarkan data terakhir penggolongan kualitas Pendidikan Tinggi 2020, misalnya, tidak ada satu pun PTS masuk ke Klaster 1 (terbaik). Hanya beberapa masuk ke Klaster 2, namun ribuan sisanya tersebar di antara Klaster 3, 4, dan 5.

Membludaknya jumlah PTS yang tidak diikuti kualitas yang merata ini disebabkan berbagai hal terutama tata kelola yang belum baik.

Tim kami melakukan survei terhadap 456 pimpinan universitas – hampir 60% merupakan rektor – baik dari kampus negeri maupun swasta untuk menggali pandangan mereka tentang aspek apa saja yang bisa diperbaiki dari pengelolaan PTS di Indonesia.

Berikut beberapa hal penting yang menurut mereka harus menjadi prioritas utama untuk memperbaiki kualitas kampus swasta.

Tata kelola PTS: apa yang harus diperbaiki?

Dalam penelitian, kami menanyakan pendapat pimpinan PT dalam beberapa aspek tata kelola kampus.

Di antaranya adalah peran akademisi dan peneliti dalam kepemimpinan universitas, seberapa besar sebaiknya pengaruh pemilik dalam manajemen kampus, hingga seperti apa iklim kompetisi pasar yang baik bagi PTS.

1. Memperbesar peran tenaga akademik

Hampir tidak ada pimpinan universitas dalam studi kami yang menginginkan pengurangan peran dari akademisi dan peneliti.

Bahkan, lebih dari setengah (52%) menginginkan peran yang lebih besar bagi mereka dalam manajemen kampus.

Aspirasi ini berlawanan dengan tren di dunia barat yang mengarah pada New Public Management, atau pengelolaan institusi publik dengan prinsip-prinsip khas sektor swasta sehingga membuat manajemennya menjadi lebih efisien.

Di sini, kepemimpinan kampus biasanya dipegang oleh pemimpin yang kompeten dalam pengelolaan organisasi. Para dosen, peneliti, serta guru besar kemudian bisa fokus ke peningkatan produktivitas dan kualitas riset.

Tapi, nampaknya hal ini masih belum bisa terwujud di Indonesia mengingat adanya keterbatasan jumlah dosen S3 serta budaya akademik yang masih rendah di Indonesia. Jumlah total dosen dengan gelar S3, misalnya, hanya sekitar 15% – angka ini lebih kecil lagi di antara PTS (5%).

Artinya, banyak PTS di Indonesia masih perlu peran akademisi yang besar dalam manajemen kampus untuk memupuk budaya akademik terlebih dahulu.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-ristek) bisa menangkap ini sebagai sinyal untuk terus meningkatkan sumber daya akademik di Indonesia, khususnya memperbanyak dosen bergelar S3 di PTS.

2. Peran pemilik yang lebih kecil

Bersamaan dengan peningkatan peran akademisi, hampir 40% responden pemimpin universitas dalam studi juga mengatakan peran pemilik PTS sebaiknya dikurangi.

Sebagian kecil PTS sebenarnya melaporkan bahwa pemilik institusi mereka tidak banyak ikut campur dalam manajemen kampus tersebut.

Ini memberikan ruang bagi pemimpin akademik untuk mengembangkan institusi.

Namun, mayoritas pimpinan kampus swasta mengatakan mereka masih menghadapi tantangan di mana pemilik memegang peran yang besar dalam manajemen – dari memberikan arahan operasional sehari-hari hingga tidak memberikan fleksibilitas yang cukup bagi pemimpin akademik dalam mengatur keuangan kampus.

3. Kolaborasi yang lebih erat dengan industri dan masyarakat

Hampir seluruh responden dalam studi (93%) mengatakan perlunya peningkatan kolaborasi antara kampus dengan masyarakat dan industri.

Kolaborasi yang lebih erat memungkinkan lebih banyak pendanaan, proyek bersama, peluang riset, maupun mendatangkan keahlian yang berharga dari luar PTS.

Baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun PTS sebenarnya punya strategi masing-masing dalam menggandeng pihak luar.

Universitas negeri, terutama PTN papan atas, seringkali mengandalkan jaringan alumni yang luas untuk berkolaborasi dengan berbagai perusahaan dan organisasi masyarakat.

Sementara itu, beberapa PTS yang berada di bawah naungan industri – seperti Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) dan Jaya Group, atau Universitas Podomoro dan Podomoro Group – dapat mengandalkan jaringan swasta dari perusahaan induk mereka untuk menjalin kerjasama riset.

Namun, berbagai kajian akademik menyebutkan banyak PTS lain belum memiliki hubungan dengan sektor swasta yang sebaik beberapa contoh di atas.

Berbagai kebijakan baru di era Mendikbud-ristek Nadiem Makarim saat ini berupaya untuk mengatasi permasalahan ini. Di antaranya adalah rangkaian kebijakan Kampus Merdeka, maupun penyediaan hingga Rp 250 miliar dari kementerian dalam mendukung kerjasama kampus-industri melalui program “Kedaireka”.

Perlu waktu untuk melihat seberapa jauh berbagai terobosan ini mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi universitas, terutama PTS, untuk menjalin kolaborasi dengan industri dan masyarakat.

4. Iklim kompetisi yang baik bisa mendorong inovasi PTS

Senada dengan aspek kolaborasi, hampir seluruh pimpinan universitas dalam studi (94%) sepakat bahwa iklim kompetisi yang baik bisa mendorong peningkatan kualitas PTS.

Dinamika kompetisi bisa mendorong kampus untuk menjadi lebih efisien dan inovatif dalam strategi manajemen dan layanan akademiknya.

Namun, mengingat kesenjangan yang tinggi di antara PTS, pemerintah perlu membuat aturan main yang adil sesuai dengan level kemampuan kampus yang berbeda-beda.

Beberapa langkah baik yang sudah dilakukan Kemdikbud-ristek adalah dana bantuan universitas sebesar total Rp 415 miliar melalui Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM).

Kompetisi ini dibedakan berdasarkan kategori Liga 1 (kategori teratas) sampai 3 (kategori terbawah) menurut jumlah mahasiswa dan akreditasi kampus. Jumlah dana bantuan terbesar bisa diakses oleh kampus-kampus kecil, hingga Rp 500 juta per prodi.

Ada juga insentif lain seperti bantuan dana riset dari Kemdikbud-Ristek yang kompetisi dan jumlahnya beda-beda antara empat klaster kampus berdasarkan kinerja penelitian mereka – Mandiri, Utama, Madya, dan Binaan.

Ke depannya, kebijakan-kebijakan seperti ini bisa dibuat lebih baik lagi dan dengan dana yang lebih besar untuk menciptakan iklim kompetisi riset dan inovasi yang adil di antara PTS.

Perlu lebih banyak riset tata kelola PTS

Seiring berkembangnya permintaan bagi layanan pendidikan tinggi dan riset di seluruh dunia, ada kecenderungan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengutamakan pengembangan kualitas universitas publik.

Ini membuat riset terkait PTS masih cukup minim, terutama terkait manajemen dan tata kelolanya.

Studi yang kami lakukan menawarkan perspektif yang luas dan multi aspek terkait hal-hal yang dianggap penting oleh pimpinan universitas dalam memperbaiki kualitas PTS di Indonesia.

Memperbaiki dan menyetarakan kualitas kepemimpinan dan sumber daya akademik, kerjasama dengan industri, serta iklim kompetisi adalah langkah awal untuk menutup kesenjangan antara PTS.

Ke depannya, perlu lebih banyak riset yang lebih mendalam terkait manajemen PTS supaya memberikan wawasan yang lebih rinci dan mendalam bagi pembuat kebijakan.

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 150,300 academics and researchers from 4,445 institutions.

Register now