Tiga skenario menunjukkan dalam merancang ‘smart cities’ kita perlu pertimbangan etis

Sistem transportasi Jakarta adalah salah satu bagian kota yang bisa ditingkatkan menggunakan teknologi Smart City, tapi apa harga yang harus dibayar? Vasenka Photography/Flickr, CC BY-SA

Untuk membenahi sistem kota, pemerintah semakin banyak menggunakan teknologi dan mengambil keputusan berdasarkan data. Mereka menentukan bagaimana teknologi dan Big Data digunakan dalam menciptakan kota-kota pintar (Smart Cities). Akademisi membantu menghimpun dan menafsirkan data, merancang ide-ide kota baru dan teknologi-teknologi lebih baru bagi kota-kota besar.

Penggunaan data yang digunakan dari teknologi yang sehari-hari dikenakan atau digunakan warga bisa memudahkan hidup kita. Namun penggunaan Big Data bisa mengancam warga, seperti dalam skenario yang kami sajikan berikut ini.

1. Menglaju lebih lama bagi pekerja kelas bawah

Bayangkan: Sebuah sistem lalu lintas mengatur jam-jam sibuk sebuah kota, menangani ribuan lampu lalu lintas, transportasi umum dan rambu-rambu bagi pejalan kaki. Sementara itu, sebuah sistem kecerdasan buatan (AI) menggunakan data real-time (waktu nyata) yang diperoleh dari ratusan ribu sensor pada kendaraan dan bus. Dengan bantuan infrastruktur seperti tiang-tiang lampu, arus lalu lintas yang optimal bisa diperhitungkan berdasarkan jumlah kendaraan dan orang dalam sistem tersebut.

Mengurangi waktu menglaju dan meningkatkan produktivitas adalah tujuan akhir yang dicanangkan berbagai pemerintah kota. Siapa yang bisa membantah itu?

Namun menghubungkan data lalu lintas, data geografi, dan kinerja ekonomi dapat menciptakan sebuah skenario yang lain. Jika suatu sistem bertujuan meningkatkan kinerja ekonomi, masuk akal jika ia memprioritaskan pekerja yang menghasilkan pendapatan tinggi yang tinggal di kawasan elit di pinggiran.

Para penglaju berpenghasilan rendah memberikan sumbangan lebih sedikit bagi perekonomian kota, maka itu tidak mengherankan eksekutif berpenghasilan tinggi yang mendapatkan tumpangan lebih cepat untuk bekerja. Namun sistem semacam ini menyodorkan sebuah bias: angkutan umum mendadak membutuhkan waktu sedikit lebih lama bagi seorang pekerja kantoran.

2. Meteran bangku taman?

Bangku taman menyodorkan dilema etis lain bagi para perencana kota. Sudah lama kita membayar parkir mobil di kota-kota besar. Sekarang ketika kita bisa melacak langsung orang dengan mudah, muncul peluang bagi pemasukan kota lewat pungutan untuk fasilitas umum.

Cobalah bayangkan sistem meteran parkir untuk warga beristirahat di bangku taman. Ini jelas merusak ciri khas positif kehidupan kota bagi para penggemar taman.

Di masa depan, apakah kita harus membayar untuk duduk di bangku taman? www.shutterstock.com

Meteran bangku taman itu bisa sangat menjelaskan potensi disparitas ekonomi yang sudah di depan mata.

3. Kesehatan dan persetujuan warga

Big Data juga bisa digunakan untuk melengkapi informasi perancangan dan perencanaan kota dalam mengurangi kesenjangan akses pelayanan kesehatan. Sistem pengawasan publik bisa menghubungkan data berbasis lokasi dengan pelayanan kesehatan sehingga penduduk yang membutuhkan bantuan kesehatan mendesak dapat dilayani dengan cepat.

Namun, ada tantangan-tantangan etis besar yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Anggapan bahwa data akan digunakan secara otoriter terhadap komunitas sasaran juga menjadi persoalan.

Dalam Forum Digital Indonesia-Australia yang diselenggarakan di Jakarta pada Januari lalu, para peserta menganalisis tindak lanjut laporan-laporan warga terkait data tentang malaria. Upaya berbagi informasi ini bisa membantu pemerintah menentukan daerah pelayanan kesehatan yang paling membutuhkan.

Namun, hal itu juga menciptakan stigma dan problem privasi ketika individu-individu dalam suatu komunitas diketahui sebagai pembawa penyakit. Apakah ada peluang untuk mempertimbangkan persetujuan warga?

Big Data jelas membuka peluang untuk mengurangi kesenjangan akses kesehatan. Namun berapa banyak intervensi bantuan pemerintah yang melibatkan warga sasaran dalam prosesnya?

Fokus pada warga

Contoh-contoh yang kami kemukakan di atas tak lama lagi akan menjadi realitas. Berbagai kesempatan serta masalah yang terkait dengan penggunaan Big Data itu menunjukkan bahwa para perancang kota perlu pengetahuan baru mengenai teknologi dan manusia.

Ketika teknologi menjadi semakin canggih, perancang memainkan peran utama dalam menyesuaikan konsep-konsep penggunaan teknologi bagi masyarakat. Di samping itu, ketika pendulum berayun dari solusi-solusi teknologis ke pengalaman warga, berbagai perbedaan di negara-negara yang berlainan sistem politik dan budayanya akan semakin mengemuka. Ungkapan lama “semua politik bersifat lokal”, bahwa politik adalah hal yang dekat dengan keseharian semua orang, akan semakin terasa kebenarannya.

Masalahnya, dalam penggunaan Big Data, kecenderungan untuk menyamaratakan semua kekhususan lokal itu diperkuat oleh pendekatan-pendekatan teknologi generik terhadap problem kultural yang kompleks dan kontekstual.

Pemerintah harus memikirkan dan menyelesaikan permasalahan etis dalam rancangan kota-kota pintar. Para perencana kota harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak merenggut privasi warga dan bahwa data pribadi tidak digunakan dengan cara yang merugikan.

This article was originally published in English