Di Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, usaha kecil dan menengah (UKM) berkontribusi sekitar 60% persen dari perekonomian negara dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, meski ada lebih dari 60 juta UKM di Indonesia, hanya 12% yang bisa mendapatkan pembiayaan atau pinjaman bank.
Pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi bagi UKM-UKM ini, karena hampir 50% (sekitar 30 juta UKM) terpaksa tutup sementara, karena permintaan yang anjlok akibat pandemi.
Untuk itu platform teknologi finansial (fintech) dapat membantu, karena fintech merupakan kombinasi layanan keuangan dan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan orang menabung, meminjam, dan berinvestasi secara online.
Layanan pinjaman modal yang ditawarkan oleh perusahaan fintech seperti Investree dan Tunaikita dapat membantu perusahaan kecil ini mendapatkan pinjaman dengan biaya lebih rendah dengan layanan ramah digital yang melampaui bank konvensional.
Peer to peer lending
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan hampir 25% penduduk Indonesia tidak memiliki akses ke bank.
Pengusaha UKM sangat dirugikan dengan terbatasnya akses ke bank, karena akan lebih sulit untuk mendapatkan pinjaman dan mendanai ekspansi usaha.
Saat ini terdapat sekitar 157 perusahaan fintech lending atau yang memberi pinjaman di Indonesia dengan total aset hampir Rp 3,2 triliun, menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan pada Agustus 2020.
Salah satu layanan pinjaman yang ditawarkan oleh perusahaan fintech adalah pinjaman peer to peer (P2P). Dalam mekanisme pinjaman ini, individu atau perusahaan dapat meminjamkan uang kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman.
Setidaknya 54% dari 12,8 juta peminjam P2P adalah UKM. Penyaluran kredit tersebut menyumbang 55% dari Rp 54,71 triliun pinjaman yang disalurkan oleh fintech tahun lalu.
Sebuah studi oleh Universitas Indonesia menunjukkan P2P lending atau pinjaman P2P membantu UKM meningkatkan bisnis mereka, yang pada akhirnya membantu mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman bank yang lebih besar.
Penjual online yang meminjam dari platform P2P lending dapat meningkatkan pendapatan mereka dari rata-rata awal Rp 807 juta menjadi Rp 3,5 miliar.
Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan kemajuan fintech
Pemerintah perlu mendukung berkembangnya fintech agar mereka dapat membantu lebih banyak UKM mengakses pinjaman dan meningkatkan bisnis mereka. UKM adalah pendukung yang penting bagi perekonomian Indonesia, mengingat kontribusinya yang sangat besar.
OJK juga baru-baru ini meluncurkan “Road Map dan Rencana Aksi Inovasi Keuangan Digital 2020-2024”.
Road Map ini melengkapi “regulatory sandbox” atau semacam laboratorium bagi perusahaan fintech sebelum memasarkan produknya ke pasaran yang dioperasikan oleh OJK. Dengan peraturan ini, startup fintech dapat melakukan eksperimen langsung untuk menguji coba produk atau model bisnis baru dalam lingkungan yang terkendali.
Ini juga memungkinkan OJK untuk menerima umpan balik lebih cepat dan menguji peraturan yang akan datang. Dengan rangkaian produk pinjaman yang lebih beragam, UKM mendapatkan keuntungan dengan menemukan produk yang paling sesuai dengan bisnis mereka.
Namun, pemerintah tetap perlu mendukung fintech dengan infrastruktur yang memadai, seperti koneksi internet berkecepatan tinggi, terjangkau, dan andal.
Pemerintah juga harus memastikan semua UKM mendapat informasi yang baik tentang opsi layanan keuangan yang tersedia bagi mereka, termasuk yang ditawarkan oleh perusahaan fintech.
Yang dibutuhkan adalah kolaborasi antara semua pihak - termasuk perusahaan fintech, industri perbankan, dan pemerintah - untuk mendukung UKM Indonesia selama pandemi.