Pengunjung berjalan di kawasan Mal Margocity pada hari pertama pembukaan kembali pusat perbelanjaan di Depok, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.

Meski riset ungkap PSBB efektif cegah penyebaran virus, pemerintah jangan terburu-buru terapkan ‘new normal’

Setelah dua bulan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi pergerakan masyarakat sehingga dapat membendung penyebaran virus COVID-19, pemerintah berencana untuk mulai memperbolehkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal. Mereka berharap kondisi new normal bisa memperbaiki kondisi ekonomi yang tertekan akibat pandemi.

Terdapat perdebatan terkait apakah keputusan itu tepat. Apalagi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih tergolong sangat tinggi. Pada tanggal 15 Juni saja, ada 64 pasien meninggal karena COVID-19 dalam sehari, angka tertinggi sejak kasus pertama tanggal 2 Maret.

Dengan jumlah kasus yang masih tinggi, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru menerapkan new normal, terutama di wilayah dengan tingkat penyebaran virus yang masih tinggi (zona merah). Pemerintah seharusnya tetap menerapkan PSBB karena studi kami menunjukkan bahwa PSBB efektif membatasi pergerakan masyarakat dan menekan penyebaran virus.

Riset efektivitas PSBB

Selama ini sangat sedikit studi yang menggambarkan secara empiris dampak dari PSBB dalam mengurangi pergerakan masyarakat dan pengaruhnya pada transmisi virus COVID-19.

Dengan menggunakan pemodelan statistik dan data pergerakan masyarakat yang dirilis oleh Google pada April 2020, kami mengevaluasi efektivitas PSBB terhadap perubahan pergerakan masyarakat saat pandemi COVID-19 serta dampaknya kepada angka penyebaran virus COVID-19.

Data dari Google tersebut dapat menggambarkan perubahan pergerakan masyarakat di rumah, di pertokoan, sarana transportasi, maupun di tempat kerja selama pandemi. Studi dilakukan antara 15 Februari hingga 16 Mei 2020 dengan basis data seluruh provinsi di Indonesia.

Seperti diketahui, DKI Jakarta adalah yang pertama menerapkan PSBB (tanggal 10 April) lalu kemudian dilanjutkan oleh provinsi-provinsi lainnya (Jawa Barat 15 April, Banten 18 April, dan seterusnya).

Kami menemukan perbedaan signifikan pergerakan masyarakat di DKI Jakarta dibandingkan provinsi lainnya sebelum dan setelah PSBB.

Counterfactual model PSBB di DKI Jakarta.

Grafik di atas menampilkan model yang membandingkan kecenderungan masyarakat Jakarta berdiam di rumah dengan dan tanpa adanya PSBB. Dapat dilihat bahwa PSBB tahap pertama (10 April) cukup efektif mengendalikan pergerakan masyarakat.

Kemudian PSBB tahap kedua (24 April) juga dapat meningkatkan kecenderungan masyarakat berdiam di rumah.

Tanpa PSBB, akan ada penurunan kecenderungan masyarakat berdiam di rumah dengan selisih antara 4-5 poin persentase, seperti ditunjukkan oleh daerah berarsir di grafik tersebut.

PSBB yang diterapkan di 11 provinsi juga cukup efektif membatasi pergerakan masyarakat, bahkan secara umum lebih baik daripada kebijakan dari pemerintah pusat seperti larangan mudik tanggal 21 April atau penetapan status darurat kesehatan masyarakat tanggal 31 Maret.

Pengaruh intervensi pemerintah terhadap perubahan mobilitas residensial sebagai. indikator kecenderungan masyarakat diam di rumah

Pengaruh intervensi pemerintah terhadap perubahan mobilitas masyarakat di berbagai. tempat (tempat tinggal, kantor, dan pertokoan)

Kedua tabel di atas menunjukkan derajat efektivitas imbauan dan pengumuman dari pemerintah selama pandemi terhadap pergerakan masyarakat. Semakin besar poinnya maka semakin efektif.

Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan status bencana nasional 14 Maret, kecenderungan masyarakat untuk berdiam di rumah sebesar 13,2 poin. Sementara itu, kebijakan PSBB dapat meningkatkan pergerakan di rumah sebesar 4,36 poin. Sebaliknya, kebijakan pelonggaran transportasi tanggal 7 Mei justru menurunkan kecenderungan masyarakat untuk tetap diam di rumah sebesar 1,74 poin.

Efektivitas PSBB di setiap provinsi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, antara lain (1) besarnya sektor informal; (2) akses terhadap sanitasi yang layak; dan (3) lokasi, apakah di pulau Jawa atau luar Jawa.

Hubungan antara besarnya sektor informal (kiri) dan akses kepada sanitasi layak (kanan) dengan kecenderungan masyarakat diam di rumah selama masa pandemi.

Dampak pergerakan masyarakat dengan pertumbuhan kasus

Kami juga menganalisis efektivitas PSBB melalui tiga skenario: (a) PSBB diperlonggar di mana level pergerakan orang semakin dibatasi, (b) PSBB parsial dan (c) PSBB lebih diperketat.

Pendekatan simulasi skenario ini bisa memprediksi jumlah kasus termasuk angka kematian berdasarkan level PSBB di berbagai provinsi di Indonesia.

Dengan skenario PSBB lebih diperketat, penambahan angka kasus COVID-19 di Indonesia diprediksi antara 0 hingga 1.735 (periode 9 Mei-9 Juni 2020). Dengan skenario PSBB parsial, diprediksi akan ada penambahan kasus antara 3.670 hingga 6.323 kasus pada periode yang sama. Skenario terburuk terjadi jika PSBB diperlonggar; diprediksi akan terdapat penambahan kasus antara 8.224 hingga 12.633 dalam kurun waktu 30 hari.

Dengan melihat jumlah kasus dan dengan asumsi angka tingkat kematian Indonesia sebesar 6.94 persen maka dapat diprediksi angka kematian berdasarkan skala pergerakan masyarakat.

Dengan skenario pengetatan PSBB, sebagian besar provinsi di Indonesia akan mengalami penurunan jumlah kasus kematian yang sangat signifikan. Parsial PSBB akan menyebabkan setidaknya 346 orang meninggal. Sedangkan pelonggaran PSBB akan menyebabkan peningkatan jumlah kematian sebesar 724 orang dalam waktu 1 bulan atau mengalami peningkatan sekitar 61 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintah dapat menekan skala pergerakan masyarakat, maka jumlah kasus COVID-19 akan mengalami penurunan yang signifikan. Namun, jika pemerintah bersikap tergesa-gesa untuk mengadopsi new normal, hal ini dapat mengakibatkan peningkatan angka kasus COVID-19 dan memperpanjang masa pandemi COVID-19 .

Skenario penambahan jumlah kasus per provinsi selama satu bulan ke depan jika PSBB diperketat.
Skenario penambahan jumlah kasus per provinsi selama satu bulan ke depan jika PSBB dilonggarkan.

Pesan untuk pemerintah

Studi ini menyiratkan pesan penting kepada pemerintah bahwa pilihan kebijakan terkait pembatasan pergerakan masyarakat berpengaruh pada skala pergerakan masyarakat dan transmisi virus.

Studi ini memberikan bukti empiris bahwa jika pembatasan pergerakan orang terus dioptimalkan terutama di wilayah dengan tingkat penyebaran yang tinggi, angka penyebaran kasus bisa ditekan hingga titik terendah, sehingga kemudian masyarakat bisa beraktivitas normal kembali seperti biasanya.

Sebaliknya, kebijakan new normal yang tidak disertai dengan penerapan protokol kesehatan berpotensi meningkatkan transmisi virus COVID-19 secara signifikan.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa lockdown seharusnya dilaksanakan secara ketat dalam waktu enam minggu. Pemerintah, yang masih menerapkan PSBB secara belum ketat dengan instruksi yang belum jelas meskipun sudah berjalan dua bulan, seharusnya juga melihat betapa fatalnya penetapan new normal sebelum COVID-19 dibendung seperti yang terjadi di beberapa negara seperti Iran dan Meksiko.

Isnawati Hidayah, Kanya Anindya, dan Hanif Fajri juga terlibat dalam studi dan penulisan artikel ini.

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 110,700 academics and researchers from 3,634 institutions.

Register now