Pengakuan masyarakat adat secara hukum masih mandek karena birokrasi yang lambat dan tumpang tindih kepentingan.
Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik
Artikel-artikel mengenai hutan adat
Menampilkan semua artikel
Perpres harus bisa mencapai target perluasan perhutanan sosial hingga lebih dari 7 juta ha pada 2030.
Ketidakjelasan definisi, benturan regulasi, dan hegemoni pemerintah pusat menjadi hambatan pengesahan hutan adat di Papua.
Setelah 75 tahun, Masyarakat Adat di Indonesia masih memperjuangkan kesetaraan eksistensi mereka di Republik Indonesia.
Mengatasi krisis iklim dan memberikan keuntungan ekonomi masyarakat tidak harus bersebrangan. Hal ini bisa dicapai melalui skema insentif keuangan yang tepat.
Perlindungan terhadap masyarakat adat belum terpenuhi, sementara eksistensi mereka terancam dengan upaya penjarahan sumberdaya alam dan pengalihan fungsi hutan.
Kontributor teratas
-
Postdoctoral Research Associate in History, University of Sydney
-
Secretary General of ALMI and Assistant Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Researcher, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, KLHK
-
Forest Management Researcher, Universitas Papua
-
Professor of Forestry Policy, IPB University
-
Lecturer, Universitas Maritim Raja Ali Haji
