Menu Close
The Conversation

SMERU Research Institute

SMERU is an independent institution for research and public policy studies which professionally and proactively provides accurate and timely information, as well as objective analysis on various socioeconomic and poverty issues considered most urgent and relevant for the people of Indonesia.

The institute has been at the forefront of the research effort to highlight the impact of government programs and policies, and has actively published and reported its research findings. The work expanded to include other areas of applied and economic research that are of fundamental importance to contemporary development issues.

Links

Displaying 81 - 100 of 111 articles
Kedua calon wakil presiden (cawapres)–Ma'ruf Amin (kiri) dan Sandiaga Uno–berpose dalam debat pemilihan presiden putaran ketiga yang menghadirkan kedua cawapres. Adi Weda/EPA

Dalam debat cawapres, baik Ma'ruf maupun Sandiaga gagal tawarkan program yang menjawab masalah

Hizkia Yosias Polimpung, Purusha Research Cooperative; Hardisman Dasman, Universitas Andalas; Luhur Bima, SMERU Research Institute, and Ni Luh Putu Maitra Agastya, Universitas Indonesia

Dari empat akademisi yang kami hubungi, semua sepakat tidak ada pemenang dalam putaran debat kali ini. Kedua kandidat tidak menawarkan program-program yang relevan menjawab permasalahan masyarakat.
Seorang petani yang merupakan penyandang disabilitas sedang bersama kerbaunya di sebuah sawah di Vietnam. Data terakhir menyebutkan bahwa sebuah negara akan kehilangan potensi Produksi Domestik Brutonya sebesar 3-7% jika lapangan pekerjaan tidak membuka diri pada penyandang disabilitas. www.shutterstock.com

6 penghalang keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan

Rezanti Putri Pramana, SMERU Research Institute

Kegagalan untuk melaksanakan kebijakan yang melibatkan penyandang disabilitas (inklusif) berakar dari berbagai penghalang baik dari masyarakat maupun pemerintah.
A disabled farmer with his buffaloes at a rice field in Vietnam. The latest data show the exclusion of people with disability from the workforce results in a loss of potential GDP of between 3% and 7% per year. www.shutterstock.com

Six problems that exclude disabled people in Indonesia from public life

Rezanti Putri Pramana, SMERU Research Institute

The failures to implement inclusive policy stem from various barriers created by both individuals and the government.
Kesetaraan akses terhadap perguruan tinggi adalah salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan juga keluar dari bekapan kemiskinan. www.shutterstock.com

Pinjaman bagi mahasiswa miskin untuk kesetaraan akses pendidikan tinggi

Elza Samantha Elmira, SMERU Research Institute and Daniel Suryadarma, SMERU Research Institute

Hanya 2,6% dari kelompok ekonomi bawah yang kuliah. Padahal kesetaraan akses terhadap perguruan tinggi adalah salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan juga keluar dari kemiskinan.
UU Desa diharapkan membuka peluang lebih luas bagi desa dan warganya untuk membayangkan masa depannya sekaligus mewujudkannya sesuai dengan kebutuhan, keragaman, dan keunikannya masing-masing. www.shutterstock.com

Rp187 triliun ke desa: semangat baru dan praktik lama dari UU Desa

Rendy A. Diningrat, SMERU Research Institute

UU Desa menjanjikan perubahan besar di pedesaan tapi masih menghadapi banyak masalah dalam pelaksanaannya.
Seorang perempuan penganyam alat panggang bekerja di rumah sambil melakukan tugas rumah tangganya, menjaga anak. Dari mampu.or.id

Kepingan pengalaman hidup pekerja perempuan rumahan

Dinar Dwi Prasetyo, SMERU Research Institute

Pekerja rumahan menerima banyak beban risiko kerja disebabkan keterasingan mereka dari data statistik, pengakuan, dan regulasi pemerintah.
Sistem ekonomi dunia memungkinkan kelompok elit kaya raya mengumpulkan banyak uang sementara ratusan juta orang berjuang untuk bertahan hidup dengan upah rendah. EPA/Mast Irham

Ketimpangan di dunia bukan tak terelakkan: Oxfam

Athia Yumna, SMERU Research Institute

Yang kaya harus membayar pajak lebih banyak, dan yang miskin perlu dibayar lebih tinggi, kata Ketua Kebijakan Ketimpangan Oxfam Internasional Max Lawson.

Authors

More Authors