Salah satu tema yang menarik dalam debat calon presiden dua pekan lalu adalah pengembangan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) terkait dengan kewirausahaan digital.
Selama sesi debat, calon presiden incumbent Joko Widodo dan rivalnya, Prabowo Subianto, terfokus kepada ketersediaan infrastruktur jaringan internet dan pemberian insentif berupa regulasi yang mendukung penciptaan kewirausahaan pemula (startup). Seolah-olah dengan meningkatkan ketersediaan jaringan internet dan pemberian insentif pajak otomatis industri digital akan tercipta. Benarkah demikian?
Ilusi memetik buah dengan cepat
Sifat dasar bisnis berbasis internet memang memungkinkan sebuah bisnis berkembang cepat dan meningkat valuasinya dalam waktu singkat karena kecilnya faktor penghalang dan luasnya jangkauan pasar. Walau demikian, saat ini di dunia hanya ada dua perusahaan yang memiliki valuasi di atas U$$1 triliun, yaitu Apple dan Amazon. Kedua perusahaan fokus pada bidang TIK.
Pada skala nasional, Gojek, yang memiliki 900 ribu mitra pengemudi, mempunyai valuasi Rp53 triliun. Padahal perusahaan ini baru menggunakan aplikasi dan mendapat suntikan dana awal dari luar negeri pada 2015. Jika hasil seperti ini yang diinginkan pemerintah, perlu perencanaan yang matang dalam mempersiapkan infrastruktur TIK dan kesediaan sumber daya manusia yang terampil TIK.
Indonesia dapat belajar dari Korea Selatan yang butuh waktu 40 tahun, bermula dari industri manufaktur dasar sebelum membangun industri berbasis TIK. Tak ada jalan pintas untuk memetik buah yang ranumra dan manis dalam ekonomi digital.
Sektor TIK menjadi sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Laporan World Economic Forum (2015) mengindikasikan kenaikan 10% akses internet berkorelasi dengan penambahan 1,2% pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.
Fakta lain menunjukkan sektor informasi berkontribusi 6,5% terhadap total PDB di Amerika Serikat. Sebagai pembanding, kontribusi sektor industri makan dan minuman menyumbang 6,34% dari PDB Indonesia.
Menciptakan masyarakat informasi yang berbasiskan industri TIK memerlukan sebuah proses: membangun infrastruktur, menyiapkan sumber daya manusia, dan menciptakan ekosistem yang bisa menjadi inkubator industri informasi.
Pertanyaannya: bagaimana kesiapan Indonesia menuju masyarakat informasi? Saya menggunakan kerangka berpikir kesenjangan digital dari kajian internet untuk menganalisis dan memahami kondisi TIK di Indonesia. Berbeda dengan radio dan televisi, internet selain membutuhkan infrastruktur, juga membutuhkan kecakapan penggunanya.
Ada dua indikator utama yang digunakan untuk melihat kesenjangan digital: (1) ketersediaan akses dan (2) sumber daya manusia yang meliputi penggunaan dan kemampuan pengguna TIK. Konsep kesenjangan ini diadopsi oleh International Telecommunication Union (ITU) dan dijadikan dasar pengukuran indeks TIK untuk pembangunan (ICT Development Index). Dalam indeks ini, Indonesia berada pada peringkat ke-111 dari 176 negara.
Ketersediaan akses internet
Akses diukur melalui proporsi antara jumlah pengguna internet di suatu negara dibandingkan dengan total penduduk di wilayah tersebut. Data ini dapat dijadikan “proxy” untuk mengukur akses internet, ketika data mengenai jumlah sambungan internet per rumah tangga tidak tersedia.
Untuk mengetahui tingkat kesenjangan akses internet di Indonesia, diperlukan data pembanding dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Data International Telecommunication Union menunjukkan posisi Indonesia ada pada peringkat ke-8 dari 11 negara di Asia Tenggara pada 2017.
Menurut ITU, hanya 32,29% persen penduduk Indonesia yang menikmati akses internet dan ini masuk kategori rendah di bawah rata-rata regional sebesar 52%. Kesenjangan akses yang terpaut jauh dari standar regional (20%) adalah kondisi memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara dengan PDB terbesar di ASEAN.
Rendahnya jumlah pengguna internet di Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah anomali jika dilihat dari indikator ekonomi makro. Pendapatan per kapita negara Indonesia setara $3,846 adalah tiga kali lebih besar dibandingkan dengan Kamboja dan Myanmar. Namun jumlah pengguna internet di Indonesia hanya 2% lebih tinggi dari Myanmar dan 2% lebih rendah dari Kamboja. Secara normatif, jika pendapatan per kapita bisa menjadi variabel anteseden, seharusnya posisi Indonesia ada di posisi 5 besar dengan prediksi jumlah akses internet di atas 60%.
Posisi Indonesia tidak terlalu mengejutkan jika dilihat secara longitudinal 2008-2017. Sejak awal Indonesia sudah pada posisi tertinggal. Ada dua faktor yang mungkin menjadi pemicunya: (1) kondisi geografis sebagai negara kepulauan dapat dituding sebagai penyebab rendahnya ketersediaan infrastruktur digital, dan (2) pemerintah belum melihat TIK sebagai sektor baru yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga tidak ada kebijakan untuk mendorong ekonomi berbasiskan TIK.
Penggunaan internet
Salah satu indikator penggunaan internet dilihat melalui banyaknya pelanggan jaringan internet pita lebar (broadband) di sebuah negara. Data ITU (2018) menunjukkan pelanggan internet pita lebar di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara ASEAN dan hanya lebih baik dari negara Timor Leste, Laos, Myanmar, dan Kamboja.
Dari grafik terlihat hanya 3 orang per 100 penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap jaringan internet cepat, dan ini sangat rendah bila dibandingkan dengan Vietnam (12 orang) atau bahkan Singapura (25 orang).
Bila dirata-rata, hanya 7 orang per 100 penduduk Kawasan Asia Tenggara yang punya akses terhadap jaringan pita lebar pada 2017 dan posisi Indonesia masih berada 50% dari rata-rata ASEAN.
Keterampilan menggunakan internet
TIK yang berbasiskan komputer dan teknologi digital mensyaratkan pengetahuan dan kemampuan dasar terkait pengoperasian alat (seperti komputer atau gawai), menggunakan perangkat lunak (seperti Microsoft office, browser), dan literasi informasi untuk memilih dan memilih informasi.
Kemampuan dasar ini umumnya didapatkan melalui pendidikan formal atau pelatihan khusus. Faktor demografi seperti tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin dan tingkat penghasilan mempengaruhi kemampuan untuk menggunakan TIK dan akses jaringan pitar lebar. Pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk intervensi program seandainya peningkatan penggunaan internet cepat belum mencapai target.
Kesenjangan digital juga terjadi dalam level domestik. Data dari Biro Pusat Statistik (2017) menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan menggunakan TIK antar provinsi di Indonesia.
DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah dengan tingkat keterampilan TIK tertinggi dan ini terkait dengan faktor pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan geografi. DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan ekonomi, Kepulauan Riau berstatus kawasan industri dan berbatasan dengan Singapura, dan Yogyakarta sebagai Kota Pelajar. Faktor-faktor tersebut yang membuat ketiga wilayah tersebut memiliki sumber daya yang terampil TIK.
Dari 34 provinsi hanya 13 wilayah yang memiliki rata-rata di atas nasional. Tidak ada pola khusus apakah kesenjangan terjadi antara wilayah barat, tengah, dan timur atau terfokus di satu pulau saja. Hal ini menjadikan pekerjaan rumah pemerintah menjadi semakin berat karena fokus harus diarahkan ke seluruh wilayah Indonesia. Sebenarnya, prioritas dapat ditetapkan terkait dengan tuntutan dan ketersediaan faktor-faktor penunjang seperti jumlah penduduk, besar kecilnya kota dan desa, sambungan telepon, dan akses jalan.
Lalu bagaimana?
Mengejar melalui pembangunan infrastruktur jaringan kabel optik melintasi kepulauan Indonesia adalah salah satu upaya untuk mengakhiri ketertinggalan. Pada 2016, pemerintah Indonesia meluncurkan program Palapa Ring untuk menyediakan jaringan pita lebar sepanjang 36.000 km guna memberikan akses internet pita lebar kepada 440 kabupaten dan kota dari Sabang sampai Merauke. Saat ini paket barat dan tengah sudah selesai, sedangkan paket timur sampai tahap 91%.
Hasil dari pembangunan baru akan terlihat dalam 2-3 tahun ke depan dan dapat dilihat dari peningkatan jumlah pelanggan jaringan internet pita lebar. Pemerintah sebaiknya juga menurunkan pajak bea masuk untuk perangkat keras TIK yang dipandang penting untuk peningkatan akses.
Intervensi program dalam aspek sumber daya manusia (penggunaan dan keterampilan TIK) harus komprehensif dan lintas sektoral, di pusat maupun di daerah. Sebagai contoh, penciptaan kurikulum yang berbasis kompetensi untuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi guna peningkatan keterampilan TIK. Tiga kementerian seperti Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Pada akhirnya pemerintah dan pembuat kebijakan harus melihat permasalahan TIK dengan sudut pandang yang lebih luas. Diperlukan strategi yang tepat untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibanding negara lain, terutama dalam kawasan Asia Tenggara.