Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik
Artikel-artikel mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi
Menampilkan semua artikel
Dua hal yang mungkin menjadi penyebab: warga tidak mau atau tidak mampu menggunakan informasi keuangan untuk menuntut pejabat, dan audit tahunan BPK belum mengukur kualitas reformasi.
Status pegawai KPK sebagai ASN menempatkan KPK di bawah kendali dan kekang eksekutif.
Dalam sistem peradilan sejak Orde Baru hingga sekarang, jaksa hanya berperan kecil. Ini harus diubah.
Tuntutan adalah salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.
Kontributor teratas
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
PhD candidate at Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
Head of Universitas Brawijaya Center for Criminal Justice Research (PERSADA UB), Chairman of Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Lecturer of Criminal Law and Criminal Justice System, Universitas Brawijaya
-
Researcher, Indonesia Judicial Research Society
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Peneliti, Australian National University
