Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sudah berlangsung hampir 20 tahun. Program ini sudah terlaksana di lebih dari 65 negara termasuk di negara pemilik hutan tropis besar seperti Indonesia, Kongo, dan Brasil.
Read more: REDD+: apa saja yang perlu diperbaiki agar mampu menghentikan deforestasi di Indonesia?
Melalui REDD+, masyarakat yang melindungi hutan dapat menerima pembayaran, biasanya dari negara-negara maju. Tujuannya adalah membuat usaha masyarakat melindungi hutan lebih bernilai ekonomi dibandingkan menghancurkannya.
Nilai seluruh program REDD+ sejauh ini sudah menyentuh US$2,9 miliar atau sekitar Rp44,1 triliun.
Agar lebih berkesetaraan, pembagian keuntungan program REDD+ harus mempertimbangkan bermacam-macam faktor seperti siapa yang menerima dana dan cara pembagiannya.
Walau begitu, pembagian keuntungan REDD+ yang terbatas ini tidaklah mudah. Mengapa begitu? Bagaimana memperbaikinya?
Siapa yang berhak menerima pembayaran REDD+?
Pelaksanaan REDD+ melibatkan berbagai macam pihak dengan beraneka tugas dan tanggung jawab. Mulai dari pejabat tinggi pemerintahan hingga tingkat akar rumput. Kondisi ini memicu perdebatan tentang siapa yang harus menerima pembayaran.
Beberapa pihak menganggap para pemilik lahan secara sah dan berpartisipasi aktif dalam pengurangan emisi lebih berhak menerima pembayaran. Misalnya, petani yang memiliki lahan.
Pihak lainnya menyebutkan masyarakat adat yang memiliki sejarah koneksi dengan hutan mereka harus menerima pembayaran.
Ada juga pendapat berbeda bahwa keuntungan harus dibagikan ke masyarakat termiskin. Harapannya, REDD+ mampu mengurangi kemiskinan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.
Ada juga kelompok yang meyakini lembaga tertentu (seperti pemerintah) sebagai fasilitator REDD+ harus menerima pembayaran. Sebab, REDD+ tidak mungkin terlaksana tanpa peran mereka.
Akhirnya, beraneka opini di atas membikin rumit pembagian dana REDD+.
Sebagai contoh: program REDD+ pemerintah di Kalimantan Timur memiliki banyak pihak yang terlibat. Semua pemangku kepentingan dari pemerintah pusat hingga desa, masyarakat adat dan lokal, bahkan perusahaan swasta, memiliki peran tertentu dalam mengurangi emisi.
Dalam program REDD+ ini, pemerintah dan kelompok masyarakat menyepakati pembagian keuntungan. Sementara itu, sektor swasta mendapatkan keuntungan nonfinansial, seperti peningkatan kapasitas dalam praktik-praktik berkelanjutan mereka.
Berbagai justifikasi pembayaran
Setidaknya ada tiga cara pembagian keuntungan REDD+.
1. Pembayaran langsung berdasarkan kinerja
Pembayaran kepada rumah tangga atau individu berdasarkan usaha mereka menjaga atau memulihkan hutan sebenarnya adalah pilihan terbaik dalam REDD+. Namun, cara ini paling jarang dan sulit diterapkan.
Salah satu contohnya, proyek pemulihan hutan yang diinisiasi perusahaan swasta Bosques Amazonicos S.A.C. dengan Federasi Produsen Kacang Brasil di Madre de Dios, Peru. Sebelum 2021, perusahaan langsung membagikan 30% pendapatan dari penjualan karbon mereka ke peserta pemilik lahan.
Namun, setelah 2021, perusahaan melaporkan pendapatan akan dibagikan secara merata bagi seluruh pihak apabila proyek dapat menjual lebih banyak kredit karbon. Artinya pemilik lahan bakal mendapatkan porsi pembayaran lebih besar.
Studi pada 2020 oleh Vietnam National University of Forestry menemukan pembayaran dari program Pembayaran Jasa Lingkungan Hutan (Payment for Forest Environmental Services) lebih berdampak positif bagi masyarakat lokal yang melindungi hutan dan mencegah kebakaran di Vietnam. Pembayaran sejumlah uang melalui program ini dihitung berdasarkan sejauh mana hutan terjaga dengan baik.
Namun, dampak pembayaran terhadap mata pencaharian masyarakat bervariasi berdasarkan situasi setempat. Di tempat-tempat seperti Provinsi Lam Dong, yang memiliki kawasan hutan yang luas, dana REDD+ terbukti meningkatkan pendapatan rumah tangga. Namun, di daerah seperti Provinsi Dak Lak, pembayarannya kurang menarik dibandingkan dengan kegiatan lahan lainnya seperti pertanian kopi.
2. Nonfinansial berbasis kinerja
Cara ini merupakan yang paling sering digunakan dalam REDD+.
Pembayaran nonfinansial adalah cara pembagian keuntungan REDD+ di mana masyarakat tidak secara langsung mendapatkan uang tunai. Donor akan menyediakan pembayaran dengan syarat tertentu, baik kesuksesan perlindungan hutan maupun target lainnya yang terkait lingkungan.
Salah satu alasannya adalah REDD+ harus berdampak bagi hutan dan masyarakat lokal. Bukan hanya melindungi hutan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mencukupi kebutuhan sosial maupun ekonomi mereka. Karena itulah, keuntungan tak selalu berarti uang, tapi juga pemenuhan kebutuhan yang penting bagi masyarakat setempat.
Salah satu proyek REDD+ di Jambi, misalnya, membagikan keuntungan kepada masyarakat sesuai aspirasi mereka, misalnya pemenuhan pangan atau pendanaan kegiatan keagamaan.
Di Kalimantan Tengah, proyek REDD+ bermitra dengan pemerintah daerah untuk membangun klinik terapung yang rutin mengunjungi warga untuk menyediakan layanan kesehatan dasar di desa-desa sekitar sungai.
3. Pembayaran di muka untuk memacu kinerja
Pembayaran di muka dikeluarkan oleh donor atau pemerintah sebelum pengurangan emisi tercapai, guna membantu masyarakat mengatasi risiko kerugian karena peralihan cara penggunaan lahan mereka.
Di beberapa tempat, cara ini mungkin kurang ideal. Namun, di tempat lainnya, cara ini diperlukan agar masyarakat bisa terlibat dalam proyek perlindungan maupun pemulihan hutan.
Di Republik Demokratik Kongo, program REDD+ di Maï-Ndombe yang diinisiasi pemerintah mendapatkan dukungan dana dari Forest Carbon Partnership Facility – kemitraan antarpemerintah dan organisasi nonpemerintah global untuk REDD+.
Kemitraan ini menyediakan dana sekurang-kurangnya $5,3 juta (Rp80,3 miliar) untuk menutupi biaya awal dan tambahan sekitar $1,9 juta (Rp28 miliar) jika REDD+ berhasil mengurangi emisi.
Cara serupa diterapkan dalam program REDD+ di Vietnam. Pemerintah berkomitmen mengalokasikan $1,8 juta atau Rp27,4 miliar di muka (sekitar 3,5% dari total pembayaran bersih sekitar $51,5 juta atau Rp784 miliar) untuk mendanai kegiatan persiapan REDD+ di tingkat nasional.
Kegiatan persiapan ini mencakup penyusunan peraturan baru, penguatan penegakan hukum, dan kemampuan pemantauan. Donor akan membayarkan sisa dana kepada pemerintah, organisasi, masyarakat, dan individu saat program berhasil memenuhi target pengurangan emisi.
Langkah ke depan
Pembagian keuntungan REDD+ memerlukan proses yang berkesetaraan untuk memenuhi berbagai tujuan dan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat.
Kita harus memastikan proses tersebut mengikuti prinsip-prinsip yang jelas dan menerapkan aturan perlindungan sosial. Beberapa prinsip tersebut misalnya pertimbangan peran para pihak, memenuhi kebutuhan, dan mendorong kesetaraan.
Dunia harus terus belajar, beradaptasi, dan memperbaiki pelaksanaan REDD+. Kita juga mengharapkan program ini dilaksanakan lebih efisien lagi di banyak tempat dengan skala yang lebih besar.