Bagaimana demonstran Sudan meningkatkan daya tawarnya dan memaksa al-Bashir turun dari tahta

Omar al-Bashir digulingkan setelah pemberontakan rakyat Sudan. Ahmed Yosri/EPA, CC BY

Setelah berbulan-bulan didemo dan aksi duduk di depan markas militer di Khartoum, Presiden Sudan Omar al-Bashir akhirnya pada 11 April ditempatkan dalam tahanan rumah, sementara pihak militer negara tersebut menyiapkan pemerintah transisi.

Banyak yang menyebut unjuk rasa di Sudan sebagai “protes roti” di tengah kenaikan inflasi. Nyatanya, rakyat Sudan turun ke jalan lebih dari sekadar dorongan kesulitan ekonomi, atau harga roti. Mereka telah menuntut kebebasan, kedamaian, keadilan, dan turunnya rezim.

Dan mereka telah menang.

Ada sedikit kemiripan antara berakhirnya kekuasaan al-Bashir dengan berakhirnya rezim Soeharto di Indonesia 20 tahun lalu. Protes dari generasi muda negara-negara tersebut yang mendorong perubahan. Soeharto mengundurkan diri pada 1998 sesudah 32 tahun berkuasa, menyusul demonstrasi mahasiswa di kota-kota besar di Indonesia.

Di Sudan, generasi yang memimpin pemberontakan dilahirkan dan dibesarkan selama 30 tahun pemerintahan al-Bashir.

Namun, ada hal-hal khusus yang mendorong pendemo di Sudan untuk turun ke jalan.

Pendemo kebanyakan profesional muda yang terdampak langsung oleh kebijakan Islamisasi dan Arabisasi rezim ini.

Kebijakan-kebijakan ini tidak adil bagi kebebasan dan hak perempuan, dapat terlihat dari mengapa perempuan muda Sudan berada di tengah-tengah pemberontakan. Kebijakan-kebijakan ini juga berujung ke konflik dan tidak amannya daerah Darfur, Kordofan Selatan, dan Nil Biru.

Sistem pemerintahan Sudan juga sudah melemah karena autokrasi negara, nepotisme, korupsi, dan konflik kekerasan bertahun-tahun.

Turunnya Al-Bashir mungkin dapat merugikan negara jika suksesor kuat tidak menggantikannya. Namun dalam pandangan saya, melihat bagaimana Sudan selama ini dijalankan, kecil kemungkinan demokrasi yang diinginkan banyak demonstran muda ini terjadi. Harapan mereka untuk demokrasi fungsional, dengan pemilu bebas dan adil, dan kebebasan konstitusional tidak akan terwujud jika pemimpin Sudan selanjutnya bukan seorang reformis.

Respons al-Bashir

Rezim al-Bashir menjawab protes dengan tiga cara.

Pertama, al-Bashir mencoba dengan cepat mengumpulkan lagi kekuatannya dengan menawarkan perubahan konstitusional yang dapat membuatnya terpilih kembali pada 2020. Hal itu secepat mungkin ditolak mentah-mentah.

Dia lalu mengumumkan keadaan darurat nasional selama setahun. Keadaan darurat ini menghalangi perkumpulan dan pergerakan “tanpa izin”. Kekerasan muncul saat negara menggunakan taktik tangan besi untuk membubarkan pendemo.

Al-Bashir juga meleburkan pemerintah federal dan negara, mengganti semua gubernur 18 negara bagian dengan pejabat tentara. Dia juga memerintahkan parlemen untuk menunda musyawarah mengenai amandemen konstitusional yang membuatnya dapat maju lagi dalam pemilihan umum tahun depan.

Ketika protes tidak kunjung surut, dia menyerukan dialog umum.

Untuk bertahan berkuasa, al-Bashir juga menghubungi pihak-pihak yang telah membentunya secara finansial pada masa lalu. Ini termasuk negara-negara teluk Persia juga Mesir dan Rusia. Namun, sekutu-sekutu ini hanya memberikan dirinya pernyataan dukungan yang samar

Dia juga mulai kehilangan dukungan dari Barat. Dulu akrab dengan al-Bashir, mereka akhir-akhir ini mengeluarkan pernyataan teguran.

Dalam sejarah Idonesia, melemahnya dukungan Barat terhadap kepemimpinan Soeharto juga salah satu faktor berakhirnya kekuasaan otoriter hampir sepertiga abad.

Protes terhadap Bashir

Ketika akhirnya Bashir turun, protes telah berlangsung di lebih dari 35 kota di seluruh negeri. Orang-orang semakin banyak turun ke jalan sejak demonstrasi pertama di daerah bagian utara Sungai Nil, Kota Atbara.

Unjuk rasa dipicu oleh keputusan pemerintah untuk mencabut subsidi bahan-bahan pokok dan menaikkan harga roti secara drastis. Dalam waktu beberapa minggu, protes di Atbara sampai ke Ibu Kota Khartoum 349 kilometer jauhnya.

Selama protes bermunculan di seluruh negara, agen-agen dari Badan Intelijen dan Keamanan Sudan serta polisi mulai menindak para demonstran. Walau begitu, militer menolak mengintervensi. Rumor muncul bahwa al-Bashir siap menyerahkan kekuasaan ke angkatan bersenjata. Namun hal ini dengan cepat dibantah oleh Menteri Informasi dan juru bicara pemerintah, Hassan Ismail.

Di hari-hari menjelang turunnya Bashir, ribuan demonstran mencapai kompleks kementerian di Khartoum. Kompleks ini juga tempat kediaman Bashir, markas pengamanan presiden, dan Kementerian Pertahanan berada.

Demonstran lalu meningkatkan posisi tawar dengan mencoba mencari dukungan dari militer. Apa yang muncul adalah pejabat senior yang kemungkinan melemah, atau mereka berharap menggunakan protes ini untuk menekan faksi-faksi dalam elit berkuasa.

Para demonstran menggunakan berbagai taktik untuk menjaga momentum. Ini termasuk menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter dan WhatsApp. Semuanya ini terjadi terlepas dari usaha pemerintah untuk memblokir pengguna, dan Virtual Private Networks dipakai untuk mengakses grup Facebook yang berisi perempuan saja bernama “Minbar Chat”.

Video yang direkam demonstran menjadi penting dalam mencatat kejahatan yang dilakukan pasukan kemanan dalam aksi damai. Mereka juga menjadi corong utama dalam menginformasikan orang Sudan dan masyarakat internasional mengenai kebrutalan rezim al-Bashir.

Sekarang setelah al-Bashir mengundurkan diri, dia mungkin akan diminta untuk meninggalkan negara itu dengan menyetujui perjalanan yang aman ke negara sahabat, mungkin di suatu tempat seperti Mesir, atau Qatar. Satu-satunya cara dia bisa tetap di Sudan adalah jika dia menyetujui kesepakatan sebelumnya dengan militer untuk memastikan keselamatannya. Mungkin saja para jenderal baru yang dia tunjuk setelah deklarasi keadaan darurat memihaknya.

Dukungan mereka bisa menjadi salah satu alasan mengapa ia merasa bisa mengundurkan diri. Ke depan, dengan atau tanpa Bashir, ada juga kemungkinan bahwa protes dapat berlanjut jika rakyat Sudan merasa bahwa pemimpin rezim yang menindas masih ada di pemerintahan.


Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Reza Pahlevi dan telah diperbarui dengan konteks sejarah perubahan kekuasaan di Indonesia.

This article was originally published in English