Untuk menggenjot sektor pariwisata semasa pandemi, pemerintah Indonesia sedang menyusun panduan berwisata untuk 10 kawasan konservasi perairan atau KKP.
Kawasan ini merupakan kawasan perairan yang dilindungi sebagai salah satu upaya untuk melakukan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya ikan, kondisi sosial dan budaya dari kawasan tersebut.
Tergantung dari tingkat perlindungan, kawasan konservasi perairan akan terbagi ke dalam zonasi, misalnya zona untuk konservasi, untuk penelitian, untuk kegiatan perikanan, hingga wisata.
Read more: Ini cara kawasan konservasi perairan bisa melindungi lautan
Ke-10 kawasan tersebut adalah Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas di Riau; TWP Pulau Pieh di Sumatra Barat; TWP Kepulauan Kapoposang di Sulawesi Selatan; TWP Laut Banda dan Suaka Alam Perairan Aru bagian Tenggara di Maluku; TWP Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur; TWP Pulau Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan, di Nusa Tenggara Barat; TWP Kepulauan Padaido di Papua; serta Suaka Alam Perairan Raja Ampat dan Suaka Alam Perairan Waigeo sebelah Barat di Papua Barat.
Pemerintah berharap dengan panduan ini Indonesia bisa menggerakkan kembali sektor pariwisata yang terpukul akibat penyebaran COVID-19 dengan tetap menjamin kelestarian spesies setempat.
Dengan panduan tersebut, pemerintah juga ingin meningkatkan pendapatan masyarakat kawasan pesisir yang sebagian besar berada dalam garis kemiskinan, yaitu mencapai 32,14% dari jumlah total penduduk miskin di Indonesia.
Read more: Nelayan memang miskin, tapi riset buktikan mereka tetap bahagia
Namun, para akademisi dan penggiat konservasi khawatir bahwa tanpa panduan yang jelas, pemerintah justru akan merusak kawasan perairan yang harusnya dilindungi dengan adanya risiko terjadinya komersialisasi yang tidak terkontrol di kawasan konservasi.
Berikut rekomendasi dari para akademisi dan penggiat konservasi buat pemerintah dalam merancang panduan berwisata di kawasan konservasi.
1) Tertibkan pengunjung
Ricardo Tapilatu, Guru Besar bidang Biologi Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Universitas Papua, Papua Barat, menganjurkan adanya sistem pendaftaran secara daring untuk mengatur jumlah wisatawan dan waktu berkunjung. Pengaturan tersebut juga berlaku buat jenis kapal yang memasuki perairan konservasi.
“Bayangkan, kalau tidak ada regulasi. (Kapal) dengan kecepatan tinggi melintasi di daerah feeding (mencari makan), migration (jalur migrasi satwa), atau mating ground (tempat kawin) beberapa jenis satwa liar. Sudah ada beberapa kasus tabrakan antara kapal cepat dengan paus,” lanjutnya.
“Ingat dampak terhadap lingkungan berakibat fatal. Sedangkan, turis datang untuk lihat itu,” jelasnya.
Selain pembatasan jumlah pengunjung, Elitza Germanov, peneliti senior Marine Megafauna Foundation, sebuah lembaga dengan fokus untuk pengembangan riset dan konservasi satwa laut, menyoroti tentang praktik-praktik buruk yang terjadi pada wisata atau atraksi yang melibatkan satwa atau tumbuhan.
“Saya sudah melihat bagaimana turis-turis ini berusaha naik atau mengendarai penyu dan begitu banyak penyelam dan snorkelers mengerumuni ikan pari manta mengganggu aktivitas makan, pembersihan dan kawin mereka,” kenang Elitza.
Ia menambahkan bahwa belum ada sanksi yang diterapkan di Indonesia terkait soal perilaku turis ini, namun ia meyakini bahwa pengelola yang baik akan memberikan pemahaman dan edukasi kepada para pengunjung lebih dahulu.
Hawis Madduppa, Dosen Ilmu dan Teknologi Kelautan, IPB University, beranggapan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep konservasi dan peraturan yang berlaku.
“Untuk itu, pengaturan yang baik bisa berawal dari edukasi dan sosialisasi terkait konservasi,” jelas Hawis.
Ia menambahkan kegiatan wisata konservasi bukan sekadar peluang menaikkan sisi pariwisata dan ekonomi, tetapi harus menjadi bagian penting mengomunikasikan nilai-nilai konservasi ke publik.
2) Tetapkan kode etik berwisata
Faktor keberhasilan kawasan konservasi perairan sebagai destinasi wisata juga bergantung kepada penetapan kode etik dalam berwisata di kawasan konservasi.
“Misalnya, kegiatan berenang bersama hiu paus harus diawasi oleh pengawas bersertifikat dan pengunjung dilarang menyentuh satwa,” lanjut Hawis.
Sama halnya untuk terumbu karang. Ricardo mengatakan bahwa operator harus ketat menyatakan bahwa mereka tidak boleh menyentuh terumbu karang dalam keadaan apapun.
“Kita dapatkan beginners (penyelam pemula) yang coba-coba lihat manta, terbawa arus, lalu karena takut hanyut, mereka grab karang-karang (untuk bertahan), (karang-karang itu) diseret-seret semuanya,” tambah Ricardo.
Elitza Germanov mencontohkan turisme hiu paus di Ningaloo, Australia, sebagai salah satu contoh yang baik dalam wisata perairan.
“Hanya ada 14 pemegang izin yang diperbolehkan beroperasi, setiap perusahaan memiliki panduan yang sangat ketat untuk dijalankan, serta harus siap-siap dengan inspeksi dadakan terkait izin mereka,” jelas Elitza.
Kuncinya, tandas Elitza, adalah mewajibkan adanya suatu kode etik dan membatasi pemberian izin bagi operator tur sejak awal, apabila memungkinkan dari awal program, serta memberikan penalti bagi yang melanggar.
3) Koordinasi daerah dan pusat
Persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antara daerah dan pusat dalam mengelola kawasan wisata konservasi tersebut.
Hawis melihat bahwa hanya beberapa daerah yang sudah siap, misalnya di Taman Wisata Perairan di Pulau Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan, Taman Wisata Perairan Laut Banda, Taman Wisata Perairan Laut Sawu, Taman Wisata Perairan Suaka Alam Perairan Raja Ampat, dan Taman Wisata Perairan Suaka Alam Perairan Waigeo sebelah Barat.
“Tata kelola KKP akan lebih baik jika dilimpahkan pada tingkatan yang memiliki basis kuat, dalam hal ini, pemerintah pusat yang tentunya berkoordinasi dengan daerah,” jelas Hawis.
Koordinasi antara pusat dan daerah sangat penting untuk menghindari bentrokan kepentingan dalam pengaturan kawasan konservasi perairan.
Misalnya, Suaka Alam Perairan Raja Ampat dan Suaka Alam Perairan Waigeo sebelah Barat di Papua Barat, yang dua-duanya di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
“Saya belum jelas soal integrasi dengan daerah karena KKPD (Raja Ampat) dikelola oleh provinsi di Manokwari, sementara tujuan wisata (adalah) Raja Ampat, yang berarti harus ke Sorong, bayangkan rantai birokrasi dan administrasi cukup sulit,” katanya.
Jangan terburu-buru
Masih dalam kondisi pandemi, Ricardo mengusulkan untuk pemerintah tidak terburu-buru membuka destinasi wisata melalui kawasan konservasi perairan.
“Kita lihat situasi. Soal wisata langsung bisa saja difasilitasi, tetapi banyak daerah yang belum bisa (terbuka untuk umum). Apakah memang ada turis yang mau datang saat ini? Apalagi ada varian (virus COVID-19) baru di Inggris dan Australia. Ini jadi hanya nekat-nekatan untuk datang berwisata,” katanya.
“Mungkin pemerintah optimis bisa lakukan (buka pariwisata), tapi saya pikir ini belum bisa untuk saat ini.”
Ia menambahkan justru masa pandemi menjadi masa yang baik untuk mengembangkan bentuk-bentuk pariwisata yang lain.
“Misalnya, kita bisa mengembangkan virtual tourisme atau virtual reality khusus untuk bawah laut,” jelasnya.
Menurut Elitza, apabila dikelola dengan baik, dampak baik dari pengembangan turisme adalah kesempatan untuk mendapatkan pendapatan melalui pelestarian alam, pendidikan, dan pertukaran kebudayaan.
Sebaliknya, jika dikelola dengan buruk, pengembangan turisme akan menghasilkan kerusakan habitat, polusi udara, dan kerusakan terumbu karang, padang lamun, mangrove, hingga pantai.