Empat pelajaran dari Paradise Papers tentang bisnis global dan elite politik

Surga Bermuda berada di tengah pusaran Paradise Papers. Shutterstock

Paradise Papers belakangan ini terdengar familier. Ia adalah bocoran dokumen dari sebuah firma hukum dengan spesialisasi layanan offshore yang mengungkap bagaimana elite global mengelak membayar pajak. Bahkan namanya bernada sama dengan pengungkapan tahun lalu Panama Papers. Tetapi Paradise Papers berbeda, mencerminkan kompleksitas sistem pajak offshore global.

Di kalangan ahli suaka pajak (tax haven) Panama pada umumnya dipandang salah satu sudut yang paling tidak terjamah pembaruan di dunia offshore. Telah ada peraturan-peraturan internasional mengenai penggelapan dan penghindaran pajak untuk membantu pemerintahan berbagai negara mengejar tersangka dari negara mereka. Investasi offshore merupakan strategi investasi memanfaatkan berbagai keuntungan (seperti bebas pajak dan data nasabah dirahasiakan) yang ditawarkan di luar negara asal investor.

Tapi Panama Papers mengungkapkan bahwa Panama dimanfaatkan terutama oleh elite bisnis dan politik dari negara-negara seperti Rusia, Cina, dan banyak lagi yang lainnya di Amerika Latin Latin dan Asia; negara-negara yang pemerintahnya terkait erat dengan bisnis dan kecil kemungkinannya menggunakan alat-alat yang disediakan oleh aturan-aturan internasional baru untuk memburu tersangka. Karena itu, relatif tidak banyak orang Amerika dan Eropa yang tertangkap dalam berita Panama. Dan Mossack Fonseca, firma hukum yang berada di pusat Panama Papers kehilangan reputasi sejak itu.

Lain halnya dengan Paradise Papers yang mengungkapkan apa yang terjadi di kalangan elite offshore dunia—kali ini ini suaka-suaka pajak yang diyakini punya regulasi ketat di Kepulauan Cayman, Bermuda, Singapura, dan semacamnya. Semua tempat ini dinilai cukup bersih selama proses penelaahan sejawat (peer review) OECD yang baru dilakukan beberapa tahun lalu. Firma hukum yang berada di pusat kebocoran baru ini, Appleby, menegaskan “tidak ada satu pun bukti pelanggaran” dalam semua pengungkapan itu.

Kendati demikian, Paradise Papers menguak banyak hal tentang aktivitas elite bisnis dan politik negara-negara dengan regulasi ketat seperti Amerika Serikat dan Inggris— melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional besar seperti Nike dan Apple, serta tokoh-tokoh termasuk Ratu Inggris.

Ratu Inggris menginvestasikan uang pribadinya jutaan dolar di negara suaka pajak. The Commonwealth, CC BY-NC-ND

1. Penghindaran pajak adalah industri yang sedang berkembang pesat

Tentu saja, yurisdiksi seperti Kepulauan Cayman dan Bermuda yang tidak memungut pajak penghasilan, pajak atas keuntungan, PPN, pajak penjualan, pajak kekayaan atau korporat, masih menarik banyak sekali bisnis. Mengapa, misalnya, Duchy of Lancaster, manajer keuangan pribadi Ratu Inggris, berinvestasi dalam dua dana offshore, di Cayman dan Bermuda? Bagaimanapun juga, Ratu membayar pajak cuma secara sukarela.

Tafsiran yang lebih simpatik menyatakan bahwa setiap investor besar yang berusaha mendiversifikasi portofolio mereka pasti akan menggunakan dana offshore. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa sekitar £10 juta (AS$13 juta) uang Ratu diinvestasikan offshore— persentase yang sangat kecil dari kekayaannya. Tidak ada yang ilegal dalam hal ini tapi etika tindakan itu yang patut dipertanyakan.

Pada kenyataannya, seluruh industri investasi kekayaan—industri yang berinvestasi bagi golongan kaya dan berkelimpahan di dunia kita ini— beroperasi melalui dunia offshore. Dan alasannya sederhana. Setiap dana atau transaksi, atau pesawat terbang atau yacht, atau apa pun apa saja yang ingin orang daftarkan di Cayman atau Bermuda, tidak kena pajak. Dan itu tersembunyi dari pandangan publik.

2. Kerahasiaan unggul karena ‘trust’

Walau ada banyak regulasi baru, Paradise Papers menunjukkan bahwa siapa pun yang ingin menyembunyikan urusan mereka dari para pesaing, sekutu, pemerintah, atau publik masih bisa melakukan itu dengan sangat mudah. Dan mereka bisa melakukan itu melalui fasilitas sebuah “trust”, sebuah instrumen kuno Anglo-Saxon yang berfungsi sebagai perisai andal dari pemeriksaan.

Kita tahu, misalnya, bahwa Wilbur Ross, Menteri Perdagangan AS, memiliki hubungan dagang dengan keluarga Vladimir Putin, yang beroperasi melalui sebuah sistem yang menghubungkan lokasi-lokasi tepercaya di berbagai yurisdiksi offshore. Saya bahkan tidak menyangka bahwa penyelidikan Mueller di AS terhadap kaitan pemerintahan Trump dengan Rusia bisa mengoyak selubung kerahasiaan yang ditawarkan oleh trust offshore.

Tapi dokumen-dokumen yang bocor dari firma hukum Appleby mengungkapkan bahwa setiap kesepakatan bisnis rumit yang akan melibatkan penyembunyian dan pengelabuan pasti akan dikerjakan melalui trust. Sudah tiba waktunya kita melakukan sesuatu dengan trust ini.

3. Penggunaan sarana yang sangat rumit

Paradise Papers menunjukkan bagaimana inovasi-inovasi keuangan kompleks seperti penggunaan derivatif dan pengaturan tukar-menukar keuangan (financial swaps), bisa digunakan untuk penghindaran pajak. Inilah wilayah penghindaran yang lazimnya tidak dipahami dengan baik dan dikaji dengan cermat.

Penelitian baru yang dilakukan para kolega dan saya mendapati bahwa tingkat suku bunga lintas mata uang dipakai di mana-mana dalam mekanisme meminimalkan pajak. Sulit mendeteksi dan melibatkan perusahaan induk dan anak perusahaan untuk mengonversi utang dari satu mata uang ke mata uang lain. Hal ini mengonversi risiko dan tingkat suku bunga mata uang asal kepada mata uang anak perusahaan — sebuah instrumen meminimalkan risiko yang sah. Pada saat yang sama, ini memudahkan pemindahan dana offshore ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah.

4. Hukum harus diubah

Banyak perusahaan jasa profesional yang beroperasi dalam yurisdiksi offshore. Mereka semua menyatakan diri bahwa mereka sangat profesional, tidak hanya mengikuti hukum yang tertulis, melainkan juga semangat hukum itu sendiri.

Tetapi jika perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban langsung atas aktivitas klien mereka, dunia offshore akan terus berkembang pesat. Perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan celah-celah regulasi untuk memperantarai berbagai peraturan dan yurisdiksi yang berbeda guna meminimalkan pajak. Pertanyaannya adalah berapa lama lagi praktik-praktik semacam itu akan dianggap sah.

Paradise Papers mengungkapkan betapa sedikit sebetulnya yang diketahui dunia tentang tingkat penghindaran pajak yang berlangsung. Warga negara Inggris, misalnya, bisa berinvestasi secara legal dalam dana offshore dan mendirikan perusahaan di suaka-suaka pajak itu. Tetapi mereka harus mengungkapkan perusahaan-perusahaan induk itu kepada petugas pajak.

Kita tidak tahu apakan nama-nama yang disebutkan dalam dokumen itu melakukannya, dan kita tidak tahu apakah otoritas pajak akan melakukan sesuatu terhadap mereka yang tidak melapor. Kita cuma tahu bahwa banyak yang terjadi melalui offshore. Paradise Papers menunjukkan bahwa, meskipun menjanjikan yang sebaliknya, keremangan masih terasa di mana-mana di dunia offshore.

This article was originally published in English