Separuh dari penduduk Indonesia adalah perempuan, namun kontribusi mereka terhadap perekonomian masih terbatas.
Indeks Kesenjangan Gender Global 2020 menunjukkan bahwa penghasilan perempuan Indonesia hanya setengah dari perkiraan pendapatan laki-laki.
Penelitian terbaru kami mengungkapkan bagaimana ketidaksetaraan gender dalam pengelolaan air di pedesaan Jawa telah memaksa perempuan untuk meninggalkan pekerjaan mereka. Hal itu membuat mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengamankan pasokan air bagi keluarga mereka, sehingga mengganggu pendapatan mereka.
Penelitian
Kami mempelajari peran perempuan dalam pengelolaan air di Kulon Progo, Yogyakarta, pada 2018 dengan mewawancarai penduduk desa dan pejabat pemerintah.
Penelitian kami menemukan bahwa nilai-nilai tradisional yang mengatur akses dan distribusi air minum bersih di pedesaan Indonesia gagal mengenali peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan desa.
Akibatnya, perempuan tidak memiliki suara dalam mengatur desa dan mengelola air.
Hal ini sangat terlihat pada musim kemarau saat akses air yang terbatas mengurangi jam kerja perempuan karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan air.
Salah satu narasumber biasanya bisa menghasilkan 3 sampai 4 kilogram gula aren setiap hari pada musim hujan.
Namun, saat musim kemarau, mereka hanya bisa menghasilkan 1,5 kg per hari.
Penurunan ini terjadi karena narasumber ini menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan air daripada bekerja. Diperkirakan kerugian setidaknya 50% dari pendapatan mereka per bulan.
Mengapa ini terjadi
Budaya patriarki yang berpengaruh di Indonesia telah mengeluarkan perempuan dari proses pengambilan keputusan politik, termasuk tata kelola pengelolaan air.
Budaya ini berkontribusi membatasi peran perempuan sebagai pengumpul air, dan peran mereka terkait dengan tugas rumah tangga.
Terlepas dari upaya pemerintah untuk menyetarakan gender dan lebih melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkat pemerintahan, masih sulit bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan air.
Ketika perempuan mengangkat isu tentang kualitas dan kuantitas pengelolaan air di tingkat keluarga dan masyarakat, pandangan dan pengalaman mereka seringkali diabaikan.
Laki-laki mendominasi proses pengambilan keputusan pengelolaan air di hampir semua tingkat keputusan. Ini termasuk akses air serta kuantitas dan kualitas air.
Pemerintah harus lebih aktif
Berdasarkan penelitian, kami menemukan bahwa program pengarusutamaan gender nasional belum mencapai wilayah pedesaan.
Sebaliknya, program LSM lokal seperti IDEA, sebuah organisasi berbasis di Indonesia yang mempromosikan kebijakan publik untuk mendukung hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, tampaknya memiliki pengaruh yang lebih signifikan dalam menutup kesenjangan tata kelola gender. Hal tersebut dapat terlihat dari usaha mereka memberikan pelatihan pemberdayaan dan pembangunan jaringan bagi perempuan desa.
Lebih jauh lagi, pejabat pemerintah daerah umumnya menerjemahkan pengarusutamaan gender sebagai tersedianya berbagai program untuk perempuan. Mereka tidak melihat perempuan sebagai pengguna air aktif meski mereka mampu menggunakan pengalaman mereka untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan air.
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menegaskan tanggung jawab negara untuk memastikan tidak ada otoritas publik yang mendiskriminasi perempuan. Oleh karena itu pemerintah harus lebih aktif dengan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan tentang air.
Pemerintah dapat mendorong partisipasi perempuan dengan mengundang mereka ke pertemuan yang membahas masalah penggunaan air. Masalah yang dibahas termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mengambil air dari sumber air dan tanggung jawab (laki-laki, perempuan, anak-anak) mengumpulkan air. Melalui pertemuan semacam itu, pembuat keputusan utama dapat berkonsultasi dengan perempuan untuk menangkap pengalaman penggunaan air dan pengelolaan air mereka.
Kesetaraan gender membutuhkan upaya yang lebih signifikan dan lebih banyak kerja sama antara pemerintah dan LSM untuk menawarkan pelatihan dan lokakarya.
Program pelatihan ketrampilan kepemimpinan dan pemberdayaan akan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pertemuan publik. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri perempuan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan publik.
Michael Wolter Thomas telah menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.