Menu Close
Tenaga kesehatan melakukan rontgen thorax terhadap pasien di RSUD Kota Tangerang, Banten, 25 November 2021. Pemerintah Kota Tangerang menghadirkan layanan rontgen thorax secara gratis untuk deteksi dini tuberculosis (TB) bagi para penyandang diabetes melitus. ANTARA FOTO/Fauzan/YU

Mengapa kegagalan pengobatan tuberkulosis banyak terjadi di Indonesia?

Tuberkulosis (TB/TBC), penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, masih menjadi ancaman global. Seperti virus penyebab COVID-19, kuman ini dapat disebarkan melalui udara yang berasal dari percikan ludah (droplet) yang terkontaminasi kuman TB.

Mudahnya penyebaran kuman, kompleksitas pengobatan, dan tingginya dampak yang ditimbulkan, menjadikan TB sebagai ancaman serius di banyak negara, termasuk Indonesia.

Data terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan sekitar 1,3 juta orang di dunia meninggal akibat TB. Indonesia tercatat sebagai negara peringkat ketiga dengan kasus TB terbanyak di dunia, dengan jumlah kasus baru sebanyak 824 ribu dan angka kematian 93 ribu pada 2020.

Munculnya tipe kuman kebal obat atau dikenal sebagai TB resisten obat ganda (TB-ROG) menjadi permasalahan utama dalam pengendalian TB. Pada 2020, sekitar 52 ribu pasien TB-ROG menjalani terapi di Indonesia. Namun, hanya 47% pasien yang dinyatakan sukses pengobatannya. Tingginya angka kegagalan terapi TB-ROG menyebabkan potensi penyebarannya yang makin masif di Indonesia.

Analisis terhadap sekitar 20 ribu pasien TB di dunia, menunjukkan bahwa pasien TB yang pernah mendapatkan terapi sebelumnya memiliki risiko 4-12 kali lipat terkena TB-ROG jika dibandingkan dengan pasien yang belum pernah mendapatkan terapi TB sebelumnya. Studi ini menunjukkan bahwa kegagalan pengobatan awal TB merupakan salah satu faktor utama berkembangnya TB-ROG.

Tiga faktor kegagalan pengobatan

Studi kami yang baru-baru ini terbit di BMC Public Health mengungkap permasalahan faktual yang dihadapi para pasien TB di Indonesia. Setidaknya ada tiga permasalahan utama yang menyebabkan kegagalan terapi pasien TB: masalah sosio-demografi dan ekonomi, pengetahuan dan persepsi, dan efek pengobatan TB.

Studi kualitatif dengan teknik wawancara dan diskusi kelompok berhasil mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi, yaitu pasien TB, dokter, perawat, apoteker, aktivis TB, dan pengelola program TB.

Pada aspek sosio-demografi dan ekonomi, kegagalan terapi TB disebabkan beberapa hal. Seperti adanya stigma, kurangnya dukungan keluarga, dan kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan akibat biaya, jarak, dan transportasi.

Stigmatisasi yang melahirkan diskriminasi terhadap pasien TB muncul tidak hanya di masyarakat, tapi juga di lingkungan keluarga dan tenaga Kesehatan.

Pasien TB mengungkapkan pengalamannya dijauhkan dari masyarakat sekitar dan keluarganya karena menderita TB. Selain itu, keengganan tenaga kesehatan untuk memeriksa juga turut dirasakan, karena kekhawatiran tenaga kesehatan akan tertularnya penyakit tersebut.

Rendahnya dukungan keluarga juga disampaikan menjadi kendala dalam pengobatan. Pada kasus di lapangan, ditemukan anggota keluarga yang justru memberikan saran untuk menghentikan pengobatan, bahkan hingga kejadian perceraian akibat pasangannya menderita TB.

Permasalahan semakin kompleks ketika pasien merasakan kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Hal ini karena jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan khususnya pada masyarakat yang tinggal di pinggiran kota atau pedalaman. Meski biaya obat TB telah ditanggung pemerintah, pasien TB tetap perlu merogoh kocek untuk biaya transportasi.

Pasien TB-ROG, misalnya, butuh waktu tempuh sekitar 3 jam untuk datang berobat di rumah sakit yang menyediakan pelayanan TB-ROG. Permasalahan makin diperparah ketika pasien TB merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang kehilangan pendapatan bulanannya akibat berhenti atau dikeluarkan dari pekerjaannya. Hal ini menyebabkan tingginya angka putus obat pada kelompok pasien ini.

Masalah pemahaman dan persepsi

Studi ini juga menunjukkan pemahaman dan persepsi masyarakat yang kurang akurat terkait TB. Pasien TB-ROG mengungkapkan pengalamannya ketika berhenti minum obat sebelum waktunya karena sudah merasa sehat. Hal itu dilakukan karena ketidaktahuannya akan dampak putus obat, yaitu munculnya kuman TB-ROG yang saat ini dialaminya.

Selain itu, persepsi negatif terhadap fasilitas kesehatan publik juga diungkapkan. Partisipan merasa enggan berobat ke puskesmas karena kualitas pelayanan, dokter dan obat yang dirasa belum optimal.

Pasien TB juga menyampaikan persepsi negatif terhadap diri sendiri. Pasien tersebut merasakan vonis TB merupakan akhir dari segalanya dan menganggap penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Hal tersebut berdampak pada rendahnya motivasi untuk menjalani pengobatan.

Pengobatan TB aktif yang relatif lama (6-24 bulan) merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk pasien TB. Tidak hanya rasa bosan yang dirasakan, namun juga munculnya kejadian efek samping pengobatan TB yang dapat mengakibatkan kejadian putus obat. Tidak heran sebagian pasien dan keluarga pasien TB lebih memilih atau menyarankan untuk menghentikan pengobatan akibat kejadian efek samping obat yang didapat pasien TB.

Meski demikian, tidak semua efek samping yang muncul perlu dihentikan obatnya. Dalam kasus tertentu, rasio manfaat pengobatan lebih tinggi dibanding penghentian obat akibat efek samping obat, sehingga pengobatan TB perlu jalan terus.

Strategi menyukseskan pengobatan

Permasalahan stigma terhadap pasien TB perlu menjadi perhatian bersama karena dukungan terhadap pasien TB untuk memeriksakan dan menuntaskan pengobatan TB sangat diperlukan.

Karena itu, respons masyarakat mestinya bukan menjauhi pasien TB namun mendukung pasien TB untuk menuntaskan pengobatannya. Semangat gotong royong dan kesadaran akan ancaman TB menjadi modal sosial dalam menekan permasalahan stigma di masyarakat.

Selain itu, tenaga kesehatan perlu dilengkapi fasilitas, ketersediaan sumber daya manusia dan pemahaman yang mencukupi dalam menangani pasien TB. Hal tersebut dapat menghindarkan stigma pasien TB di fasilitas Kesehatan yang timbul akibat minimnya sumber daya manusia, fasilitas pelindung diri dan pemahaman dalam penanganan pasien TB.

Penguatan terhadap ketersediaan konselor TB di Puskesmas dan fasilitas kesehatan primer lainnya juga sangat dibutuhkan. Hal tersebut bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan TB dan aspek-aspek psikologi yang diperlukan pasien TB, sehingga resiliensi pasien TB dalam menuntaskan pengobatan dapat diperkuat.

Keterlibatan seluruh tenaga Kesehatan juga perlu dioptimalkan dalam penanganan TB, khususnya dalam pendampingan dan monitoring pengobatan TB. Pasien TB perlu diberikan akses yang luas dalam mengkomunikasikan permasalahan yang terkait dengan pengobatan, sehingga kejadian putus obat dapat dikurangi.

Studi di Turki menunjukkan keterlibatan tenaga kefarmasian dalam pelayanan langsung terhadap edukasi, pendampingan dan monitoring pasien TB dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan TB. Atas dasar tersebut, keterlibatan tenaga kefarmasian dalam pelayanan langsung TB berpotensi meningkatkan kesuksesan terapi TB.

Meski demikian, perlu adanya integrasi, peningkatan kapasitas, ketersedian sumber daya manusia dan petunjuk teknis terhadap keterlibatan tenaga kefarmasian dalam penanganan langsung pasien TB khususnya di fasilitas Kesehatan primer di Indonesia.

Hal yang tidak kalah penting lainnya, pemerintah perlu menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota dalam penanganan TB, baik layanan jenis TB sensitif obat maupun kebal obat. Hal tersebut akan meningkatkan aksesibilitas pasien TB dalam mendapatkan pelayanan TB yang cepat dan tepat.

Meski pemerintah telah menggratiskan pengobatan TB, jaminan sosial perlu juga diberikan terhadap biaya non-medis, seperti transportasi untuk berobat dan hilangnya penghasilan bulanan akibat TB. Jaminan sosial tersebut perlu diprioritaskan kepada kelompok ekonomi yang rentan, antara lain masyarakat berpenghasilan rendah dan pasien TB-ROG yang mengalami kesulitan ekonomi akibat hilangnya penghasilan bulanan.

Perlunya peran dan kesadaran kolektif

TB dapat disembuhkan dan dikendalikan penyebarannya. Kompleksitas permasalahan pengobatan TB mendorong perlunya kerja sama lintas sektor: pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan swasta, tenaga Kesehatan, peneliti dan masyarakat luas.

Langkah-langkah strategis, inovatif dan kolektif perlu dipikirkan bersama dan diorkestrasi oleh pemerintah sebagai pemimpin dalam penanganan TB. Jika tidak, target eliminasi TB pada 2030 di Indonesia hanya akan sebatas jargon yang akan menghiasi buku, artikel dan laman media sosial kita.


Artikel ini terbit atas kerja sama The Conversation Indonesia dan Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Inovasi Pelayanan Kefarmasian Universitas Padjadjaran.

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 155,900 academics and researchers from 4,513 institutions.

Register now