Riset COVID-19: sikap menyalahkan orang lain dominan di percakapan Twitter di Indonesia dan Malaysia

Seorang pria memasuki Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh saat pandemi COVID-19. Hotli Simanjuntak/EPA

Seiring dengan makin menyebarnya COVID-19 di negara-negara Asia Tenggara, masyarakat di Indonesia dan Malaysia ternyata cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebab pandemi ini.

Di Indonesia, orang-orang percaya bahwa virus tersebut masuk ke Indonesia karena pemerintah lalai mencegah pekerja dan wisatawan Cina masuk ke wilayah Indonesia. Pada 28 April, Indonesia telah mencatat 9.096 kasus positif COVID-19 dengan angka kematian tertinggi di wilayah Asia Tenggara.

Sementara itu di Malaysia, masyarakatnya cenderung menyalahkan sekelompok Muslim yang mengumpulkan 16.000 anggotanya dalam acara tabligh akbar.

Acara tersebut telah menyebabkan kenaikan drastis kasus positif COVID-19 di Malaysia. Hingga 28 April, Malaysia mencatat hampir 6.000 kasus positif

Kami menemukan adanya kesamaan ini setelah meneliti percakapan Twitter di Indonesia dan Malaysia, sepanjang Maret 2020.

Sejak pertama diumumkannya kasus positif pada Januari, percakapan tentang COVID-19 telah membanjiri media sosial dan internet, termasuk juga di Indonesia dan Malaysia.

Mengingat pengguna media sosial yang sangat aktif di kedua negara tersebut, kami berusaha menganalisis percakapan media sosial untuk membantu memahami opini publik tentang COVID-19.

Dalam penelitian terbaru kami yang belum dipublikasikan ini, kami menemukan bagaimana sikap menyalahkan orang lain ternyata mendominasi percakapan seputar stigma tentang COVID-19 di kedua negara.

Dari stigma lalu menyalahkan orang lain

Sejak COVID-19 pertama kali dilaporkan di Cina, jumlah kasus stigmatisasi dan prasangka terkait pandemik ini meningkat di seluruh dunia.

Kasus-kasus tersebut tersebut termasuk pandangan bias terhadap keturunan Cina, pasien COVID-19, dan bahkan para tenaga medis.

Beberapa kasus terkait stigma COVID-19 di Indonesia dan Malaysia. Authors, Author provided

Penelitian kami mengumpulkan 450.000 percakapan Twitter yang terjadi sepanjang Maret 2020 untuk mengetahui apa saja stigma terkait COVID-19 yang didiskusikan oleh publik di Indonesia dan Malaysia.

Mengingat besarnya jumlah pesan ditampilkan berulang-ulang di Twitter, kami pun hanya menganalisis cuitan awal alias tidak mengikutkan “retweet”. Hal ini menyisakan hanya 23.527 cuitan.

Melalui metode pengampilan sampel yang acak dan sederhana, kami memilih 6.932 cuitan. Ada 5.983 cuitan berasal dari Indonesia dan 949 sisanya dari Malaysia. Kami kemudian menganalisisnya menggunakan analisis konten kuantitatif dengan melibatkan dua asisten untuk turut membantu dalam proses analisis data.

Di Indonesia, kami menemukan bahwa mayoritas stigma yang ada ternyata berkaitan dengan prasangka terhadap orang Cina. Lebih jauh, sentimen tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang masih memperbolehkan wisatawan dan pekerja dari Cina untuk datang ke Indonesia, meskipun pada saat itu pandemi telah terjadi di beberapa negara.

Selain itu, ada juga sentimen yang kuat bahwa rakyat Cina memang pantas terkena virus sebagai balasan atas penindasan yang mereka lakukan terhadap Muslim di Uighur.

Sementara itu, di Malaysia, sebagian besar cuitan menyalahkan sekelompok Muslim yang mengadakan tabligh akbar di Sri Petaling, Malaysia yang mengakibatkan banyak peserta terinfeksi.

Panitia penyelenggara acara tersebut menjadi sasaran stigma karena kecerobohan mereka yang tetap mengambil risiko mengadakan acara, meskipun telah ada peringatan dari otoritas setempat mengenai COVID-19.

Teori tentang stigma

Sosiolog dari Amerika Serikat Erving Goffman mendefinisikan stigma sebagai atribut yang mendiskreditkan orang lain dan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial. Adapun stigma muncul karena kondisi fisik seseorang, karakter yang negatif, atau latar belakang ras, jenis kelamin, dan etnis.

Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa objek stigma yang dominan dari kedua negara seputar COVID-19 adalah latar belakang seseorang.

Di Malaysia, stigma yang berkaitan dengan ‘latar belakang’ seseorang mencapai 95,8%, sementara sisanya berkaitan dengan ‘karakter negatif’ sebesar 4,2%. Di Indonesia, kami menemukan sebesar 69,3% stigma berkaitan dengan ‘latar belakang’ seseorang, diikuti dengan 28,1% stigma pada ‘karakter’, dan sebesar 2,6% terkait dengan ‘kondisi fisik’.

Seorang petugas kesehatan memakai pelindung wajah di Bandung, Jawa Barat saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota tersebut. Rizal Fadillah / INA Photo Agency / Sipa USA

Konsep stigma memiliki setidaknya lima faktor, yaitu pelabelan, asosiasi negatif, pemisahan, kehilangan status, dan kemampuan mengendalikan.

Faktor pertama, yaitu pelabelan, berkaitan dengan “upaya memberikan label buruk pada kondisi yang terjadi”.

Selama pandemi COVID-19 di Indonesia dan Malaysia, stigma semacam ini termasuk menggunakan kata-kata “Cina” atau “orang Cina” untuk menggambarkan penyakit tersebut.

Faktor kedua, asosiasi negatif, yakni menggunakan asosiasi negatif untuk menyebut orang yang memiliki penyakit atau bahkan anggota keluarga dari pasien yang terinfeksi dan kasus yang terkonfirmasi.

Faktor ketiga, dimensi pemisahan, terlihat dari adanya upaya memutuskan kontak dengan pasien COVID-19.

Faktor keempat, kehilangan status, menunjukkan situasi saat pasien atau keluarganya kehilangan hak istimewa atau status sosial mereka, termasuk perumahan, pendidikan, pekerjaan, dan perawatan kesehatan akibat terinfeksi COVID-19.

Faktor terakhir, kemampuan mengendalikan. Hal ini terkait dengan kapasitas seseorang untuk mengendalikan situasi guna menghindari kondisi yang tidak baik, termasuk tanggung jawab untuk menghindari dirinya terjangkit COVID-19.

Di Malaysia, dimensi stigma yang mendominasi faktor terkait dengan kegagalan kelompok agama yang disebut di atas dalam mengendalikan acaranya (83,3%), diikuti oleh faktor ‘pelabelan’ (14,6%), dan ‘pemisahan’ (2,1%).

Di Indonesia, kami menemukan bahwa stigma yang mendominasi terkait ‘pelabelan’ (86,1%), diikuti dengan faktor ‘kemampuan mengendalikan/tanggung jawab’ (7,9%), ‘asosiasi negatif’ (3%), ‘pemisahan’ (2%), dan ‘kehilangan status’ (1%).

Hal lain di luar stigma

Meski pada awalnya kami bertujuan menganalisis stigma yang muncul terkaitan dengan COVID-19, namun berdasarkan hasil penelitian kami ternyata cuitan yang mengandung stigma tidak sedominan cuitan yang merespons aksi yang dilakukan pemerintah.

Seorang petugas kesehatan dengan alat pelindung lengkap sedang mempersiapkan proses sanitasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Ahmad Yusni/EPA

Di Indonesia, sebagian besar cuitan ternyata berisi kritik dan sentimen negatif terhadap pemerintah Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Sementara itu, di Malaysia, sebagian besar cuitan terkait dengan imbauan pemerintah untuk tinggal di rumah.

Khusus di Indonesia, kami menemukan bahwa percakapan yang terkait dengan stigma sangat kecil, kurang dari 6% (310 cuitan), jika dibandingkan dengan kritik terhadap kinerja buruk pemerintah dalam menangani pandemi yang berada di angka 84,6% (4,987 cuitan).

This article was originally published in English

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 110,700 academics and researchers from 3,634 institutions.

Register now