Masyarakat Indonesia kini sedang menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengetahui hasil pemilihan presiden (pilpres) minggu lalu. Meskipun begitu, hasil hitung cepat dari lima lembaga survei yang kredibel menunjukkan keunggulan petahana Joko “Jokowi” Widodo.
Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, kawasan regional yang terus mendapat tantangan dengan kasus-kasus seperti potensi konflik di Laut Cina Selatan dan krisis kemanusiaan di Rohingya, Myanmar.
Siapapun yang terpilih sebagai presiden Indonesia akan menentukan ke arah mana negara menjalin kerja sama diplomasi di kawasan regional dan internasional.
Dengan gaya kepemimpinan yang berbeda antara Jokowi, mantan pengusaha yang menjadi politikus, dan lawannya, Prabowo Subianto, mantan jenderal Tentara Nasional Indonesia, orang cenderung berpikir bahwa keduanya akan memiliki strategi kebijakan luar negeri yang berbeda. Padahal belum tentu seperti ini.
Prabowo memiliki target yang hampir sama dengan Jokowi untuk meningkatkan peran Indonesia di ranah internasional. Ambisi Prabowo tertulis dalam visi misinya.
Siapapun yang memenangkan pemilihan presiden ini, kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif tidak akan berubah. Entah di bawah Jokowi atau Prabowo, Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan diplomasi luar negeri yang tidak berpihak pada siapapun siapapun dan tetap aktif dalam berkontribusi terhadap perdamaian dunia.
Kebijakan sama
Presiden Indonesia terikat mandat konstitusi dan juga undang-undang untuk menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif.
Soekarno, presiden pertama Indonesia, memperkenalkan kebijakan tersebut setelah Indonesia merdeka pada 1945. Waktu itu, kekuatan dunia terbagi antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Dengan runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Amerika kemudian menjadi negara adidaya tunggal.
Namun, akhir-akhir ini telah muncul kekuatan-kekuatan baru seperti Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Negara-negara baru ini menandakan terjadinya pemindahan poros kekuatan dari ‘Dunia Utara’ ke ‘Dunia Selatan’.
Jikalau presiden Indonesia yang baru memilih untuk meninggalkan prinsip kebijakan politik luar negeri Indonesia ini, ada kemungkinan keputusannya akan mengganggu sistem tatanan global yang sudah terbentuk.
Kemungkinan perubahan
Meskipun Indonesia memiliki prinsip kebijakan luar negeri yang sudah jelas, presiden tetap memiliki ruang untuk memodifikasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Dia dapat memilih slogan untuk merepresentasikan strategi yang menjadi fokus pemerintahannya.
Slogan ini mengindikasikan arah dan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia
Kebijakan luar negeri Soekarno adalah “mendayung di antara dua karang”. Slogan ini mencerminkan komitmen Indonesia yang baru saja merdeka ketika itu untuk tidak akan mengambil keberpihakan terhadap Amerika maupun Uni Soviet.
Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menggunakan dua slogan untuk kebijakan luar negerinya selama dua periode pemerintahannya dari 2009 hingga 2014. Slogan pertama adalah “Mengarungi Samudra Bergelombang” yang diteruskan dengan “Seribu Kawan Tanpa Lawan”.
Slogan tersebut menunjukkan kehati-hatian Indonesia dalam mengambil langkah di tengah-tengah kondisi global yang tidak menentu. Namun di sisi lain, slogan ini juga mendorong Indonesia untuk merangkul banyak teman yang mendukung bangsa ini dalam memajukan kepentingan nasionalnya.
Jokowi memperkenalkan slogan ‘Poros Maritim Dunia’ sejak 2014. Lewat slogan ini, Jokowi mencoba untuk mengedepankan kepentingan strategis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Antara Jokowi dan Prabowo
Jokowi dan Prabowo memberikan kisi-kisi kebijakan politik luar negeri mereka dalam debat pilpres pada akhir bulan Maret kemarin.
Dalam debat, Jokowi menyampaikan pencapaian Indonesia sebagai mediator konflik di Afghanistan maupun konflik di Rohingya, Myanmar. Dari keberhasilan tersebut, ia menganggap Indonesia bisa memanfaatkan perannya sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia untuk dapat berperan lebih aktif lagi dalam kancah global.
Dalam visi dan misinya, Jokowi berkomitmen untuk mengedepankan strategi diplomasi yang total, yang meliputi diplomasi perdamaian, dan diplomasi kemanusiaan. Hal ini untuk memperkokoh kepentingan nasional dan kepemimpinan Indonesia di forum internasional.
Di sisi lain, Prabowo justru menunjukkan gaya politik luar negeri yang cenderung sama dengan kebijakan SBY “Seribu Kawan Tanpa Lawan”. Namun, saat debat, Prabowo menekankan pentingnya untuk membangun kekuatan militer Indonesia untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perang.
Alasan Prabowo mengangkat pendekatan senjata ini mungkin dipengaruhi oleh pengalamannya di dunia militer. Prabowo pernah memimpin operasi militer di Timor Timur pada 1970-an.
Melihat ke depan
Selain sengketa Laut Cina Selatan dan penindasan etnis minoritas Rohingya, Indonesia juga perlu untuk memperhatikan potensi konflik di daerah Semenanjung Korea. Masalah terorisme dan kekerasan ekstremisme di kawasan Asia Tenggara juga perlu perhatian lebih.
Ketika presiden terpilih disumpah pada Oktober nanti, Indonesia masih akan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK PBB). Presiden yang baru akan mendapat warisan mandat untuk merepresentasikan kawasan Asia-Pasifik di organ terkuasa di PBB.
Presiden yang baru juga akan memiliki kesempatan untuk memimpin debat di DK PBB waktu Indonesia memasuki tahun keduanya.
Saat ini, Indonesia juga sedang berusaha untuk masuk dalam Dewan Hak Asasi Manusia di PBB yang kita akan tahu hasilnya di sekitar September 2019. Indonesia sudah memulai kampanye untuk posisi ini sejak awal tahun ini.
Presiden baru juga tidak boleh meninggalkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), kendaraan bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin di kawasan. Sebagai salah satu bapak pendiri ASEAN, Indonesia selalu dikenal sebagai ‘pemimpin alamiah’ dari organisasi tersebut.
Saat ini, Indonesia sedang memimpin pembentukan kerja sama untuk meningkatkan hubungan antara negara-negara di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik. Jika kerja sama ini terbentuk, ASEAN akan menjadi ‘pusat’ di antara negara-negara di benua Afrika hingga benua Amerika.
Dengan begitu banyaknya agenda internasional yang sudah berjalan, presiden terpilih tampaknya akan memilih untuk meneruskan arah politik Indonesia yang telah ada saat ini.
Akan terlalu berisiko bagi Jokowi maupun Prabowo untuk mengubah arah kebijakan politik luar negara saat ini.