Belum saatnya Indonesia melonggarkan PSBB dari perspektif ekonomi

prachatai/flickr, CC BY-SA

Pemerintah berencana melonggarkan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Beberapa kebijakan sudah dikeluarkan untuk itu, seperti dibuka kembalinya penerbangan dan instruksi agar orang yang berusia dibawah 45 tahun untuk bekerja.

Melonjaknya kasus dalam minggu ini hingga bahkan mencapai hampir 1.000 kasus dalam satu hari membuat banyak pihak mempertanyakan keputusan pemerintah ini.

Alasan utama pemerintah ingin melonggarkan PSBB adalah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga bulan pertama tahun ini hanya 2,97%, terendah selama 19 tahun terakhir.

Tapi penelitian dari the National Bureau of Economic Research yang merupakan lembaga penelitian terkemuka dari Amerika Serikat (AS) yang didirikan sejak tahun 1920 dan dipimpin peneliti dari universitas ternama di AS, Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Harvard, menunjukkan pentingnya peran pelaksanaan lockdown atau lockdown parsial yang optimal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi melalui publikasi penelitian yang ada.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan lockdown atau lockdown parsial akan optimal jika dilakukan dengan ketat selama 3 bulan dan mencangkup 60% dari populasi di sebuah negara maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat 2%.

Namun sebaliknya, jika tidak ada intervensi dari pemerintah untuk PSBB atau tidak adanya kebijakan optimal dari pemerintah maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebanyak 2%.

Pekerja sehabis membersihkan dan mendisifektan pasar Kranji. ECTADINDONESIA/flickr, CC BY

Pentingnya PSBB untuk ekonomi

International Monetary Fund (IMF) sudah menyatakan bahwa negara-negara di dunia baik negara maju dan negara berkembang hanya memiliki satu pilihan untuk menghadapi pandemi COVID-19 yaitu lockdown atau lockdown parsial seperti PSBB. Hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah krisis kesehatan. Krisis kesehatan adalah kondisi luar biasa yang sulit karena adanya permasalahan sistem kesehatan yang memengaruhi kehidupan manusia mulai dari satu komunitas sampai negara bahkan dunia.

Krisis kesehatan membawa pengaruh yang sangat buruk terhadap kesehatan komunitas tertentu dan bisa berakibat fatal yaitu kematian. Hal ini tentu saja mempengaruhi ekonomi. Akibat kematian dari krisis kesehatan maka kegiatan ekonomi dapat terganggu karena hilangnya produktifitas ekonomi dari sumber daya manusia yang ada dalam suatu negara.

Krisis kesehatan yang kita alami sekarang adalah krisis kesehatan yang terjadi 100 tahun sekali seperti Flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918 yang menginfeksi 500 juta orang dan menyebabkan kematian 20 hingga 50 juta orang.

Jika negara-negara dunia tidak bisa mengatasi krisis kesehatan pada pertengahan tahun ini, maka kontraksi pertumbuhan ekonomi -3% tahun ini akan berkelanjutan di tahun 2021 dengan kontraksi yang lebih besar lagi yaitu -8%.

IMF memprediksi negara ASEAN termasuk Indonesia akan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi -0.6% di tahun 2020, tetapi hal ini bisa dipulihkan kembali di tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7.8% dengan syarat krisis kesehatan bisa diatasi pada pertengahan tahun ini.

Fleksible pada ekonomi tapi tidak pada nyawa

Di tahun pandemi ini, pemerintah Indonesia tidak bisa bersikap kaku dengan target-target ekonominya di awal tahun.

Pada awal tahun, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 sampai 7%. Selain itu, Kementerian Keuangan menargetkan inflasi pada kisaran 3,1%, nilai tukar rupiah dengan US dollar pada level Rp 14.400, tingkat pengangguran 4,8 sampai 5%, dan tingkat kemiskinan pada 8,5 sampai 9% meski untuk pertumbuhan ekonomi targetnya sekitar 5,3%.

Tapi perlu kita pahami bahwa di tengah pandemi seperti sekarang ini, ekonomi pasti akan mengalami penurunan dalam beberapa bulan seperti yang diprediksi lembaga dunia. Dari laporan bulanan IMF pada April 2020, secara umum negara maju akan mengalami kontraksi -6% sementara negara berkembang akan mengalami kontraksi -1%.

Lebih detail lagi, negara yang mengalami kasus COVID-19 yang lebih besar akan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang lebih parah. Contohnya kita bisa lihat di Italia, yang memiliki lebih dari 220.000 kasus COVID-19 dan ekonominya diprediksi terkontraksi 9% di laporan tersebut.

Tetapi pelemahan ekonomi masih bisa dipulihkan di tahun-tahun mendatang.

Dalam laporan IMF tersebut juga disebutkan, jika negara-negara ini bisa mengatasi COVID-19 pada pertengahan tahun ini, maka ekonomi negara maju bisa mengalami pertumbuhan ekonomi 4.5% dan negara berkembang umumnya bisa mengalami pertumbuhan ekonomi 6.6% pada tahun 2021.

Kita bisa melewati tahun ini dengan selamat jika semua pihak mau bersabar dan saling membantu dan kembali kepada komitmen awal PSBB.

Namun, kematian bukanlah sesuatu yang bisa dikompromikan.

Oleh karena itu, kembalilah kepada komitmen awal PSBB, Indonesia!

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 108,600 academics and researchers from 3,567 institutions.

Register now