Tabung yang berisi sampel darah siap dites di Bandung, Jawa Barat. Agvi Firdaus / INA Photo Agency / Sipa USA

Bagaimana sistem tes COVID-19 di Indonesia berpihak pada yang kaya dan bukan yang miskin

Tes massal dapat mencegah penyebaran COVID-19. Namun di Indonesia - negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, penduduk miskin mengalami kesulitan untuk mendapatkan tes COVID-19 dibandingkan dengan yang kaya.

Saat ini, pemerintah Indonesia hanya menyediakan tes gratis di rumah sakit bagi mereka yang pernah kontak dengan kasus positif atau pernah mengunjungi daerah berisiko dan menunjukkan gejala klinis COVID-19.

Masyarakat yang menunjukkan gejala klinis tanpa riwayat kontak dengan kasus positif atau daerah berisiko tidak memenuhi syarat mendapatkan tes gratis. Prioritas tersebut dapat dimengerti mengingat sumber daya negara yang terbatas. Namun demikian, kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan akses terhadap tes COVID-19.

Akses yang tidak merata terhadap tes sangat berbahaya karena banyak kasus tidak akan terdeteksi khususnya bagi masyarakat miskin, sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan diagnosis dan kematian.

Keterbatasan dan ketidaksetaraan tes COVID-19 di Indonesia

Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menginstruksikan penerapan tes cepat dalam skala besar sejak 19 Maret. Pemerintah pun telah mendistribusikan 450,000 alat tes di seluruh negeri untuk memperlambat laju pandemi.

Sampai dengan 22 April, sedikitnya 7,135 orang di Indonesia telah terinfeksi, dengan tingkat kematian 8.6%. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan berbagai negara di dunia. Salah satu alasannya adalah rendahnya proporsi tes COVID-19 di Indonesia.

Deteksi dini melalui tes skala besar merupakan strategi kunci untuk menekan laju pandemi. Namun, dengan proporsi tes sebesar 184 tes per satu juta populasi, Indonesia termasuk salah satu negara dengan proporsi tes terendah di dunia - jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (16,203), Australia (17,412), Korea Selatan (11,138) atau Italia (23,985).

Meskipun tes COVID-19 disediakan bagi kelompok masyarakat dengan riwayat kontak dengan kasus positif atau baru kembali dari daerah risiko tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut dilakukannya tes cepat bagi 575 anggotanya termasuk keluarganya - walaupun mereka tidak memiliki riwayat kontak yang jelas.

Orang-orang yang mampu membayar untuk mendapatkan tes COVID-19 (namun tidak memiliki posisi politis), dapat mengakses tes cepat di rumah sakit swasta di Indonesia dengan harga Rp 770 ribu hingga lebih dari Rp 1 juta.

Seorang selebritas Indonesia, Maia Estianty, menginformasikan di media sosialnya bahwa dia dinyatakan negatif COVID-19. Dia pergi ke rumah sakit swasta untuk melakukan pengujian cepat meskipun tidak mempunyai gejala. Dia juga melakukan tes untuk keluarga, supir dan asisten rumah tangganya. Instagram

Bagi jutaan orang Indonesia berpenghasilan rendah, tes ini tentu tidak terjangkau.

Tahun lalu, hampir 60% penduduk Indonesia adalah usia produktif - atau sekitar 74 juta orang - bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, pekerja harian, atau pekerja rumah tangga.

Pekerja lepas tersebut memiliki rata-rata penghasilan bersih antara Rp 1,3-1,5 juta per bulan. Tentu mereka kesulitan mengakses tes tersebut.

Pemerintah juga memberikan tes yang menggunakan sampel dari lendir hidung atau tenggorokan (PCR) secara gratis untuk pasien bergejala dengan riwayat kontak atau baru kembali dari kunjungan ke daerah berisiko tinggi dan untuk orang tanpa gejala dengan riwayat kontak dengan kasus positif. Prioritas akan diberikan kepada pasien bergejala yang telah melakukan kontak dekat dengan kasus positif.

Sampel dari tes tersebut akan dikirim ke 12 fasilitas laboratorium PCR di seluruh Indonesia.

Pasien yang tidak memenuhi kriteria untuk pengujian gratis dapat mengakses tes PCR dengan biaya Rp 1,5-2,5 juta, yang menjadikannya semakin tidak terjangkau bagi masyarakat miskin.

Pengujian untuk semua

Pemerintah Indonesia perlu segera memperkuat kapasitas untuk melakukan tes skala besar. Berdasarkan pemodelan menggunakan data dari kota Wuhan, Cina, tempat wabah pertama kali meledak, lebih dari 85% kasus COVID-19 tidak terdeteksi.

Menemukan kasus sedini mungkin, diikuti dengan isolasi kasus positif terbukti efektif dalam mengurangi penularan, dan dapat meningkatkan status kesehatan pasien.

Di kota Vo Euganeo, Italia, seluruh warga - sekitar 3.000 orang, baik yang kaya maupun miskin - mendapatkan tes COVID-19. Tes pertama menemukan 89 kasus positif yang ditindaklanjuti dengan kebijakan isolasi untuk menekan laju penularan. Pada putaran tes tahap dua, ditemukan kasus positif sebanyak enam orang dan juga segera diisolasi. Tindakan tersebut dapat menekan angka kematian dan seluruh kasus yang terdeteksi dilaporkan pulih optimal.

Tes skala besar dan karantina terpusat telah diidentifikasi sebagai faktor kunci yang menentukan keberhasilan dalam melandaikan laju pandemi di Korea Selatan, Kanada dan Singapura.

Keberhasilan tes skala besar di Singapura, Korea Selatan dan Australia didukung oleh sistem kesehatan yang tangguh dan teknologi pengawasan yang canggih. Situasi tersebut tidak mencerminkan kondisi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, pengalaman di negara-negara tersebut mengindikasikan bahwa ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah Indonesia untuk segera menerapkan tes skala besar untuk menekan laju pandemi.

Untuk meningkatkan efektivitas tes skala besar, pemerintah harus memastikan bahwa pelaksanaan tes bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka yang memiliki uang.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus segera menetapkan tes skala besar sebagai prioritas utama penanggulangan COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia.

Seorang petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan pakaian pelindung menyemprot disinfektan di sebuah masjid di tengah penyebaran penyakit COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur. Zabur Karuru/Antara

Perlunya dukungan dari pemerintah daerah

Pemerintah daerah (pemda) harus berupaya menyediakan tes COVID-19 skala besar bagi seluruh masyarakat yang berada di wilayah kerjanya.

Pemerintah daerah Surabaya, Jawa Timur, telah memberikan teladan dengan menyediakan tes cepat di 63 pusat-pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Pemerintah provinsi Jawa Timur bermitra dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat pun telah mendistribusikan 10.000 alat tes cepat tambahan di wilayahnya untuk melengkapi 8.400 alat tes dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat perlu memprioritaskan bantuan untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan terbatas dalam menyelenggarakan tes COVID-19.

Pemerintah juga perlu mendorong partisipasi komunitas dalam penyelenggaraan tes skala besar. Seluruh elemen masyarakat harus dikerahkan untuk membantu menyediakan informasi yang tepat dan konsisten mengenai bagaimana, kapan dan di mana tes COVID-19 dapat dilakukan.

Pemerintah dan masyarakat secara umum juga perlu memberikan fasilitas kepada penduduk yang tergolong rentan, marginal, dan miskin agar dapat membuat keputusan yang tepat untuk berpartisipasi dalam tes COVID-19 skala besar.

Tes skala besar dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menemukan kasus sedini mungkin serta isolasi penderita positif COVID-19 merupakan strategi utama untuk menekan laju penyebaran COVID-19.

COVID-19 tidak mendiskriminasi masyarakat berdasarkan status sosial dan ekonomi. Tes COVID-19 juga seharusnya demikian: disediakan untuk dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

This article was originally published in English

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 108,800 academics and researchers from 3,572 institutions.

Register now