Kebutuhan rumah bagi milenial (generasi yang lahir antara tahun 1980 dan 2000) terus menjadi perbincangan yang menarik.
Dengan harga rumah yang terus meningkat, banyak pihak memprediksikan bahwa generasi yang cukup konsumtif dan kurang suka menabung ini akan kesulitan membeli rumah.
Apalagi harga rumah semakin melambung. Hal ini semakin menyulitkan generasi milenial yang hampir setengahnya hanya berpendidikan akhir sekolah menengah atas dan berpenghasilan rata-rata Rp2,1 juta per bulan.
Data dari pemerintah daerah DKI Jakarta menunjukkan harga tanah di Jakarta setiap tahunnya meningkat hingga 18%. Hal ini berdampak pada harga rumah di Jakarta yang dari tahun ke tahun cenderung naik.
Pemerintah kemudian berusaha menjawab kebutuhan rumah masyarakat Indonesia, termasuk milenial dengan menawarkan berbagai inisiatif, di antaranya berupa apartemen bersubsidi dan pinjaman.
Namun, tawaran tersebut tetap tidak menarik bagi generasi milenial dan keluarganya.
Ketidaktertarikan mereka mencerminkan budaya masyarakat Indonesia yang percaya bahwa ketika seseorang memiliki sebuah rumah atau bangunan maka orang tersebut juga memiliki tanahnya juga.
Penelitian saya pada 2015 hingga 2019 tentang kepemilikan rumah pada keluarga milenial di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mengungkapkan beberapa fakta lainnya yang menjadi alasan mengapa generasi milenial tidak tertarik membeli apartemen.
Hal ini mungkin bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam membangun apartemen yang ditujukan bagi keluarga muda.
Temuan
Penelitian saya mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan rendahnya ketertarikan generasi milenial terhadap apartemen. Hanya 10% dari 100 responden yang saya wawancarai bersedia menjadikan apartemen sebagai rumah pertama mereka.
Selama penelitian, saya juga menemukan beberapa fakta yang bisa menjelaskan mengapa milenial tidak tertarik membeli apartemen:
1. Sebanyak 70% responden adalah keluarga yang suami istrinya sama-sama bekerja.
Fokus penelitian saya adalah keluaga milenial dari kelas menengah tengah dengan pendapatan dari Rp7,5 juta-25 juta per bulan.
Saya memilih kelompok ini karena jumlahnya sekitar 35% dari populasi penduduk Indonesia atau setidaknya 80 juta orang. Dari jumlah tersebut, 70%-nya adalah generasi milenial.
Mayoritas keluarga dalam kelompok memiliki suami dan istri yang sama-sama bekerja karena mereka masih merasa belum stabil secara finansial.
2. Ketergantungan tinggi terhadap keluarga dekat untuk menjaga anak
Kondisi kedua orang tua yang bekerja dan tidak di rumah mengakibatkan adanya kebutuhan bagi keluarga milenial tersebut untuk meminta bantuan orang lain untuk menjaga anak-anak mereka ketika mereka bekerja.
Oleh karena itu, 90% dari responden saya lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tua istri dengan alasan mereka bisa meminta bantuan orang tua untuk menjaga anak-anak mereka yang masih kecil.
Dua temuan tersebut menjadi faktor pendorong mengapa keluarga milenial dari golongan ekonomi menengah tengah menunda keputusan mereka membeli rumah.
Responden saya menjelaskan mereka lebih memilih mengeluarkan duit untuk membayar pekerja rumah tangga untuk membantu orang tua mereka menjaga anak daripada membayar cicilan rumah.
Keputusan menunda memiliki rumah biasanya hingga usia anak-anak mereka cukup besar. Akan tetapi sering kali keputusan menunda memiliki rumah juga menjadi bumerang bagi mereka karena harga rumah semakin hari semakin melambung.
Solusi
Kaum milenial sebenarnya golongan muda yang lebih mudah untuk menerima perubahan.
Anggapan bahwa memiliki rumah harus memiliki tanahnya juga mungkin bisa berubah di kalangan milenial. Namun perlu kita sadari bersama bahwa membeli sebuah rumah merupakan sebuah komitmen jangka panjang. Maksudnya, tidak hanya rumah sebagai tempat yang ditempati dalam jangka waktu panjang tapi juga harus dicicil dalam jangka waktu yang panjang juga.
Oleh karena itu, sebaiknya pembangunan apartemen harus mampu menjawab kebutuhan kebutuhan keluarga milenial sebagai berikut:
1. Menyediakan fasilitas ramah anak
Menindaklanjuti temuan penelitian saya, maka pembangunan apartemen juga harus dilengkapi dengan fasilitas tempat penitipan anak yang layak, aman, dan juga terjangkau.
Lebih baik lagi jika pemerintah juga menyediakan akses sekolah negeri di kawasan tersebut dari jenjang taman kanak-kanan hingga sekolah menengah pertama.
Selama ini fasilitas ramah anak di area sekitar pemukiman apartemen hanya sebatas taman bermain atau kolam renang. Apabila ada tempat penitipan anak atau sekolah, biasanya dikelola oleh swasta yang biayanya tidak murah.
Konsep apartemen model seperti ini sudah dikembangkan di Belanda dan Cina.
Di Belanda, apartemen menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh sebuah keluarga mulai dari sekolah negeri hingga juga pusat perbelanjaan. Hal yang sama juga terjadi di Shanghai, Cina.
2. Menyediakan fasilitas ramah manula
Selain fasilitas anak, kawasan apartemen juga seharusnya dilengkapi fasilitas penunjang ramah bagi orang-orang lanjut usia (manula). Apalagi mengingat ketergantungan keluarga milenial yang cukup tinggi kepada orang tua mereka dalam menjaga anak-anak mereka. Banyak orang tua pada usia senja memilih hidup bersama anak-anak mereka agar dekat dengan cucunya.
Bangunan yang ramah manula bisa meliputi pembuatan lanskap yang landai, pembangunan ruang publik dengan banyak tempat duduk, dan fasilitas olah raga.
Beberapa pengembang di Selandia Baru sudah membangun gedung apartemen dengan menyesuaikannya dengan kebutuhan para manula. Pada akhirnya, pembangunan hunian ramah manula menjadi aturan yang diberlakukan oleh negara itu.
3. Masalah ukuran
Keluhan keluarga-keluarga milenial tidak menginginkan tinggal di apartemen karena kekhawatiran mereka atas keterbatasan lahan yang tidak mengakomodasi jumlah anggota keluarga yang kemungkinan bertambah. Sering kali sebuah keluarga membeli rumah ketika mereka belum memiliki anak. Padahal, ada besar kemungkinan mereka akan memiliki anak.
Sering kali, pengelola apartemen menawarkan unit yang murah dengan luasannya yang sangat terbatas. Hal ini membuat banyak keluarga milenial pada akhirnya memilih rumah tapak, karena walaupun kecil suatu saat mereka bisa membangun lantai dua pada rumah tapak mereka.
Saat ini, pembangunan apartemen bersubsidi milik pemerintah hanya diperuntukan bagi keluarga muda yang belum mempunyai anak mengingat luasannya sangat minimalis. Biasanya hanya sekitar 21 meter persegi atau 36 meter persegi.
Untuk itu, pemerintah harus mengusahakan menawarkan unit apartemen dengan luasan setidaknya 50 meter persegi dengan harga yang bersubsidi. Ahli bangunan menganggap 50 meter persegi merupakan ukuran yang manusiawi untuk rumah dua kamar.
Dari segi keuangan, hal tersebut mungkin menjadi tantangan bagi pemerintah.
Tapi pasal 28H ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan pemerintah harus berupaya untuk melindungi hak warga negaranya, termasuk generasi milenial.