Transportasi publik seharusnya lebih difokuskan untuk menjadi jalan keluar masalah polusi udara Jakarta, tanpa menegasikan sumber-sumber polusi lainnya, seperti limbah pabrik dan PLTU.
Rigor académico, oficio periodístico
Artículos sobre pencemaran udara
Mostrando todos artículos
Pandemi sudah membuktikan kebijakan WFH mampu menurunkan polusi di Jakarta. Saatnya pemerintah mencoba merumuskan kebijakan WFH kembali bersama pihak swasta.
Demi udara bersih, Beijing menutup banyak PLTU, menghilangkan 2 jutaan kendaraan bensin di jalanan, hingga mendenda pencemar sampai ratusan miliar Rupiah.
Pemerintah berdalih sudah melakukan upaya pengendalian polusi di Jakarta.
Perlu ada pelaksanaan kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan hidup lintas provinsi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan bahwa kualitas udara masih “sedang tanpa dampak kesehatan”. Namun, data lain menyatakan sebaliknya.
Munculnya gugatan warga Jakarta untuk kualitas udara yang lebih bersih seharusnya mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk evaluasi kebijakan pemulihan udara.
Principales colaboradores
-
Peneliti Hukum pada Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
-
Lecturer, Universitas Multimedia Nusantara
-
Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Research Assistant, The Purnomo Yusgiantoro Center
-
Geopolitics and Energy Researcher, The Purnomo Yusgiantoro Center
-
Transport & energy economist, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
-
Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
