Menu Close
Pembatasan misinformasi COVID-19 di Twitter telah dinonaktifkan. Foto AP/Jeff Chiu

Twitter mencabut larangan misinformasi COVID: ini risiko besar bagi kesehatan masyarakat

Para peneliti dan pakar kesehatan masyarakat sangat prihatin tentang kemungkinan dampak dari keputusan Twitter untuk tidak lagi menegakkan kebijakan misinformasi COVID-19. Kebijakan itu diunggah secara diam-diam di halaman aturan situs, dan terdaftar efektif per 23 November 2022.

Misinformasi kesehatan bukanlah hal baru. Kasus klasiknya adalah misinformasi yang sempat dinyatakan benar tapi sekarang tidak terbukti. Misalnya hubungan antara autisme dan vaksin MMR berdasarkan studi yang tidak kredibel terbitan 1998.

Informasi yang salah tersebut berdampak parah bagi kesehatan masyarakat. Misalnya, negara-negara dengan gerakan anti-vaksin yang cukup kuat ke vaksin difteri-tetanus-pertusis (DTP) menghadapi insiden pertusis yang lebih tinggi pada akhir abad ke-20.

Sebagai peneliti yang mempelajari media sosial, saya percaya bahwa mengurangi moderasi konten adalah langkah signifikan ke arah yang salah. Apalagi, pertempuran yang dihadapi platform media sosial dalam memerangi misinformasi dan disinformasi semakin intens. Dalam misinformasi medis, pertaruhannya lebih tinggi.

Misinformasi di media sosial

Ada tiga perbedaan utama antara bentuk misinformasi sebelumnya dan misinformasi yang tersebar di media sosial.

Pertama, media sosial memungkinkan misinformasi menyebar dalam skala, kecepatan, dan cakupan yang jauh lebih besar.

Kedua, konten yang sensasional dan memicu emosi lebih cenderung menjadi viral di media sosial, sehingga kebohongan lebih mudah menyebar daripada kebenaran.

Ketiga, platform digital seperti Twitter memainkan peran gatekeeping (menjaga gawang) dalam cara mereka menggabungkan, menyusun, dan memperkuat konten. Ini berarti informasi yang salah tentang topik yang memicu emosi, seperti vaksin, dapat dengan mudah menarik perhatian.

Cara menemukan informasi yang salah secara online.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut penyebaran misinformasi selama pandemi sebagai infodemik. Ada banyak bukti bahwa misinformasi terkait COVID-19 di media sosial mengurangi penggunaan vaksin. Pakar kesehatan masyarakat telah memperingatkan bahwa misinformasi di media sosial sangat menghambat kemajuan menuju kekebalan kawanan (herd immunity), melemahkan kemampuan masyarakat untuk menangani varian baru COVID-19.

Misinformasi di media sosial memicu keraguan publik tentang keamanan vaksin. Studi menunjukkan bahwa keragu-raguan vaksin COVID-19 didorong oleh kesalahpahaman tentang kekebalan kawanan dan kepercayaan pada teori konspirasi.

Memerangi misinformasi

Kebijakan dan sikap moderasi konten platform media sosial terhadap informasi yang salah sangat penting untuk memerangi misinformasi. Ketiadaan kebijakan moderasi konten yang kuat di Twitter cenderung membuat algoritme kurasi dan rekomendasi konten yang meningkatkan penyebaran misinformasi dengan meningkatkan efek ruang gema. Misalnya, algoritme mempertajam perbedaan paparan konten. Bias algoritme dalam sistem rekomendasi juga dapat semakin menonjolkan disparitas layanan kesehatan global dan disparitas rasial dalam penyerapan vaksin.

Ada bukti bahwa beberapa platform yang kurang diatur seperti Gab, media sosial AS yang basis penggunannya adalah warga sayap kanan, memperkuat dampak paparan informasi dari sumber yang tidak dapat diandalkan dan meningkatkan misinformasi COVID-19.

Ada juga bukti bahwa ekosistem misinformasi dapat memikat pengguna platform media sosial yang berinvestasi dalam moderasi konten untuk menerima misinformasi dari platform yang lebih sedikit melakukan moderasi.

Bahayanya bukan cuma wacana anti-vaksin yang lebih besar di Twitter. Pidato-pidato “beracun” dapat menyebar ke platform online lain yang mungkin berinvestasi dalam memerangi misinformasi medis.

Pemantau vaksin COVID-19 Kaiser Family Foundation mengungkapkan bahwa kepercayaan publik terhadap informasi COVID-19 dari sumber resmi seperti pemerintah telah turun secara signifikan, dengan konsekuensi serius bagi kesehatan masyarakat. Misalnya, kepercayaan pemilih Partai Republik AS terhadap Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan AS (FDA) menurun dari 62% menjadi 43% selama Desember 2020 - Oktober 2022.

Pada 2021, seorang penasihat Surgeon General (Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat) AS mengidentifikasi bahwa kebijakan moderasi konten platform media sosial perlu:

  • memperhatikan desain algoritma rekomendasi.
  • memprioritaskan deteksi dini misinformasi.
  • memperkuat informasi dari sumber informasi kesehatan online yang kredibel.

Prioritas ini memerlukan kemitraan antara organisasi layanan kesehatan dan platform media sosial untuk mengembangkan pedoman praktik terbaik untuk mengatasi misinformasi kesehatan. Pengembangan dan penegakan kebijakan moderasi konten yang efektif membutuhkan perencanaan dan sumber daya.

Berdasarkan apa yang diketahui para peneliti tentang misinformasi COVID-19 di Twitter, saya percaya bahwa pengumuman bahwa perusahaan ini tidak akan lagi melarang misinformasi terkait COVID-19 adalah menyusahkan, lebih buruk dari yang saya katakan.

This article was originally published in English

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 179,200 academics and researchers from 4,898 institutions.

Register now