Menunjuk akademisi untuk mengisi posisi pemerintahan merupakan hal yang lazim dalam politik Indonesia, karena dianggap sebagai solusi untuk mengisi kesenjangan keahlian dalam birokrasi.
Dalam kabinet barunya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mempercayakan setidaknya enam kursi menteri kepada akademisi, di antaranya adalah Pratikno, Mahfud MD, dan Sri Mulyani Indrawati.
Penelitian saya mengungkapkan bahwa di setiap periode politik, akademisi selalu ada di dalam struktur pemerintahan.
Terdapat 13,9% dari total anggota kabinet - termasuk menteri dan wakil menteri - sejak Indonesia merdeka yang berlatar belakang akademisi. Angka tersebut meningkat pada era reformasi menjadi 31,9%.
Meskipun begitu, riset saya juga menunjukkan bahwa penempatan akademisi di posisi pemerintahan tidak begitu efektif setelah reformasi.
Hal ini karena sejak reformasi, kekuasaan tersebar ke lebih banyak aktor sehingga akademisi butuh lebih dari sekadar dukungan dari presiden untuk menyukseskan program-program inovatif mereka.
Melalui tulisan ini, saya menawarkan lima skenario supaya peran akademisi di posisi pemerintahan menjadi lebih efektif.
Read more: Sebuah riset tunjukkan resep sukses bagi akademisi yang menjadi pejabat publik
Berhadapan dengan sistem
Saya mewawancarai 22 pejabat publik di lembaga pemerintah pusat - termasuk beberapa mantan menteri - yang berlatar belakang akademisi untuk penelitian saya antara Agustus 2017 hingga Januari 2018.
Secara teori, kesuksesan para akademisi dalam pemerintahan dapat dievalusi berdasarkan tiga kriteria, yaitu sukses secara program, secara proses, dan secara politik.
Namun hasil penelitian saya menunjukkan akademisi Indonesia di pemerintahan setelah reformasi cenderung mementingkan kesuksesan program saja. Hal ini ditandai dengan kecenderungan mereka untuk melakukan kebijakan dengan risiko politik yang rendah.
Contohnya ketika berhadapan dengan birokrasi, mereka cenderung memilih mengoptimalkan penggunaan e-government untuk memangkas banyak prosedur.
Hal tersebut lebih mudah ketimbang melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang membutuhkan banyak dukungan politik untuk melaksanakannya.
Tapi, kebijakan dengan risiko politik yang rendah seperti ini menghasilkan perubahan yang relatif kecil, dan juga memiliki tingkat keberlanjutan yang rendah.
Pilihan aman ini terpaksa diambil akademisi pada era sekarang supaya bisa sekadar dianggap berhasil.
Kondisi ini berbeda dibanding era Orde Baru, ketika akademisi hanya berhadapan dengan satu penguasa, yaitu Suharto.
Kiprah dari Mafia Berkeley, yaitu sekelompok akademisi lulusan University of California-Berkeley (UC Berkeley), Amerika Serikat, yang memegang pos-pos kementerian di bidang ekonomi antara 1966-1988 - di antaranya Widjojo Nitisastro dan Emil Salim - begitu merajalela karena dukungan dan modal politik dari mantan presiden Suharto.
Salah satu responden saya menjelaskan bagaimana pada tahun 1986, kelompok akademisi ini sanggup membekukan bea cukai karena praktik korupsi yang masif.
Hanya bermodalkan dukungan penuh dari Suharto - yang harus mengandalkan para teknokrat tersebut untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang sedang melemah - Mafia Berkeley kemudian beraksi.
Mereka berhasil mengalihkan tugas-tugas kepabeanan ke kontraktor asing (Société Générale de Surveillance atau SGS) dari Swiss tanpa perlawanan.
Hal ini tidak mungkin terjadi di era reformasi karena kekuasaan tersebar ke lebih banyak aktor, yaitu politikus lintas parpol di parlemen atau di koalisi pemerintahan dan politik internal birokrasi itu sendiri.
Rekomendasi skenario
Berdasarkan keterbatasan tersebut, saya menawarkan beberapa opsi untuk kiprah akademisi di pemerintahan.
Pertama, sesuai dengan argumen profesor dan intelektual publik dari Amerika Serikat Edward Said, akademisi sebaiknya justru berada sepenuhnya di luar pemerintahan.
Menurut Said, salah satu fungsi utama akademisi adalah sebagai pengganggu status quo yang tidak terafiliasi kepada apapun kecuali kebenaran dan hati nurani. Lazimnya mereka berperan dengan menggunakan mimbar akademik dan publikasi karya ilmiah.
Secara jangka panjang, menurut saya, opsi ini adalah yang paling ideal. Ini selaras dengan pendapat mantan profesor ilmu politik di UC Berkeley, Aaron Wildavsky bahwa tugas utama seorang ilmuwan dan ahli kebijakan publik adalah menyampaikan kebenaran kepada kekuasaan.
Kedua, mengadopsi praktik di Jepang yang mengkombinasikan politikus dengan akademisi di jabatan menteri dan wakil menteri. Skenario ini dilakukan demi menyeimbangkan pertimbangan politis dan teknokratis dalam proses kebijakan.
Ketiga, akademisi bisa masuk pemerintahan tapi hanya sebentar, atau keluar-masuk dalam waktu singkat.
Akademisi sebaiknya hanya masuk dalam periode transisi dan tidak lama, hanya sampai birokrasi dapat mendapat sumber daya manusia yang kompeten.
Rekrutmennya pun juga perlu selektif dan hanya untuk peran terbatas seperti penasihat pemerintah atau duduk di lembaga independen negara.
Keempat, menerapkan apa yang disampaikan Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Cornelis Lay sebagai ‘jalan ketiga’, yaitu menerima kehadiran akademisi di pemerintahan sepanjang sesuai dengan nilai dan misi kemanusiaan.
Kelima, akademisi bisa juga ditempatkan di lembaga non-departemental yang mengurusi bidang-bidang tertentu di luar jangkauan kepentingan politik.
Contohnya seperti lembaga-lembaga kebudayaan, ilmu pengetahuan, perpustakaan dan museum. Praktik ini lazim dilakukan di Inggris.
Apapun opsi yang dipilih, ada satu prinsip yang harus selalu diingat.
Seorang akademisi, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, harus selalu memiliki kemampuan menyampaikan kebenaran kepada penguasa dan kemampuan untuk menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan.