Miguel Gutierrez/EPA

Menelaah krisis Venezuela: Kisah dua presiden

Rakyat Venezuela mendapati mereka memiliki dua orang presiden yang terlibat dalam permainan berisiko tinggi untuk masa depan negara. Venezuela saat ini juga memiliki dua “majelis nasional” yang memunculkan banyak pertanyaan tentang bagaimana konstitusi harus diterapkan. Bagaimana Venezuela sampai pada posisi ini?

Presiden Nicolás Maduro mengklaim dirinya sebagai presiden Venezuela yang sah secara konstitusional karena ia memenangkan pemilihan presiden pada Juli 2018.

Pada 23 Januari 2019 Juan Guaido, satu bulan setelah dirinya menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional Venezuela menyanggah legitimasi Maduro dan menyatakan jabatan presiden kosong. Dia kemudian mengambil sumpah untuk melayani sebagai Pelaksana Tugas Presiden Venezuela.

Meskipun terlibat dalam politik sejak 2009, Guaido kurang dikenal di luar lingkaran politik. Walaupun merupakan anggota dari partai Voluntad Popular, ia hanya merupakan pengganti dari Leopoldo López, pemimpin partai yang saat ini dipenjara karena diduga mendorong terjadinya protes sebagai upaya penggulingan Maduro.

Konstitusi Bolivarian 1999 ditulis pada tahun pertama pemerintahan Presiden Hugo Chavez sebagai pemenuhan janji Chavez dalam kampanye presiden 1998 untuk menggantikan konstitusi 1991. Sebagian besar rakyat Venezuela melihat konstitusi sebelumnya hanya sebuah topeng agar negara tampak demokratis, padahal konstitusi tersebut hanya melayani kepentingan elit penguasa yang korup dan kaya untuk mengendalikan kedua partai dengan peluang memenangkan kekuasaan melalui pemilihan.

Maduro merupakan wakil presiden pada masa kepemimpinan Chavez serta menjadi pilihan pertama untuk menggantikannya setelah kematiannya pada Maret 2013, lima bulan setelah Chavez memenangkan pemilu untuk masa jabatannya yang ketiga. Proses pemilu yang berlangsung selama tahun-tahun Chavez menjabat acap kali dikritik oleh pengamat politik, seperti Carter Center, karena pemerintah dianggap memberikan perlakuan istimewa terhadap calon tertentu selama masa kampanye. Namun sebagian besar melihat penghitungan suara dari pemilu tersebut adalah benar dan jujur.

Chavez memenangkan pemilu dengan mudah karena dukungan yang kuat dari mayoritas golongan miskin negara tersebut, yang mendapat manfaat dari program sosial yang didanai oleh sumber daya minyak yang berlimpah di negara itu. Sebelum masa kepemimpinan Chavez sebagian besar dana yang didapatkan dari sumber daya minyak tersebut dinikmati oleh masyarakat kelas atas dan menengah.

Era kepresidenan Maduro ditandai dengan banyak pertanyaan bukan hanya mengenai keadilan dari pelaksanaan kampanye, tetapi juga tentang hasil resmi dari pemilu tersebut. Maduro nyaris tidak memenangkan pemilihan khusus untuk menggantikan posisi Chavez sebagai Presiden. Maduro hanya memenangkan 50,6% suara.

Kedudukan politik Maduro semakin merosot pada pertengahan 2014 ketika harga minyak, yang dapat bervariasi dari 20 hingga 40% dari PDB setiap tahunnya, jatuh, dari sebesar AS$130 dolar menjadi $30 per barel pada akhir 2015.

Pada Desember 2015 Partai Persatuan Sosialis Venezuela (PSUV) yang menaungi Maduro menderita kekalahan berat dalam pemilihan Majelis Nasional Desember 2015. Partai oposisi memenangkan kursi mayoritas dalam skala besar, cukup untuk membatalkan program-program yang dikeluarkan di era Chavez. Sebagian besar oposisi berpartisipasi dalam upaya kudeta yang gagal di tahun 2002 dan menyatakan tidak menerima konstitusi 1999 hasil amandemen, namun saat ini mereka menggunakannya sebagai alat untuk menghapus Maduro.

Mereka mengumpulkan cukup banyak tanda tangan untuk memaksa adanya pemilihan ulang atas Maduro, namun PSUV menggunakan taktik menunda untuk memastikan bahwa kemenangan oposisi akan menghasilkan wakil presiden yang mengambil alih posisi Maduro dan bukan pelaksanaan pemilihan ulang. Upaya untuk melakukan pemilihan ulang tersebut pada akhirnya menghilang.

Majelis Nasional yang dikendalikan oleh pihak oposisi ini selanjutnya bergerak untuk memperlambat atau mengakhiri program-program Chavez dan membatasi kekuatan politik Maduro. Mahkamah Agung Venezuela, yang diisi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh PSUV, menggunakan sengketa mengenai pemilihan tiga wakil Majelis Nasional untuk mengeluarkan putusan bahwa badan tersebut secara inkonstitusional menyalahgunakan kekuasaannya.

Mahkamah Agung mengancam akan menutup Kongres. Alih-alih, Maduro malah memutuskan untuk mengadakan Majelis Konstituante Nasional yang baru (NCA) untuk menulis ulang konstitusi dan menciptakan yang Chavez sendiri sebut sebagai “negara komunal”. Negara ini secara teoretis akan mengalihkan kekuasaan atas kebijakan dan pengeluaran negara (yang hampir seluruhnya dihasilkan oleh kegiatan ekspor minyak) ke dewan warga lokal dan regional.

Untuk melakukan ini, Maduro menggunakan ketentuan Pasal 348 dalam konstitusi yang memiliki makna yang tidak jelas dan ambigu yang berbunyi: “Inisiasi untuk membentuk Majelis Konstituante Nasional dapat berasal dari Presiden Republik bersamaan dengan Kabinet Menteri.”

Pihak oposisi menolak untuk berpartisipasi dalam pemilihan (pemilih yang turut serta sebesar 41%) anggota NCA; yang hampir seluruhnya adalah pendukung Maduro. Pada 8 Agustus 2017, NCA mengambil alih kekuasaan legislatif, lepas dari Majelis Nasional, dengan dasar Pasal 349 konstitusi yang ada, yang dimaksudkan untuk menghindari hambatan terhadap kerja majelis konstitusi.

Otoritas pemilihan Venezuela menjadwalkan pemilihan presiden Mei 2018 setengah tahun lebih awal. Meskipun tindakan tersebut pada dasarnya konstitusional, percepatan tersebut membuat partai oposisi yang terpecah-pecah sulit untuk memilih kandidatnya. Sebuah faksi besar memboikot pemilihan presiden tersebut; sebagian lainnya mendukung seorang kandidat, yaitu seorang gubernur dari salah satu negara bagian yang penting.

Maduro menang dengan 67,8% suara. Tingkat partisipasi warga negara dalam pemilihan presiden tersebut sebesar 46,7%, angka yang rendah menurut standar Venezuela. Maduro mengklaim bahwa pemilihan presiden ini menjadikannya presiden yang sah dan menuduh pihak oposisi, Amerika Serikat, dan pemerintahan asing lainnya, mendorong kudeta.

Guaido mengklaim sebagai Pelaksana Tugas Presiden yang konstitusional setelah Majelis Nasional menyatakan posisi kepresidenan sebagai “kosong” berdasarkan Pasal 233 konstitusi Venezuela, yang memungkinkan diangkatnya pelaksana tugas presiden untuk menggantikan pejabat presiden “setelah meninggalkan jabatannya, sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Nasional. ”

Guaido menyatakan aksinya sebagai langkah yang sesuai dengan hukum untuk keluar dari krisis ekonomi dan politik negara itu; aksinya didukung oleh banyak media arus utama di negara-negara liberal. Maduro sendiri menyoroti bahwa dia memenangkan pemilihan presiden, dan Guaido tidak. Guaido berjanji akan mengadakan pemilihan presiden begitu dia memiliki kendali nyata atas pemerintahan.

Mengapa kedua presiden berusaha keras untuk membenarkan status mereka sebagai “konstitusional” ketika hampir semua orang setuju bahwa kelompok militerlah yang memegang kunci kekuasaan? Untuk satu hal, sebagian besar kalangan militer merasa ini merupakan tugas mereka untuk menegakkan konstitusi. Dan kedua belah pihak ingin menarik opini publik internasional.

Kedua belah pihak menginginkan dukungan rakyat Venezuela di lingkungan perkotaan dan pedesaan yang miskin, yang percaya dengan konstitusi 1999 dapat menjamin hak mereka, yang mereka menangkan pada era pemerintahan Chavez, untuk diikutsertakan secara politik dalam menentukan masa depan negara mereka.

This article was originally published in Spanish