Biaya pendidikan tinggi kembali menjadi topik diskusi publik beberapa minggu terakhir. Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun ini menjadi sorotan beragam kalangan masyarakat, mulai dari mahasiswa, orang tua, hingga pejabat.
Kenaikan UKT ini sejalan dengan ditetapkannya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Peraturan ini digunakan sebagai dasar untuk peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTN Badan Hukum (PTN-BH).
Kisruh mengenai UKT ini akhirnya menjadi pembahasan para anggota DPR RI. Di hadapan Komisi X DPR, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berjanji bahwa pihaknya akan menghentikan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak masuk akal.
Di samping itu, timbul wacana penerapan pinjaman untuk biaya pendidikan atau student loan untuk mengatasi permasalahan tingginya biaya kuliah. Kemendikbud Ristek mengungkapkan sedang mengkaji skema pinjaman yang dibayarkan saat mahasiswa tersebut lulus dan mendapatkan pekerjaan.
Read more: Berutang agar bisa kuliah: benarkah pinjol solusinya?
Apakah wacana ini akan menjadi solusi bagi masyarakat untuk mempermudah masyarakat mengakses pendidikan tinggi ketika biaya pendidikan semakin tinggi?
Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berbincang dengan Rayenda Khresna Brahmana (Ray), dosen dari School of Economics, Finance, and Accounting, Coventry University, Inggris.
Ray berpendapat, pemerintah sebaiknya memposisikan pendidikan tinggi sebagai barang publik sebagai sebuah dasar dalam membuat kebijakan, khususnya dalam masalah pembiayaan pendidikan tinggi. Dengan membuat pendidikan tinggi menjadi inklusif, kebijakan yang dibuat pada akhirnya akan membuat masyarakat lebih mudah mengakses pendidikan tinggi.
Mengenai student loan, Ray mengatakan pemerintah harus mengkaji secara mendalam tentang skema yang akan diterapkan. Meskipun kebijakan ini sudah berjalan di beberapa negara dan memungkinkan banyak orang untuk bisa mengakses pendidikan tinggi, pada praktiknya kebijakan student loan ini juga memunculkan masalah baru seperti pembayaran yang macet dan besarnya anggaran yang harus disiapkan dalam setiap tahun ajaran.
Read more: Pinjaman bagi mahasiswa miskin untuk kesetaraan akses pendidikan tinggi
Ia juga menambahkan, penerapan student loan ini memerlukan persiapan yang sangat matang. Beberapa hal seperti kelengkapan data penduduk, kesiapan anggaran negara, sistem kontrol yang baik, hingga skema student loan yang akan diterapkan perlu dipikirkan secara matang agar kebijakan ini berjalan dengan baik.
Simak obrolan lengkapnya hanya di SuarAkademia–ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.