Menu Close

COVID-19 tiba di Indonesia, riset: penolakan vaksinasi menurun drastis saat wabah terjadi

Petugas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta memeriksa suhu tubuh penumpang untuk mendeteksi kemungkinan terinfeksi COVID-19. EPA/BAGUS INDAHONO

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan butuh waktu sekitar 18 bulan untuk mengembangkan vaksin yang mampu mencegah penularan COVID-19 yang kini mewabah di 65 negara termasuk mulai awal pekan ini di Indonesia.

Masa itu sedikit lebih pendek dibanding saat terjadi wabah SARS pada 2002-2003 yang vaksinnya tersedia dalam 20 bulan setelah bulan pertama wabah.

Lamanya waktu yang dibutuhkan terkait dengan tantangan aspek klinis dari mulai memahami karakteristik virus, uji coba model pada hewan dan manusia sampai akhirnya bisa diproduksi menjadi vaksin yang aman untuk dikonsumsi publik.

Jika nanti vaksin sudah diproduksi massal dan dinyatakan aman, akan muncul lagi tantangan lain yakni tantangan sosiologis. Salah satunya terkait penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi tersebut.

Riset terbaru (belum dipublikasikan di jurnal) yang saya lakukan melalui survei online pada 2018 di Indonesia menemukan bahwa ketika ada situasi darurat seperti wabah penyakit yang menjangkiti masyarakat, tingkat penolakan terhadap imunisasi cenderung lebih rendah dibandingkan jika tidak ada wabah tertentu.

Penerimaan vaksin

Survei saya memang tidak spesifik membahas mengenai wabah coronavirus terbaru SARS-CoV-2 , karena kala itu belum ada wabah ini. Akan tetapi, melihat tren yang sama di semua jenis vaksin dan wabah penyakit yang saya tanyakan di survei, kemungkinan besar pola yang sama akan terlihat dalam kasus coronavirus saat ini.

Riset saya dilatarbelakangi oleh munculnya wabah difteri di berbagai wilayah di Indonesia pada 2017-2018. Salah satu penyebab wabah adalah adanya penolakan imunisasi yang berdampak pada rendahnya cakupan imunisasi.

Saya melakukan survei pada 526 responden yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, dengan usia antara 17-54 tahun. Mayoritas perempuan (hampir 66%), dan berstatus menikah sekitar 57% dan lajang 42%.

Melalui survei tersebut, saya membandingkan sikap responden terhadap imunisasi polio, varisela (vaksin cacar air), DT (diphteria tetanus) dan MR (campak dan rubella) saat ada wabah penyakit tersebut dan tak ada wabah.

Pertanyaan dalam survei untuk empat jenis vaksinasi itu senada, bedanya saat ada wabah dan tidak ada wabah. Ada 8 pertanyaan tapi saya ringkas jadi dua karena jenis pertanyaannya serupa.

  1. Jika Anda atau anak Anda belum diimunisasi MR/DT/varisela/polio dan tak ada wabah penyakit MR/DT/varisela/polio di lingkungan Anda tinggal, seberapa mungkin Anda akan melakukan imunisasi tersebut?
  2. Jika Anda atau anak Anda belum diimunisasi MR/DT/varisela/polio tapi ada wabah penyakit MR/DT/varisela/polio di lingkungan Anda tinggal, seberapa mungkin Anda akan melakukan imunisasi tersebut?

Survei tersebut menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi jauh lebih tinggi saat terjadi wabah penyakit dibanding saat tidak terjadi wabah.

Ketika ada wabah cacar air, penerimaan terhadap vaksin varisela meningkat dari 41% menjadi 67% (sikapnya sangat mungkin melakukan vaksinasi). Begitu juga ketika ada wabah difteri, penerimaan vaksinasi difteri melonjak dari 41% ketika tidak ada wabah menjadi 71% saat ada wabah difteri.

Terkait wabah polio, penerimaan publik terhadap vaksin polio juga naik ketika ada wabah dari 48% menjadi 73%. Sama halnya ketika ada wabah campak dan rubella, penerimaan terhadap vaksin MR lebih tinggi dari hanya 42% menjadi 72%.

Riset ini senada dengan studi terbaru Florian Justwan dan koleganya dari Amerika Serikat yang melihat adanya hubungan antara kedekatan baik secara geografis atau psikologis dengan wabah penyakit dengan perilaku seseorang terkait dengan vaksinasi. Kedekatan ini mendorong orang-orang untuk bertindak lebih waspada agak tidak terinfeksi penyakit yang sedang mewabah.

Hal ini yang kemudian mempengaruhi pandangan mereka terhadap risiko yang bisa terjadi dan tingkat penerimaan mereka terhadap vaksin sebagai salah satu cara pencegahan agar tidak terinfeksi wabah yang sedang terjadi.

Jika nanti vaksin untuk COVID-19 ditemukan, saya memperkirakan penerimaan masyarakat terhadap vaksin baru ini akan cenderung tinggi, mengingat tingkat risiko yang lebih tinggi jika tidak divaksinasi. Meskipun, tetap saja akan ada kelompok yang akan menolak atau melakukan gerakan anti-vaksin, levelnya cenderung akan lebih rendah.

Alasan mereka menolak imunisasi

Ada banyak alasan yang menyebabkan orang ragu atau menolak imunisasi. Seperti, mereka tak yakin pentingnya imunisasi bagi manusia, juga meragukan keamanan atau takut efek sampingnya. Mereka tak yakin vaksin efektif meningkatkan imunitas tubuh manusia sehingga tidak mudah terkena penyakit atau virus tertentu.

Selain itu, alasan lainnya terkait keyakinan atau agama, apakah vaksin sejalan dengan ajaran agama seseorang.

Studi Heidi J.Larson dan koleganya dari Inggris, Prancis dan Singapura, dengan menggunakan data survei di 67 negara menemukan bahwa sentimen negatif tertinggi terkait pentingnya imunisasi, keamanan dan efektifitas vaksin terlihat di wilayah Eropa.

Sedangkan penolakan vaksin karena dianggap tidak sejalan dengan ajaran agama lebih banyak muncul di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat termasuk Indonesia.

Terkait dengan pentingnya imunisasi, penolakan terhadap vaksinasi seringkali juga ada hubungannya dengan pandangan masyarakat tentang risiko yang mungkin dialami.

Gerakan anti-vaksin keliru

Fenomena penolakan vaksin, dikenal sebagai anti-vax, anti-vaccine atau vaccine hesitancy, bukan hal baru.

Sebuah studi yang dipublikasi di jurnal “Vaccine” pada 2013, menyebutkan bahwa penolakan terhadap imunisasi memiliki sejarah yang panjang bahkan sejak abad ke-17.

Penolakan pertama terjadi ketika kelompok agama menolak vaksin cacar yang diciptakan oleh Edward Jenner pada 1796 yang dianggap bertentangan dengan kehendak Tuhan. Gerakan akti-vaksin selanjutnya berkembang di Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda sejak 1853. Di Amerika Serikat pada 1879, beberapa pendeta di Boston dan dokter yang saleh membentuk Antivaccination Society.

Dalam konteks saat ini, awal kemunculan kembali gerakan anti-vaksin, kurang lebih dipengaruhi oleh publikasi peneliti Inggris Andrew Wakefield pada 1998 di The Lancet. Dia menyebutkan bahwa ada hubungan antara vaksin MMR (Mumps Measles rubella) dengan autism pada anak-anak.

Meski kemudian ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa hasil studi Andrew tidak valid dan penerbit mencabut artikel tersebut karena Andrew melanggar etika ilmiah dan punya konflik kepentingan finansial, ada banyak orang yang kemudian menggunakan ini untuk memunculkan kembali gerakan anti-vaksin.

Studi yang dilakukan Anna Kata, antropolog kesehatan dari McMaster University Canada, menemukan bahwa perkembangan gerakan anti-vaksin saat ini banyak dipengaruhi oleh penyebaran informasi yang salah di internet dan media sosial terkait vaksinasi.

Melawan misinformasi

Sangat penting bagi pemangku kebijakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara berimbang manfaat dan risiko dari vaksinasi.

Pendekatan ini, dikenal dengan istilah model defisit pengetahuan/informasi. Model ini mengasumsikan bahwa penolakan masyarakat terhadap vaksinasi didorong oleh kurangnya pengetahuan/informasi masyarakat terkait manfaat dan risiko dari vaksinansi.

Pendekatan ini akan cukup berperan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menyadarkan mereka akan risiko yang mungkin terjadi. Perlu dikampanyekan pentingnya imunisasi tidak hanya untuk melindungi diri kita sendiri tapi juga melindungi banyak orang di lingkungan sekitar kita.

Kementerian Kesehatan, ilmuwan, dan tenaga kesehatan perlu meningkatkan lagi kampanye pentingnya imunisasi melalui berbagai media tradisional dan digital.

Berbagai studi menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ilmuwan dan tenaga kesehatan bisa meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi. Karena mereka dipandang sebagai pihak yang bisa memberikan informasi yang benar dan akurat terkait imunisasi.

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 115,000 academics and researchers from 3,739 institutions.

Register now