RUU Perlindungan Data Pribadi masih memiliki banyak kekurangan, seperti ketidakjelasan definisi, ketidakjelasan dasar hukum, dan penempatan warga negara di posisi yang lemah.
Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik
Artikel-artikel mengenai data pribadi
Menampilkan 21 - 24 dari 24 artikel
Lembaga pengawas independen diperlukan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan hukum terkait perlindungan data pribadi.
Ancaman penggalian data warga tanpa kesepakatan dan pengawasan atas warga tanpa alasan yang jelas perlu ditangani dalam UU baru.
Pemilik data bisa menggugat peretas dan pengelola data pribadi. Namun, ketiadaan pengaturan yang komprehensif tentang perlindungan data pribadi membuat masalah tidak bisa diselesaikan dengan tuntas.
Kontributor teratas
-
Lecturer at Constitutional Law Department Faculty of Law UGM, Adjunct Researcher at Center for Digital Society UGM, Universitas Gadjah Mada
-
Junior lecturer, Department of International Law; Researcher, Center for International Law Studies & Legal Center for International Trade & Investment, Universitas Indonesia
-
Professor of Cyber Security Practice, Edith Cowan University
-
Director, PUSKAPA
-
Peneliti, Indonesian Education Standard, Curriculum, and Assessment Agency (BSKAP Kemdikbudristek)
-
Senior Researcher, PUSKAPA
-
Professor of Information Technology Law, Universitas Padjadjaran
-
Associate Professor of of Media Production, Management and Technology, University of Florida
-
Professor of Information Systems, Mississippi State University
-
Lecturer, Researcher, Universitas Indonesia
-
Head of Master Program of Electrical Engineering, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Associate Professor, Monash University
-
MSc (Candidate) Science and Technology in Society, The University of Edinburgh
-
Senior Lecturer in Economics, Lancaster University Management School, Lancaster University
-
Associate Professor, Department of Communication Science, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada
