“Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.”
Tak berbeda dengan putra-putri presiden terdahulu, putra pertama Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Gibran Rakabuming Raka (Putra Jokowi) dan menantu laki-laki Jokowi Bobby Nasution (Menantu Jokowi) mengumumkan pencalonan diri sebagai wali kota di Surakarta, Jawa Tengah, dan di Medan, Sumatra Utara.
Apabila Gibran atau Bobby maju dan terpilih, sejarah akan mencatat ada seorang presiden yang memiliki putra seorang kepala daerah. Mereka juga bisa menjadi calon potensial sebagai presiden di masa depan.
Gibran dan Bobby baru mencalonkan diri dan belum resmi ditetapkan ikut pemilihan kepala daerah (pilkada), sehingga masih terlalu dini untuk memastikan apakah dinasti politik Jokowi sedang dibangun.
Namun deklarasi anak dan menantu Jokowi ini dapat menjadi indikasi ke arah sana.
Tulisan ini berusaha menjelaskan apa itu dinasti politik, bagaimana sistem dinasti bisa muncul dan apa dampaknya bagi Indonesia. Lalu bagaimana peluang Jokowi dalam membangun dinasti politiknya.
Apa itu dinasti politik?
Ada beragam definisi dinasti politik, namun pada dasarnya dinasti politik merupakan kekuatan politik yang melibatkan suatu kelompok yang memiliki kekerabatan yang mendominasi kekuasaan.
Ada tiga jenis dinasti politik di Indonesia. Pertama, jenis regenerasi, yaitu satu keluarga memimpin terus menerus. Kedua, jenis lintas kamar, yaitu satu keluarga memiliki posisi eksekutif dan legislatif. Ketiga, jenis lintas daerah (political octopus), yaitu sebuah keluarga menguasai jabatan strategis di berbagai daerah dalam satu wilayah.
Peneliti ilmu politik dan sosial Alfred B. Clubok dan Norman M. Wilensky dari University of Florida, Amerika Serikat (AS) serta Forrest J. Berghorn dari University of Kansas, AS, menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk dinasti politik dalam konteks politik kontemporer
Pertama, bentuk dengan cara mendorong keluarga lama untuk terus memegang kekuasaan yang diturunkan ‘secara demokratis’.
Kedua, bentuk yang disesuaikan dengan etika demokrasi modern yaitu mempersiapkan keluarga dalam sistem dan rekrutmen politik secara dini. Kemunculan anggota keluarga pada periode berikutnya seolah-olah diakibatkan bukan oleh faktor kekerabatan namun karena faktor politik yang wajar.
Ketiga, bentuk terbuka dan identik dengan otoritarianisme, yaitu bentuk yang muncul dari sistem politik modern yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga rakyat hanya bisa memilih keluarga petahana, sehingga orang yang dipilih bukan karena atas dasar sukarela tetapi secara represif.
Celah untuk dinasti politik
Leo Agustino, peneliti administrasi negara di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Jawa Barat, berpendapat bahwa meski Indonesia menganut sistem demokrasi tetapi faktor kekeluargaan masih kental dalam kehidupan politik, bahkan aspek tersebut menjadi faktor penting untuk memilih pemimpin.
Sistem dan regulasi negara kita, lewat Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU terkait otonomi daerah (otda) lainnya, memungkinkan dibangunnya dinasti politik.
Otda merupakan pelimpahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah. Namun, dalam pelaksanaannya banyak timbul penyimpangan, di antaranya penyalahgunaan kekuasaan yang menciptakan kesempatan untuk elite politik di daerah memegang kendali penuh dan menumbuhkan praktik dinasti politik dengan menempatkan anggota keluarga dalam sistem pemerintahan.
Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bawah pada tahun 2013 ada sekitar 58 daerah yang terindikasi dikuasai dinasti politik. Angka ini meningkat menjadi 61 daerah atau 11% dari total jumlah daerah pada 2015.
Ernesto Dal Bó, ahli politik ekonomi dari University of California, Berkeley, AS menjelaskan bahwa dinasti politik memunculkan kekhawatiran adanya ketidaksetaraan dalam penyebaran kekuatan politik dan mencerminkan ketidaksempurnaan demokrasi.
Calon yang berasal dari dinasti politik memiliki keunggulan baik dari sumber daya, jaringan elit politik, dan kekuasaan untuk menggiring pemilih.
Dampak dinasti politik
Beberapa penelitian telah menemukan bahwa dinasti politik memiliki berpengaruh buruk terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Terdapat juga temuan yang menunjukkan bahwa walau dinasti politik tidak mempengaruhi kemiskinan (tidak mengurangi ataupun menambah kemiskinan) namun tetap identik dengan daerah miskin.
Padahal pemerintah daerah dapat mendorong penurunan kemiskinan lewat berbagai kebijakan, langsung maupun tidak langsung, berkat otda.
Pemerintah daerah dalam era pelaksanaan otda bisa leluasa dalam menggunakan anggaran karena memiliki wewenang pengelolaan anggaran.
Jika politik dinasti dibiarkan sementara dampaknya pada kemiskinan telah terbukti, maka hal tersebut bisa mengancam kesejahteraan suatu daerah.
Embrio dinasti Jokowi?
Pencalonan Gibran dan Bobby sebenarnya dijamin konstitusi. Hanya saja, saat ini Jokowi masih aktif memimpin, sehingga dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan.
Nama baik dan prestasi Jokowi saat menjabat walikota, gubernur, dan presiden dapat menjadi modal bagi mereka untuk memenangkan pemilihan.
Apabila anak dan menantu Jokowi maju dan sukses menjadi walikota, maka potensi dominasi keluarga Jokowi akan besar, apalagi jika nanti ada anggota keluarga Jokowi lain yang juga mencalonkan diri.
Hal tersebut sesuai argumentasi Tim Besley, profesor ekonomi politik di London School of Economics and Political Science, Inggris, dan Marta Reynal-Querol peneliti ekonomi di Universitat Pompeu Fabra, Spanyol, yang menyatakan bahwa masyarakat akan menerima dinasti politik jika kinerja ekonominya bagus, namun sebaliknya apabila kinerja ekonomi buruk, dinasti akan runtuh dengan sendirinya.
Sukses tidaknya kinerja anak dan menantu Jokowi –jika maju dan terpilih– akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Jokowi. Jika kinerja mereka baik, Jokowi akan mendapat citra baik dan juga sebaliknya.
Persepsi masyarakat juga bisa terbentuk dari bagaimana Jokowi membuat keputusan terkait langkah politik anak dan menantu.
Dalam kasus Gibran, saat ini partai pendukung utama Jokowi yaitu PDIP memiliki nama lain untuk calon walikota Surakarta.
Apabila pilihan Jokowi ternyata berbeda dengan pilihan PDIP, potensi ketidakharmonisan antara PDIP dan Jokowi akan cenderung menguat.
Bahkan walikota Surakarta saat ini, Hadi Rudyatmo–juga dari PDIP–cenderung mendukung pilihan PDIP dan tidak menginginkan Gibran maju.
Mencegah dinasti
Pada dasarnya, melarang pencalonan seseorang adalah pelanggaran hak asasi dalam berserikat dan berkumpul terutama dalam politik.
Pemerintah dapat mencegah dinasti politik lewat peraturan terkait pencalonan kandidat, misalnya dengan persyaratan tingkat pendidikan, rekam jejak kinerja sebelumnya, dan rekam perilaku (catatan kriminal).
Dinasti politik juga bisa dicegah melalui pilihan masyarakat.
Dalam konteks ini, perlu ada pemberdayaan agar masyarakat mampu membaca program-program yang ditawarkan dan bagaimana rekam jejak kinerja sebelumnya.
Masyarakat perlu menjadi penelaah dan pengawas yang bijaksana bagi kedewasaan berpolitik di Indonesia.
Masyarakat sebagai pemilih juga dapat menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu dinasti politik.