Bagi banyak mahasiswa Indonesia yang pertama kali memijakkan kaki di negera baru, bisa jadi organisasi pertama yang mereka jumpai adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI).
Organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang ada hampir di setiap negara ini telah membantu banyak mahasiswa diaspora selama hidup di luar negeri – dari memberikan informasi persiapan keberangkatan, menjemput di bandara saat kedatangan, memperkenalkan kota baru mereka, hingga mewadahi berbagai kegiatan dengan sesama pelajar Indonesia lainnya.
Itulah mengapa kabar terkait dugaan penyelewengan dana dan krisis kepemimpinan di tubuh PPI-UK (Inggris Raya) yang akhir-akhir ini ramai di media sosial cukup menghebohkan banyak mahasiswa internasional.
Sebenarnya, pembentukan PPI di berbagai negara punya sejarah yang panjang.
Dalam studi tahun 2018, mahasiswa doktoral di University of Bristol, Inggris, yang juga dosen sejarah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Wildan Sena Utama, menjelaskan bahwa PPI punya akar historis di Belanda pada awal abad ke-20.
“Yang paling awal memang di Belanda. Pada tahun 1908, namanya Indische Vereeniging, masih menggunakan bahasa Belanda, asosiasi untuk orang-orang ‘Indies’ karena kata Indonesia belum digunakan,” katanya.
“Ini yang jadi cikal bakal PPI di Belanda.”
Wadah pergerakan politik
Pada jaman itu, organisasi tersebut mewadahi sesama pelajar Indonesia untuk bonding (mempererat hubungan). Jumlah pelajar Indonesia di Belanda pada saat itu masih sangat sedikit dan kebanyakan merupakan anak bangsawan dan kelompok elite.
“Biasanya [mereka menempuh pendidikan] untuk melanjutkan bapaknya jadi bupati – jabatan paling tinggi bagi orang Indonesia waktu itu. Mereka disekolahkan ke Belanda supaya bisa bahasa Belanda, tahu kebudayaannya, dan lain-lain,” terang Wildan.
Kemudian, pada tahun 1920-an, organisasi ini bertransformasi menjadi Perhimpunan Indonesia, sekaligus menjadi wadah yang lebih politis.
Ketuanya yang paling terkenal waktu itu adalah Mohammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ada juga beberapa tokoh politik Indonesia, seperti Ali Sastroamidjojo (Perdana Menteri pada tahun 1950-an) dan Iwa Koesoemasoemantri (Menteri Pertahanan pada era Soekarno).
“Generasi kedua ini punya cara pandang yang berbeda, mereka lebih radikal. Mereka mengubah Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi yang tidak semata-mata ‘organisasi dansa-dansi’, hanya kumpul buat bercengkerama, tapi juga organisasi yang anti-kolonial,” kata Wildan.
Pada awal abad ke-20, organisasi pelajar Indonesia belum ada di semua negara. Selain di Belanda, ada juga di Kairo, Mesir, untuk mahasiswa yang belajar di Universitas Al-Azhar.
Perhimpunan Indonesia di masa Hatta pun membangun koneksi dengan Perhimpunan Indonesia di Kairo untuk berkongsi melawan kolonialisme Belanda.
Bahkan, Perhimpunan Indonesia di masa Hatta juga menjalin hubungan dengan pelajar Asia lainnya serta tokoh dan aktivis anti-kolonial di Eropa, terutama di wilayah metropolis seperti Paris, Brussels, dan London yang umumnya dikenal sebagai pusat perlawanan terhadap kolonialisme di Eropa.
Pada suatu kongres tentang perlawanan terhadap kolonialisme tahun 1927, misalnya, Hatta mewakili Perhimpunan Indonesia bertemu untuk pertama kalinya dengan Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India yang pertama).
“Jadi, ada dua model pergerakan [anti-kolonialisme]. Di tanah air, misal, ada Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin Soekarno, ketika beliau sekolah di ITB. Tapi di luar negeri, yang di Belanda ini ya Perhimpunan Indonesia itu, Hatta dan kawan-kawan.”
Di dekade yang sama, saat ideologi fasisme di Eropa mengalami kebangkitan pada tahun 1920-an, Perhimpunan Indonesia juga mulai merespons dengan semangat anti-fasisme, bahkan hingga selesainya Perang Dunia ke-2 dan kemerdekaan Indonesia.
Periode di mana organisasi ini mulai meluas ke berbagai negara adalah pada tahun 1950-an.
“Kalau kita baca di Belanda muncul lagi menggunakan nama Persatuan Pelajar Indonesia, pertama kali nama itu digunakan pada tahun 1952. Itu ada di Leiden, Amsterdam, Delft, hingga Utrecht.”
“Kemudian di Jepang tahun 1953. Di Jerman ada PPI yang dibentuk tahun 1956. Amerika Serikat belakangan ikut membentuk PPI pada tahun 1960-an,” kata Wildan.
PPI kembali muncul tidak hanya sebagai wadah untuk bonding antar-mahasiswa. Mereka juga melek terhadap politik era Soekarno pada 1950-an hingga 1960-an, dan cenderung mendukung kepentingan pemerintah saat masa-masa pembebasan Irian Barat.
“Mereka juga aktif mengurangi ketegangan dunia di masa Perang Dingin. Pada tahun 1950-an, PPI di Eropa menyelenggarakan kongres yang mengumpulkan pelajar Indonesia se-Eropa. Itu mungkin bisa dilihat sebagai cikal bakal PPI Dunia,” jelas Wildan.
“Ada network yang lebih global, yang sebelumnya hanya antara Belanda dengan Mesir, sekarang ada di Eropa.”
Namun, pada jaman rezim Soeharto, organisasi ini menjadi lebih apolitis.
Pada tahun 1978, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK). Paket aturan ini membatasi ekspresi politik di seluruh lingkungan kampus.
“PPI Belanda sempat disfungsional, tidak terlalu aktif. Jadi, tekanan dari pemerintah efeknya bahkan sampai ke internasional.”
PPI di era modern
Pada era saat ini, Wildan mengatakan tradisi kesadaran politik PPI memang masih ada, namun intensitasnya tergantung karakter mahasiswa di kota atau negara masing-masing.
“Saya juga dulu pengalaman ikut PPI Leiden. Leiden kota yang sangat aktif, orang Indonesianya banyak. Banyak juga intelektual, aktivis, dan dosen,” katanya.
“Ada semacam tekanan bagi ketua kalau dia tidak aktif merespons isu di Indonesia. Tadi para dosen, intelektual, dan aktivis pasti akan memberi tekanan eksternal, seperti ‘ayo dong PPI bersikap, jangan diam saja’.”
“Mungkin situasi itu berbeda dengan PPI lain. [Pengalaman] saya di Bristol jauh berbeda, orang Indonesianya tidak banyak, dan tidak banyak yang latarnya aktivis.”
Menurut Gatot Subroto, mahasiswa doktoral University College London di Inggris yang juga mantan Ketua PPI-UK periode 2020-2021, organisasi ini juga semakin berperan menjadi support system (wadah dukungan) bagi mahasiswa.
Peran PPI dianggap semakin penting seiring dengan bertambah banyaknya jumlah mahasiswa diaspora. Data dari UNESCO menyebutkan bahwa jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri kini mencapai lebih dari 50.000 orang.
“Mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kita bisa hubungkan di antara mereka sesuai minat,” kata Gatot.
“Dari olimpiade terkait olahraga dan musik, ada juga konferensi akademik yang jadi program andalan PPI UK, hingga menyelenggarakan ‘Think Lab’ – kolaborasi antara aktor pemerintah, riset, dan industri.”
Tapi, menurut Gatot, setidaknya salah satu peran penting PPI di era modern adalah menyediakan rasa komunitas bagi pelajar Indonesia.
“Ketika seorang pelajar tercerabut dari akar sosialnya di Indonesia dan pergi ke luar negeri yang lingkungannya sepenuhnya berbeda, yang mereka cari adalah kelompok yang bisa menjadi support system.”
“Di Inggris, isu yang juga signifikan bagi pelajar adalah kesehatan mental. Ketika era saya COVID-19, lockdown dan segala macam. Menjadi bagian dari komunitas sangat membantu,” katanya.
“Di kampus tentu ada kantor internasional dan organisasi lain yang bisa menjadi wadah bagi pelajar untuk berkomunitas, tapi ketika kita curhat dengan sesama orang Indonesia beda rasanya. Kalau dengan mahasiswa Indonesia kita kirim Indomie saja, kadang mereka sudah senang.”