Pada 31 Agustus, Perdana Menteri Australia Scott Morrison berhasil mengakhiri negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo. Perjanjian ini akan membuka jalan bagi perguruan tinggi Australia untuk membangun kampus-kampus baru di Indonesia. Negosiasi telah berlangsung sejak 2012, dan baru-baru ini semakin intens. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Morrison sepakat kedua negara berkomitmen untuk merampungkan perjanjian perdagangan bebas tersebut pada bulan November.
Kerja sama dengan Indonesia dalam sektor perguruan tinggi merupakan hal yang rumit namun juga menjanjikan. Kemungkinan hadirnya kampus-kampus Australia di Indonesia membuka kesempatan baru bagi para penyelenggara pendidikan untuk memfasilitasi terwujudnya integrasi elemen internasional dalam kurikulum pendidikan domestik atau dikenal dengan istilah internationalisation at home.
Read more: Harapan Indonesia untuk perdana menteri baru Australia Scott Morrison
Komponen sektor pendidikan tinggi dalam perjanjian perdagangan bebas tidak hanya penting bagi para perguruan tinggi di Australia tapi juga bagi perekonomian secara luas. Meskipun begitu, terdapat tantangan-tantangan yang signifikan dalam proses negosiasi tersebut. Hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah pendekatan yang dilakukan Australia dalam mendirikan kampus-kampusnya di Indonesia, mengingat bahwa pengalaman belajar adalah hal terpenting.
Kerja Sama Pendidikan dengan Indonesia
Australia bersaing dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Malaysia dan terlebih Cina dalam menarik pelajar-pelajar Indonesia.
Pendidikan adalah sektor yang sangat penting bagi perekonomian Australia. Sektor layanan perjalanan terkait pendidikan adalah ekspor jasa terbesar Australia dan ekspor ketiga terbesar secara keseluruhan. Bagi para pelajar Indonesia yang bermaksud menempuh pendidikan di luar negeri, Australia adalah negara tujuan paling populer.
Namun, walaupun jumlah populasi Indonesia besar (sekitar 260 juta) dan secara geografis dekat dengan Australia, jumlah pelajar Indonesia di Australia pada tingkat pendidikan tinggi terbilang rendah. Data terakhir menunjukkan ada sekitar 20.000 mahasiswa pada awal tahun hingga Juni 2017.
Australia lebih banyak kedatangan pelajar dari Cina (sekitar 166.000) dan India (sekitar 70.000). Meskipun negara-negara tersebut memiliki populasi yang lebih besar, namun kita tetap patut bertanya alasan mengapa angka pelajar Indonesia yang ke Australia untuk pendidikan tinggi dan kejuruan secara proporsional lebih rendah.
Sebagian dari jawabannya adalah bahwa hanya 46.000 warga Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Proporsi populasi Indonesia yang menyelesaikan pendidikan tinggi di Indonesia ataupun negara lain rendah. Tingkat pendaftaran pendidikan tinggi secara kotor sekitar 25%, namun angka kelulusan pendidikan tinggi lebih rendah. Pemerintah Indonesia tengah memprioritaskan perbaikan kualitas sistem pendidikannya di setiap jenjang.
Read more: 'Riset gaya helikopter': siapa yang untung dari riset internasional di Indonesia?
Hal tersebut menjadi alasan mengapa pendidikan menjadi sektor yang rumit dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut. Berbagai perguruan tinggi Australia telah menunjukkan ketertarikannya untuk mendirikan kampus di Indonesia. Namun kampus-kampus tersebut tidak dapat sepenuhnya dimiliki oleh institusi Australia. Pemerintah Indonesia telah menerangkan bahwa perguruan tinggi Australia tersebut harus menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan swasta lokal.
Sejauh ini, penanam modal asing tidak diperbolehkan menjadi pemilik saham mayoritas di kampus-kampus Indonesia. Namun berdasarkan perjanjian perdagangan bebas tersebut, kampus-kampus Australia diperbolehkan untuk memiliki 67% dari institusi tersebut.
Peluang, risiko, dan ‘pasar’
Meskipun Indonesia tampak menggiurkan bagi pasar penyedia pendidikan internasional untuk melakukan ekspansi dengan berkembangnya ekonomi dan populasi kelas menengah, kita tidak seharusnya berasumsi bahwa jumlah pelajar Indonesia yang belajar di kampus Australia akan serta-merta bertambah.
Universitas-universitas Australia yang tergabung dalam koalisi G8 dalam argumen mereka kepada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia bahwa pendirian kampus Australia di Indonesia akan membuka peluang bagi pelajar-pelajar yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi di Australia.
Namun, masih banyak hal yang harus dinegosiasikan dan dirancang dalam hal mengelola risiko pendirian kampus di luar negeri. Pengalaman mendirikan kampus di negara-negara lain beragam, dengan beberapa di antaranya gagal.
Pelajar Indonesia bukan hanya penghasil uang
Kita juga harus mewaspadai kecenderungan yang ada untuk melihat para pelajar internasional sebagai sumber pendapatan semata. Pengalaman belajar dan kesejahteraan mereka di Australia atau di kampus-kampus Australia yang berada di luar negeri, harus dikedepankan dalam pengambilan keputusan dalam isu ini.
Pemahaman kita atas sistem pendidikan Indonesia serta kebutuhan dari para calon pelajar perlu ditingkatkan. Sebuah laporan terbaru menjadi contoh langka mengenai penelitian yang seharusnya kita lakukan dan pahami.
Laporan tersebut mengkaji berbagai alasan yang menyebabkan Indonesia gagal mengembangkan suatu sistem pendidikan berkualitas tinggi yang mampu memproduksi hasil pembelajaran yang kuat. Kesimpulannya adalah bahwa penyebab utama dari kegagalan tersebut ada di kekuasaan dan politik, bukan pembiayaan atau kepengurusan yang buruk.
Jika dilakukan dengan baik, maka internasionalisasi pendidikan tinggi dapat berperan penting dalam memperluas hubungan diplomasi. Kita seharusnya melihat usulan pendirian perguruan tinggi di luar negeri sebagai upaya yang berharga dalam memperbaiki hubungan bilateral yang seringkali tegang.
Bagi yang berpikir strategis, upaya ini juga dapat dilihat sebagai cara untuk mengimbangi pengaruh dan kompetisi Cina di Asia Tenggara. Namun perguruan tinggi Australia harus mengingat bahwa hal ini hanyalah satu dimensi dari berbagai bentuk kemungkinan kolaborasi dengan pelajar Indonesia. Yang terpenting adalah bahwa mereka merupakan pemuda-pemuda yang tengah membuat keputusan penting terkait masa depan mereka.