“Kita mesti melawan politik dinasti yang didukung oleh mereka yang statement-nya sangat terbuka menguasai sepertiga kekayaan Indonesia. Rakyat sungguh terluka dengan statement itu.”
– Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, dalam Debat Pilpres Kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024.
Ganjar menyebutkan bahwa orang-orang yang menguasai sepertiga kekayaan di Indonesia mendukung politik dinasti. The Conversation Indonesia menghubungi Alexander Michael Tjahjadi, peneliti dari Think Policy untuk menganalisis pernyataan Ganjar tersebut.
Analisis
Ketimpangan bisa diukur dengan menggunakan data income atau pendapatan dan wealth atau kekayaan. Data kekayaan bisa memberikan analisis yang lebih valid karena terdapat faktor-faktor lain yang mungkin belum diperhitungkan dalam pendapatan seperti kepemilikan aset dan properti.
Riset Sulistyaningrum dan Tjahjadi pada 2022 menunjukkan bahwa ketimpangan dari kue pendapatan nasional untuk 10% terkaya mencapai 37,4%. Berarti, lebih dari 1/3 dikuasai oleh 10% orang terkaya di Indonesia
Sementara, data dari World Income Database 2021 menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 18,3% pendapatan dan 29,4% kekayaan penduduk.
Tak hanya itu, Global Wealth Report dari Credit Suisse 2022 melaporkan bahwa 1% orang terkaya menguasai hampir 37,6% dari total kekayaan di Indonesia.
Hasil analisis
Klaim Ganjar tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Tidak bisa digeneralisasi 1% orang terkaya di Indonesia semuanya mendukung politik dinasti.
Namun, secara nominal dan tanpa embel-embel dukungan politik, kurang lebih 1% orang terkaya di Indonesia memang menguasai kekayaan di rentang 30 persenan.
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).