Beberapa bulan ini, berbagai polemik muncul terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) — termasuk ancaman kesejahteraan pegawai negeri sipil di kala pandemi, dan pembayaran THR yang tertunda bagi mereka.
Masalah-masalah ini adalah sebagian cerminan dari reformasi sistem birokrasi di berbagai lembaga pemerintah Indonesia yang baru berjalan sebagian saja dan cenderung diskriminatif.
Kanti Pertiwi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia (UI), misalnya, menjelaskan bahwa setelah sekian tahun, berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai negeri belum menyeluruh dan menunjukkan kesenjangan antar institusi pemerintah.
Besarnya penghasilan ASN, misalnya, tidak mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, melainkan ditentukan lewat mekanisme penerimaan tunjangan.
Menurut Kanti, salah satu akar masalahnya adalah kebijakan terkait ASN masih membela kelompok elit dan tidak melibatkan banyak pegawai negeri dalam proses perumusannya.
Dengarkan obrolan lengkap dengan Kanti di podcast SuarAkademia, di mana kami akan hadir rutin memandu sahabat TCID untuk memahami berbagai isu yang sedang hangat, bersama akademisi dan para editor kami.
SuarAkademia - ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.