Tulisan ini akan menjabarkan proses hukum yang harus dilalui Prabowo dalam gugatannya ke MK kali ini dan perbedaannya dengan gugatan yang diajukannya pada 2014.
Academic rigour, journalistic flair
Articles on Mahkamah Konstitusi
Displaying 21 - 24 of 24 articles
Sebagian penegak hukum Indonesia tidak sadar adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Namun sebagian lainnya sengaja abai.
Satu dari empat anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18. Keputusan MK soal usia minimum pernikahan diharapkan menghentikan praktik pernikahan anak.
Mahkamah Konstitusi melalui fungsi utamanya sebagai penjaga konstitusi seharusnya menolak permohonan Perindo dan Jusuf Kalla.
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Dosen untuk hukum dan ekonomi di Fakultas Hukum UI, Universitas Indonesia
-
Assistant Professor, Universitas Gadjah Mada
-
Researcher, Indonesian Institute for Independent Judiciary (LEIP)
-
Researcher/PhD Student, Griffith University
-
Professor, Co-Lead of the Disrupting Violence Beacon and Director of Violence Research and Prevention Program, Griffith Criminology Institute and School of Health Sciences and Social Work, Griffith University
-
Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir, Universitas Negeri Semarang
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Associate lecturer on law and public policy, President University
-
Assistant Professor of Law. Theory of State Lecturer, Universitas Indonesia
-
Ketua MaPPI FHUI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
-
Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
