Mengapa Indonesia butuh badan khusus untuk jamin keselamatan calon wisatawan sebelum destinasi pariwisata kembali dibuka

Petugas Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) memasang tanda “physical distancing” atau pembatasan jarak fisik di kursi Bus Gatrik (Galuh tour Kota Klasik) di halaman Kantor BPPD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Minggu (7/6/2020). Bus Gatrik akan dioperasikan dengan menerapkan protokol kesehatan jelang penerapan fase normal baru. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/aww. Antara Foto

Pemerintah berencana akan segera membuka destinasi pariwisata lokal pada era kenormalan baru, namun sayangnya kita belum memiliki sistem yang menjamin tersedianya pelayanan keselamatan dan kesehatan bagi wisatawan di destinasi wisata. Untuk melakukannya, pemerintah perlu mendirikan sebuah badan.

Pembentukan badan ini akan melengkapi langkah-langkah preventif yang telah dilakukan otoritas seperti pengecekan dokumen kesehatan di bandara-bandara Indonesia.

Badan ini dapat menjadi badan yang permanen seperti halnya call centre 911 di Amerika Serikat atau SAMU (Service d'aide médicale urgente) di Perancis atau yang dikenal juga dengan call centre 15. Di Perancis sendiri, SAMU adalah pusat bantuan darurat yang khusus menangani masalah kesehatan yang bersifat emergensi.

Dalam kondisi darurat yang berkaitan dengan kesehatan, wisatawan secara langsung dapat menghubungi badan ini untuk mendapatkan penanganan pertama, termasuk di dalamnya saat evakuasi seseorang yang memiliki masalah kesehatan baik yang berkaitan dengan COVID-19 maupun kasus kesehatan lainnya.

Layanan di bawah kontrol pemerintah ini memberikan layanan darurat seperti kendaraan evakuasi seperti ambulans, helikopter, tenaga medis yang terlatih dengan resiko penyakit menular maupun tidak, termasuk layanan resusitasi atau bantuan pertama ketika detak jantung terhenti.

Badan ini nantinya diharapkan akan sangat membantu dan semakin memperkuat pelayanan darurat ke masyarakat dan wisatawan baik yang berkaitan dengan COVID-19 maupun layanan darurat kesehatan lainnya.

Dengan tenaga medis yang profesional dan dukungan fasilitas kendaraan evakuasi diharapkan badan ini akan mampu bertindak secara cepat, tanggap dan akurat serta mengetahui layanan-layanan rumah sakit yang tepat sesuai dengan kondisi korban.

Keberadaan badan ini untuk memastikan integrasi layanan kesehatan yang bersifat darurat. Hal ini dirasa penting sehingga kesiapan kenormalan baru pariwisata betul-betul komprehensif dan sistematis dilihat dari sisi pencegahan hingga aksi tanggap pelayanannya saat berada di destinasi.

Pengunjung beraktivitas di kawasan Kota Tua, Jakarta, Minggu (17/5/2020). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengajak industri pariwisata untuk menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat untuk menghadapi kehidupan normal yang baru (New Normal) di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww. Antara Foto

Indonesia perlu program yang lebih terintegrasi dan sistematis

Saat ini adalah momentum yang tepat untuk membangun sistem kepariwisataan yang lebih sistematis dan terintegrasi dengan menempatkan layanan keselamatan dan kesehatan sebagai salah satu fasilitas utama di destinasi pariwisata.

Meskipun program-program sektoral seperti halnya program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk industri pariwisata yang mengacu pada pelayanan berbasis kebersihan, keselamatan dan kesehatan telah mulai dicanangkan, namun hal yang lebih mendasar adalah Indonesia perlu sistem pelayanan keselamatan dan kesehatan darurat yang terintegrasi dan bersifat lintas sektoral.

Banyak kasus di masa pandemi terjadi karena kurangnya koordinasi antarelemen penanganan layanan darurat. Salah satu contohnya rumah sakit yang menolak pasien yang terindikasi COVID-19, mekanisme evakuasi korban COVID-19 dari domisili menuju rumah sakit hingga bebarapa kasus penularan COVID-19 kepada tenaga medis yang bertugas di rumah sakit maupun di klinik karena menangani pasien yang mengaku flu atau demam biasa.

Mengingat pariwisata adalah industri multi sektoral, model pelayanan terintegrasi baik call centre kepolisian, pemadam kebakaran dan layanan kesehatan darurat sudah sebaiknya mulai diintegrasikan oleh pemerintah.

Namun kita perlu ingat bahwa membangun badan ini bukanlah tugas dari Kemenparekraf.

Implementasi ini perlu secara struktur dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, Kementerian terkait, dan berbagai badan dinas di daerah-daerah.

Keberadaan badan yang responsif terhadap kebutuhan darurat wisatawan akan membantu penyedia jasa pariwisata baik hotel, atraksi wisata, dan agen perjalanan untuk melayani pelanggan mereka ketika mereka menghadapi kasus kesehatan yang darurat.

Badan ini nantinya akan menyediakan satu kontak layanan tanpa harus langsung menghubungi rumah sakit yang tentu memiliki keterbatasan kuantitas baik kendaraan evakuasi maupun sumber daya manusianya yang akan melayani.

Penguatan citra dan kepercayaan terhadap destinasi pariwisata

Sebelum Indonesia dan destinasi-destinasi andalan membuka kembali industri pariwisatanya, sekarang ini adalah saat yang paling tepat untuk menginstalasi ulang sistem penanganan kesehatan dan keselamatan di Indonesia baik untuk masyarakat maupun wisatawan.

Era kenormalan baru pariwisata sudah pasti telah mengubah motivasi wisatawan dalam memilih suatu destinasi. Di luar kerinduan dan motivasi dari dalam diri wisatawan untuk melakukan perjalanan ke negara lain, faktor pelayanan kesehatan dan keselamatan saat ini menjadi hal yang sangat fundamental sebagai bahan pertimbangan calon wisatawan untuk memilih sebuah destinasi.

Jika Indonesia mulai melakukan pembenahan saat ini dengan langkah mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi diharapkan dapat menjadi penguatan materi promosi pariwisata Indonesia yang berkualitas dan dan meningkatkan kepercayaan calon wisatawan.

Pandemi COVID-19 saat ini akan menambah indikator-indikator penilaian baru terhadap destinasi yang berkualitas. Kualitas tersebut tentu tidak lagi hanya akan berbicara mengenai tingginya kemampuan pengeluaran wisatawan di sebuah destinasi, tapi juga bagaimana destinasi menyiapkan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dan sistematis.

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 111,000 academics and researchers from 3,641 institutions.

Register now