Mahasiswa di seluruh dunia kini mengharapkan perguruan tinggi memberikan lebih dari sekadar pengetahuan, ijazah, atau janji mendapatkan pekerjaan pasca lulus. Mereka juga ingin perhatian dan arahan.
Beberapa kajian bahkan menunjukkan bahwa mahasiswa kini ingin berkolaborasi secara aktif dalam proses uji kualitas atau akreditasi kampus mereka, serta menambahkan kesehatan dan kesejahteraan sebagai indikator penting dari mutu suatu universitas.
Sayangnya, banyak kampus sering mengabaikan kebutuhan mahasiswa. Mereka justru memprioritaskan indikator mutu berbasis pasar yang telah ditetapkan pemerintah dan industri.
Perlu agenda baru untuk mengukur mutu kampus
Universitas di berbagai negara telah berinvestasi dalam proses penjaminan mutu untuk meraih akreditasi tingkat nasional dan internasional. Hal ini semakin menjadi proses wajib bagi seluruh program studi dan biasanya diulang setiap 4-5 tahun.
Salah satu langkah yang paling penting dalam rangkaian ini adalah proses konsultasi dengan mahasiswa, baik yang aktif maupun alumni. Beberapa peninjau (assessor) eksternal akan mewawancarai beberapa sampel mahasiswa, dan menanyakan opini mereka terkait program dan layanan universitas mereka.
Mahasiswa yang memiliki pengalaman baik dengan kampusnya tentu akan berbicara dengan jujur. Mahasiswa lainnya bisa jadi akan ragu-ragu dan mempertanyakan apakah bijak untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka kepada pihak lain.
Yang jelas, dengan pengalaman dan wawasan yang terbatas akan kehidupan di luar kampus mereka sendiri, banyak mahasiswa tidak punya bekal yang cukup untuk memberikan penilaian komparatif terkait kualitas kampus.
Sistem penjaminan mutu universitas yang ada saat ini juga rawan dibajak oleh hasrat untuk meraih posisi tinggi dalam berbagai perangkingan global.
Beberapa akademisi berpendapat bahwa sistem ranking, sebagai suatu ukuran kualitas, seringkali memprioritaskan prestasi riset suatu institusi di atas pengalaman dan kondisi mahasiswa. Berbagai ranking ini biasanya menaruh poin tinggi pada jumlah mahasiswa yang dimiliki suatu kampus atau volume riset mereka, ketimbang investasi berkelanjutan dalam pengajaran dan layanan pada mahasiswa.
Pendekatan penjaminan mutu ala “kotak centang” (checkbox) seperti ini – atau yang penting memenuhi angka tertentu – terlalu sederhana. Pendekatan ini tidak memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pengalaman dan kondisi mahasiswa maupun staf, atau seberapa puas mereka di kampus tersebut.
Dampak individual, institusional, dan global dari COVID-19 juga telah mengguncang dan mempertanyakan kembali nilai-nilai pendidikan yang selama ini kita pegang.
Hal ini semakin menekankan urgensi bagi kampus untuk memperhatikan aspek-aspek seperti kesejahteraan mental, kultural, maupun spiritual dari mahasiswa selama proses belajar mereka. Kini, ada kebutuhan untuk segera memikirkan ulang kualitas pendidikan tinggi supaya mempertimbangkan inklusi sosial, keberagaman, kesehatan, dan semangat belajar sepanjang hayat (lifelong learning).
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diusung Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN), maupun kampanye Masa Depan Pendidikan (2021) dari UNESCO, menawarkan suatu konsep sosial baru di mana pendidikan berkualitas yang inklusif merupakan hak mendasar bagi semua orang.
Laporan dari Komisi Eropa yang baru saja terbit pun mengkampanyekan perlunya kampus menjunjung pembelajaran sepanjang hayat terkait keberlanjutan lingkungan. Laporan tersebut menegaskan pentingnya kampus merombak metode pembelajaran untuk tidak hanya mempromosikan pengetahuan, tapi juga kemampuan berpikir kritis, empati, dan kepedulian terhadap alam.
Sehingga, kita perlu secara serius menanyakan ulang terkait nilai-nilai mendasar dalam proses penjaminan kualitas kampus: apa, kenapa, bagaimana, dan yang paling penting, untuk siapa?
Jalan ke depan adalah keberlanjutan
Kita membutuhkan agenda penjaminan mutu kampus yang baru dengan bobot lebih pada inklusivitas dan kesejahteraan.
Inovasi-inovasi jangka panjang yang menghasilkan pendapatan bagi kampus tentu tetap penting bagi kampus. Tapi, tidak jika ini berujung pada pengabaian berbagai nilai kesejahteraan tersebut.
Pengawasan dan penilaian mutu harus terjadi di seluruh level: dari level nasional (makro), level institusional (meso), hingga level program studi (mikro) hingga level manusia (nano) sebagai entitas yang kompleks.
Suatu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang ideal harus menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut – dan tidak lupa melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses ini.
Dalam artikel lain, salah satu penulis kami mengidentifikasi beberapa poin kunci yang harus dimiliki proses penjaminan mutu kampus yang baik:
memastikan universitas menyeimbangkan perspektif dan kebutuhan berbagai pemegang kepentingan, termasuk kesejahteraan mahasiswa dan staf
membangun fleksibilitas sehingga kampus mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang cepat, dengan fokus utama melayani mahasiswa dan staf ketimbang memenuhi standar teknis tertentu
membina suatu budaya dan mekanisme perbaikan yang terus-menerus (continuous improvement) dalam perguruan tinggi, sekaligus sebagai tanda kualitas bagi masyarakat luar maupun calon mahasiswa.
Tujuannya adalah tetap untuk memastikan dan memperkuat kualitas dari pendidikan sebagai hak publik, sekaligus membuatnya lebih aksesibel bagi masyarakat.
Ini selaras dengan seruan UNESCO bahwa pendidikan harus menjauh dari ketergantungan pada pengajaran satu arah dan capaian individual. Sebaliknya, kita harus menekankan kerjasama dan kolaborasi.
Kurikulum yang sering diorganisir sebagai beberapa mata kuliah yang terpisah, harus mulai menekankan pembelajaran ekologis, interkultural, dan interdisipliner.
Ekosistem pendidikan tinggi bukan hanya tentang akreditasi dan ranking. Tapi, ini juga tentang “glokalisasi” – melihat dengan perspektif global namun bertindak lokal, memastikan keberlanjutan, dan memperkuat peran mahasiswa untuk menciptakan dampak di komunitas mereka masing-masing.
Kini, semakin banyak mahasiswa yang menyerukan aspirasi mereka terkait kualitas pendidikan yang mereka jalani. Universitas harus mempertimbangkan keresahan mereka, lebih dari sekadar kritik dan saran terkait mata kuliah dan program studi. Melampaui indeks prestasi kumulatif ataupun prospek gaji, gelar akademik juga harus selaras dengan kesejahteraan pemegangnya.