Pemimpin populis yang bermunculan di dunia - termasuk di Amerika serikat, Brasil, dan Indonesia – turut berkontribusi terhadap kegagalan skala global dalam merespons pandemi COVID-19 secara tepat. Resesi ekonomi dunia pun diperkirakan akan terjadi lebih cepat.
Per 9 April 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan lebih dari 1,3 juta kasus COVID-19 dan sedikitnya 79.000 kematian di 212 negara dan teritorial.
Skenario terburuk adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi negatif, termasuk di Asia Timur dan Pasifik.
Populisme dapat dipahami sebagai suatu ideologi yang memiliki dua dasar keyakinan:
Masyarakat anti-kemapanan (anti-establishment) terdiri atas dua kelompok bertentangan: “rakyat” (yang murni) dan “para elit” (yang korup).
Politik harus menyalurkan “kehendak” yang dimiliki “rakyat”.
Pemimpin populis meyakini bahwa mereka sejatinya adalah representasi kehendak rakyat dan karenanya, mereka dapat mewakili rakyat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
Karena populisme hakikatnya adalah ideologi politik yang ‘tipis’, dan dapat dikombinasikan dengan ideologi politik kiri atau kanan, pemimpin jenis ini hadir dalam berbagai variasi.
Mereka dapat membangun wacana dengan mengidentifikasi ancaman sosial-budaya seperti isu pendatang, atau membangun narasi isolasi ekonomi atas asumsi bahwa globalisasi adalah ancaman sosial-ekonomi.
Kami melihat bahwa di hampir semua spektrum politik, kepemimpinan populis memiliki sifat-sifat umum yang sama dalam menghadapi COVID-19: bias optimisme dan rasa puas diri, ambigu, dan anti-sains. Sifat-sifat ini membuat mereka tidak mampu memimpin dalam situasi krisis.
Saat ini negara adikuasa Amerika Serikat (AS) dipimpin oleh seorang populis dan cenderung kembali kepada kebijakan-kebijakan menutup diri. Situasi ini menempatkan keamanan kesehatan global dalam pertaruhan.
Merosotnya kepemimpinan AS di bawah Presiden Donald Trump telah menggerogoti pengelolaan pandemi dan membuat seluruh dunia dalam risiko.
Read more: What actually is populism? And why does it have a bad reputation?
1. Bias optimisme
Kita berharap bahwa pemimpin kita mampu mengantisipasi krisis lewat pemahaman dan tindakan yang dilakukan secara tepat.
Sayangnya, dalam pandemi ini, para pemimpin populis memiliki optimisme yang berlebihan dalam menilai kemampuan mereka merespons krisis.
Pemimpin jenis ini umumnya rentan terhadap rasa puas diri dan menunda-nunda (complacency), yang merupakan bentuk bias kognitif yang membuat seseorang percaya bahwa mereka memiliki kemungkinan kecil terkena masalah dibandingkan orang lain.
Ketika berbagai berita terkait COVID-19 di Cina membanjiri layar kaca dan media sosial pada Januari, Trump di AS, Perdana Menteri Boris Johnson di Inggris dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Indonesia sangat optimis dan cenderung naif berpikir bahwa semua akan baik-baik saja dan yakin wabah tidak akan menghantam negara mereka.
Kendati memiliki kapasitas luar biasa besar, pemerintahan Trump menunda respon terhadap wabah. Dia gagal mempersiapkan kebijakan fiskal, alokasi sumber daya, dan logistik, serta gagal mengambil langkah keimigrasian yang perlu pada Januari dan Februari. Akibat kelalaiannya, saat ini AS menjadi negara dengan kasus kematian tertinggi di dunia.
Jokowi praktis menganggap remeh peringatan-peringatan sejak awal mula wabah, serta menunda penyiapan sistem kesehatan secara menyeluruh termasuk mempersiapkan fasilitas uji kesehatan sejak dini. Akibatnya, Indonesia kini memiliki tingkat kematian tertinggi di dunia (di atas 8%).
Sebaliknya, pemerintahan seperti di Jerman, Kanada maupun Selandia Baru, bertindak lebih cepat. Jerman menerapkan kebijakan tes secara agresif (160.000 tes per minggu) dan mampu menemukan kasus lebih awal. Jerman saat ini memiliki tingkat kematian pada level 1,6%.
Strategi tes skala luas juga diterapkan di Kanada dan hal ini membantu Kanada menahan laju kematian pada angka 1,8%. Sedangkan Selandia Baru secara konsisten meningkatkan tes cepat dan menjaga tingkat kematian jauh di bawah 1%.
Read more: Analisis: Pemerintah masih bisa perbaiki komunikasi krisis pandemi yang sejauh ini gagal
2. Kepemimpinan yang ambigu
Pemimpin populis seperti Trump atau Jair Bolsonaro di Brasil, cenderung memobilisasi berita bohong dan misinformasi dalam kampanye mereka.
Mereka tidak memiliki kemampuan menggunakan data dalam strategi kebijakan publik mereka. Pengabaian atas sains dan ilmu pengetahuan membuat mereka sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah pada saat yang genting.
Sayangnya, saat malapetaka terjadi, sikap ambigu mereka makin menjadi-jadi.
Ketimbang menunjukkan komitmen pada bukti dan mendengar para ahli, Trump mengalihkan perhatian rakyatnya pada simbol-simbol agama – misal, Trump justru mengumumkan hari doa nasional pada 15 Maret lalu.
Hal serupa terjadi juga di Indonesia. Pemimpin kita mengambil alih peran alim-ulama untuk menenangkan rakyat lewat doa dan narasi keagamaan, namun pada saat yang sama menunda upaya-upaya penanggulangan epidemi.
Indonesia terlambat merespon sedikitnya 45 hari sejak lockdown di Wuhan, Cina.
Bolsonaro di Brasil menganggap COVID-19 “cuma flu”, “trik media” dan malah menuduh media melakukan “kampanye konyol” dengan maksud melengserkan dia.
Read more: Mengapa 'darurat sipil' tidak boleh menjadi pilihan skenario dalam penanganan COVID-19
3. Anti-sains
Pemerintahan populis sering memiliki pendekatannya yang cenderung “membungkam” sains dan ilmu pengetahuan. Hal ini karena kebijakan berbasis bukti tidak selaras dan sepadan dengan pendekatan pemimpin populis dalam merumuskan kebijakan publik.
Penelitian menunjukan bahwa pemerintah populis cenderung menegasikan dan menyangkal sains terutama dalam isu-isu kompleks, termasuk kesehatan dan lingkungan, karena kepentingan ekonomi dan politik yang mengakar kuat.
Di Indonesia, pemerintah cenderung menghambat suara penelitian dan peneliti dengan tujuan melindungi agenda ekonomi dan politik di atas keselamatan rakyat. Hal ini membuat Jokowi bertentangan dengan suara para ilmuwan.
Dalam pandemi global seperti COVID-19, pemimpin populis seperti Trump terus bimbang untuk mengganti arah, mendengarkan apa kata ilmu pengetahuan, dan merelakan ilmu pengetahuan menuntun keputusan-keputusan krusial pemerintah dalam krisis COVID-19.
Ketika pemimpin seperti ini akhirnya menyadari masalah sebenarnya, rakyat kemudian dikorbankan dalam kebijakan ekstrem. Karena terlambat membalik arah kebijakan, mereka kemudian akan terjebak pilihan menerapkan kebijakan tangan besi.
Akibat menunda aksi dalam membatasi wabah, pemerintah Italia – yang terbentuk atas koalisi rapuh antara gerakan anti kemapanan Five Star Movement dan Democratic Party (yang kiri-tengah) – menyaksikan kasus kematian meningkat drastis. Italia lalu menerapkan pembatasan maksimum, yang melibatkan polisi and militer.
Read more: Deportasi peneliti asing, pembubaran diskusi kampus: kuatnya narasi antisains pemerintahan Jokowi
Merosotnya kepemimpinan AS di tingkat global
Dengan seorang pemimpin populis di pucuk pemerintahan AS, dunia melihat kepemimpinan AS di tingkat global semakin merosot termasuk sektor kesehatan.
Ini tidak seperti yang terlihat pada tahun 2014 ketika krisis Ebola menghantam Afrika Barat. Saat itu kepemimpinan AS di bawah Presiden Barack Obama dianggap berperan sangat penting dalam terhadap respon Ebola dengan alokasi dana US$2.4 miliar (sekitar Rp38 triliun); ini sebuah kualitas kepemimpinan yang hilang dari krisis global saat ini.
Baru-baru ini AS mengumumkan paket stimulus sebesar 2 triliun dolar (Rp32.000 triliun) dalam menyelamatkan ekonomi negeri Paman Sam. Namun pendanaan global untuk COVID-19 melalui Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) cenderung rendah: 37 juta dolar. Yang ditakuti kemudian adalah dana ini adalah hasil realokasi dari proyek-proyek penting seperti Global Fund dalam memerangi HIV, TBC, dan malaria.
Banyak pengamat termasuk akademisi mungkin percaya bahwa AS adalah rumah bagi institusi-institusi penting seperti Centers for Disease Control and Prevention yang dapat menginspirasi kepemimpinan global dalam menghadapi dan mengelola pandemi saat ini.
Tapi memiliki kapasitas yang luar biasa besar tidak serta-merta bermuara pada ketangguhan karena kepemimpinan yang lemah membawa lembaga dan rakyat ke arah yang berlawanan. Trump gagal dalam menegakkan nilai bahwa nyawa lebih penting dari ekonomi.
Lemahnya kepemimpinan AS kemudian berakibat pada ketiadaan kepemimpinan global. Hal ini berdampak pada ketidaksiapan dunia dalam menata kelola keamanan kesehatan global pada masa depan.
Read more: Kemunduran demokrasi dalam pemerintahan Jokowi: nyalakan tanda bahaya
Pemimpin populis akan mengeksploitasi pandemi?
Pemimpin populis memiliki kemampuan “memancing di air keruh” dengan memanfaatkan krisis untuk keuntungan politik sebagaimana terlihat dalam naiknya approval rating Trump beberapa waktu lalu.
Dengan ketidakpastian pengetahuan seputar COVID-19, pemimpin populis dengan mudah mendiskreditkan lawan progresif dengan menciptakan narasi-narasi yang ambigu dan berusaha dalam membesarkan narasi-narasi yang diskriminatif.
Di tengah risiko resesi, para pemilik suara (voters) di dunia sudah seharusnya mencegah naiknya pemimpin populis.
Para pemilik suara perlu memahami bahwa taktik pemimpin-pemimpin ini memecah-belah publik sambil menciptakan ketidakpercayaan pada institusi publik yang ada yang justru lebih mungkin memiliki solusi efektif.