Seperti yang dilakukan banyak negara di seluruh penjuru dunia, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan-kebijakan guna menekan angka penyebaran virus corona, termasuk pembatasan sosial, kewajiban memakai masker, isolasi diri, rajin mencuci tangan dan memakai hand sanitizer, serta menghimbau masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi.
Namun, di Indonesia, negara kepulauan dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tidak semua penduduk bisa mengikuti protokol kesehatan tersebut karena mereka hidup di lingkungan yang berbeda-beda dan memiliki tingkat pemahaman akan kesehatan (health literacy) yang berbeda pula.
Pada Juli 2021, kami para peneliti kesehatan masyarakat dan perilaku kesehatan melakukan survei terhadap 602 orang responden yang berasal dari dua provinsi besar di Indonesia, yakni DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.
Hasil survei kami menunjukkan bahwa warga di DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda terhadap penerapan kebijakan protokol pencegahan COVID-19. Survei juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan, sikap, tingkat pengetahuan, serta kepercayaan kepada pemerintah.
Dibandingkan dengan di Sulawesi Selatan, di Jakarta ada lebih banyak orang yang mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan perilaku yang dapat melindungi dirinya dari penyebaran virus. Mereka juga cenderung memiliki keyakinan berbasis sains yang benar dibanding masyarakat di Sulawesi Selatan.
Perbedaan-perbedaan tersebut, menurut survei kami, ternyata dipengaruhi oleh tingkat literasi kesehatan dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah.
Survei menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat di Jakarta yang menggunakan masker saat bertemu orang lain, menjaga jarak sosial dan rutin mencuci tangan, dibanding masyarakat di Sulawesi Selatan. Jumlah responden di Jakarta yang bersedia divaksin juga lebih banyak.
Sementara itu, di Sulawesi Selatan, cenderung lebih banyak warga yang bepergian keluar rumah untuk jalan-jalan maupun mengunjungi teman atau sanak saudara yang tinggal di tempat yang jauh. Mereka juga cenderung menunjukkan partisipasi yang lebih tinggi terkait perilaku yang dianggap berisiko untuk penularan COVID-19.
Semakin tinggi health literacy, semakin tinggi tingkat kepatuhan
Temuan kami menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung menunjukkan pemahaman yang lebih akurat dan lebih mematuhi protokol kesehatan.
Di Jakarta, jumlah responden yang memiliki health literacy yang lebih tinggi lebih banyak daripada responden di Sulawesi Selatan.
Health literacy adalah kemampuan individu dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi dan layanan kesehatan dalam mengambil keputusan bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Tingginya health literacy biasanya ditopang oleh tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi – seperti yang terlihat pada responden kami dari Jakarta.
Semakin tinggi health literacy, maka semakin akurat pemahaman individu terkait COVID-19.
Temuan-temuan kami tersebut selaras dengan hasil studi yang dilakukan oleh pakar kesehatan masyarakat Kirsten J. McCaffery dan rekan-rekannya yang menunjukkan bahwa individu dengan health literacy yang lebih rendah cenderung tidak menganggap menjaga jarak sosial sebagai hal yang penting dalam pencegahan penularan COVID-19, lebih cenderung mempercayai pemahaman dan informasi yang salah tentang COVID-19 dan kurang mendukung program vaksinasi, bila dibandingkan dengan mereka yang memiliki health literacy yang lebih memadai.
Temuan kami juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Joao Silva dan Paulo Santos pada tahun 2021 yang menemukan health literacy yang lebih baik berkorelasi dengan perilaku pencegahan yang lebih baik.
Di Sulawesi Selatan, lebih sedikit masyarakat yang percaya pemerintah
Hasil survei kami menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat pada pemerintah memengaruhi persepsi mereka terkait risiko COVID-19 dan tingkat kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan.
Responden di Jakarta memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kepada pemerintah dan persepsi negatif yang lebih rendah terhadap kebijakan pemerintah. Mereka percaya bahwa protokol kesehatan pemerintah bekerja efektif untuk menekan penyebaran COVID-19.
Sementara itu, responden di Sulawesi Selatan menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Ketika menggali lebih dalam, kami menemukan bahwa kepercayaan yang rendah tersebut dipicu oleh ketidakstabilan politik dan kompleksitas yang terjadi pada struktur pemerintahan daerah.
Studi yang dilakukan Haryanto pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, merupakan yang terendah dibandingkan di daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Hal tersebut cukup menjelaskan mengapa masyarakat di provinsi itu enggan mengikuti kebijakan pemerintah terkait langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan tidak pula melakukan banyak upaya untuk melindungi diri, meskipun mereka sadar akan risiko penularan.
Tantangan untuk pemerintah pusat
Pastinya bukan hal yang mudah semua pemerintah di seluruh dunia untuk memastikan warganya dapat menerapkan perilaku-perilaku baru secara sekaligus, dan untuk periode yang tidak pasti. Hal ini sangat bisa dimengerti. Memulai pola hidup baru tidak pernah mudah.
Apa yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa upaya komunikasi kesehatan masyarakat mungkin akan lebih efektif jika beralih dari yang tadinya hanya fokus pada risiko, kekhawatiran, dan bahaya yang dihadapi, menjadi lebih fokus ke pengalaman pribadi.
Umumnya, masyarakat cenderung menerapkan tindakan perlindungan diri berdasarkan cara berpikir mereka dan sejauh mana kemungkinan mereka terinfeksi. Persepsi terhadap risiko sangat terkait dengan keyakinan terhadap penyakit itu sendiri.
Ketika seseorang memiliki keyakinan terhadap suatu penyakit, mereka akan memikirkan penyebab, konsekuensi, tingkat keparahan penyakit itu, serta bagaimana penyakit itu dapat disembuhkan atau dikendalikan.
Terlepas semua itu, komunikasi kesehatan yang efektif sangat penting dalam hal kesehatan masyarakat selama pandemi. Pesan yang ideal adalah yang akurat, konsisten, dan berdasarkan bukti. Pesan tersebut harus dapat menjangkau sejumlah besar masyarakat yang memiliki kepercayaan pada sumber informasi guna mengubah perilaku mereka.
Tata kelola yang efektif dan konsisten di saat krisis juga sangat penting. Negara perlu memastikan bahwa kegiatan komunikasi dirancang untuk membangun kepercayaan sebagai tujuan utama.
Penelitian ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Centre di bawah program PAIR
The Australia Indonesia Centre mendukung The Conversation Indonesia dalam produksi artikel ini.