Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) berangkulan usai pertemuan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (25/4/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra.
Usai putusan MK terkait sengketa pemilihan presiden, Surya Paloh berpendapat bahwa opsi penggunaan hak angket sudah tidak lagi relevan. Benarkah demikian?
Mahkamah Konstitusi.
Aditya Pradana Putra/Antara Foto
Etika menjadi hal penting dalam berpolitik karena dari situlah bentuk pengakuan serta penerimaan publik terhadap penyelenggaraan negara akan tumbuh.
Hakim Konstitusi Anwar Usman usai memberikan keterangan pers di Mahkamah Konstitusi (MK), setelah statusnya sebagai Ketua MK diberhentikan.
M Risyal Hidayat/Antara Foto
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang perdana terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Ketua MK Anwar Usman, Selasa 31 Oktober…
Unjuk rasa BEM Seluruh Indonesia terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres-cawapres.
Asprilla Dwi Adha/Antara Foto
Pilpres 2024 juga bisa mengancam demokrasi Indonesia. Pemilih harus lebih kritis dalam menentukan pilihan.
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kanan) didampingi empat Hakim Konstitusi, dari kiri, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dalam sidang permohonan uji materiil UU Pemilu tentang batas usia minimal capres-cawapres.
Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto
Ada 3 kejanggalan dalam putusan MK tentang batas usia capres-cawapres. Independensi MK makin dipertanyakan.
Presiden Joko Widodo (kiri) dengan dua putranya, Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) dan Kesang Pangarep (ketiga kiri), makan siang bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) beserta anak dan jajarannya.
Akun Instagram @jokowi
M Addi Fauzani, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Perpanjangan masa jabatan seakan menjadi jurus andalan. Praktek yang dibalut dengan hukum tetapi malah mengikis demokrasi banyak ditemui di negara-negara dengan rezim legalisme otokratis.
Pelantikan Penjabat Kepala Daerah.
Irwansyah Putra/Antara Foto
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Perbaikan atas UU Cipta Kerja juga memiliki prasyarat yang cukup besar.
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Majelis Hakim MK Wahiduddin Adams (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang uji formil Undang-Undang KPK di Gedung MK, Jakarta.
Rivan Awal Lingga/Antara Foto
Nabila Yusuf, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Andre Arditya, The Conversation and Wiliam Reynold, The Conversation
Penambahan masa jabatan hakim dan pemberian Bintang Mahaputera pada enam dari sembilan hakim membuat integritas mereka sebagai penegak konstitusi diragukan.
Agil Oktaryal, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Secara hukum, ada dua menggagalkan omnibus law Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Sidang sengketa hasil pemilihan presiden jadi panggung bagi dua pengacara senior, yaitu Yusril Ihza Mahendra dan Bambang Widjojanto. Kedua pengacara ini menggunakan strategi berbahasa yang beda.
Wakil Presiden Indonesia terpilih Ma'ruf Amin.
Adi Weda/EPA
Professor, Co-Lead of the Disrupting Violence Beacon and Director of Violence Research and Prevention Program, Griffith Criminology Institute and School of Health Sciences and Social Work, Griffith University