Riset terbaru kami menunjukkan bagaimana disinformasi yang mempromosikan narasi pro-pemerintah tentang otonomi khusus Papua membanjiri Twitter sejak Februari 2021.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Otonomi Khusus
Displaying all articles
Provinsi Papua memang memiliki UU Otonomi Khusus yang mengatur pemekaran daerah, tapi bukan berarti pemerintah bisa Serta merta “mengabaikan” aspirasi provinsi lain yang meminta daerahnya dimekarkan.
Berhadapan dengan pro-kontra yang tajam, pemerintah perlu mempertimbangkan lebih matang proses dan arah revisi UU Otsus Papua.
Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan ekonomi, tapi mengabaikan pelanggaran HAM, politik lokal, dan masyarakat asli.
Top contributors
-
Dosen, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, University of Birmingham
-
Associate, Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Research Data Specialist, The University of Melbourne
-
Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas, Universitas Andalas
-
Research Data Specialist
-
Research Data Specialist
