Suatu kawasan yang terendam rob di daerah Sriwulan, dekat perbatasan antara Semarang dan Demak. Author provided

Penanganan bencana di Lombok dan Donggala-Palu: belajar dari masyarakat di Semarang

Indonesia terletak pada kawasan yang dikenal sebagai Cincin Api Pasifik dan membuat negara ini rentan terhadap gempa, letusan gunung berapi, tsunami dan juga banjir. Namun dengan ancaman bisa terkena bencana alam kapan saja, Indonesia belum memiliki manajemen bencana yang baik. Hal ini utamanya disebabkan oleh kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah. Adanya kelemahan birokrasi dalam manajemen penanganan bencana dapat menyebabkan jatuhnya lebih banyak korban karena terhambatnya bantuan.

Bulan lalu, lemahnya koordinasi dari pemerintah daerah telah mengganggu penyaluran logistik dan bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.


Read more: Mengapa gempa di Lombok tidak ditetapkan sebagai bencana nasional?


Rangkaian gempa bumi dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah dengan ribuan korban jiwa mengingatkan kita akan pentingnya manajemen penanganan bencana yang efektif.

Penelitian terkini kami mengenai penanganan bencana di Semarang, Jawa Tengah menunjukkan bahwa manajemen yang baik dapat tercipta dengan dukungan masyarakat.

Keadaan di Semarang

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan sangat rentan terhadap banjir rob atau banjir yang disebabkan oleh air pasang. Kota-kota di pesisir utara Jawa terkena dampak yang parah. Sebuah penelitian di tahun 2007 oleh Muhammad Arif Marfai dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa banjir rob di Semarang lebih intensif dan merusak daripada di kota-kota lain di pantai utara Jawa seperti Pekalongan.

Banjir rob telah mengganggu aktivitas sosial dan perekonomian. Suatu kecamatan di Semarang mengalami kerugian sebesar 7 milyar rupiah setiap tahunnya sejak 2016.

Setelah tsunami melanda Aceh pada tahun 2004, Indonesia mendirikan dinas-dinas untuk menanggulangi bencana di daerah. Pada tahun 2008, pemerintah propinsi Jawa Tengah membentuk badan penanggulangan bencana daerah baik di tingkat provinsi mau pun kabupaten/kota.

Namun demikian, rangkaian wawancara dan diskusi kelompok yang kami laksanakan pada April sehingga Juli 2018 bersama instansi-instansi terkait di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya, namun koordinasi yang lemah di antara satuan kerja pemerintah daerah masih menjadi kendala yang serius.

Sebagai contoh, instansi-instansi ini memiliki interpretasi yang berbeda dalam menilai apakah banjir rob patut dianggap sebagai bencana. Hal ini berujung kepada kurang optimalnya penanganan bencana banjir rob dan akhirnya terkesan parsial.

Tidak adanya kesepakatan itu mencerminkan ketegangan antara satuan kerja di pemerintah provinsi dengan satuan kerja di pemerintah kota. Nampaknya pemerintah provinsi, dengan segala keterbatasan anggaran yang dimiliki, condong untuk melimpahkan tanggung jawab penanganan banjir rob kepada pemerintah kota Semarang. Sedangkan di lain sisi, pemerintahan kota Semarang meminta agar mendapatkan lebih banyak bantuan dari pemerintahan provinsi Jawa Tengah.

Politik kebencanaan

Hasil wawancara kami dengan Pusat Kajian Mitigasi Bencana dan Rehabilitasi Pesisir (PKMBRP) Universitas Diponegoro, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan surat kabar lokal, Tribun Jateng, menunjukkan bahwa para politisi lokal sebetulnya tidak terlalu peduli dengan permasalahan rob ini.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), kebanyakan kandidat pemimpin daerah telah mengunjungi kawasan-kawasan yang terdampak banjir rob untuk menawarkan janji-janji politik. Namun ketika akhirnya terpilih, tidak ada konsekuensi politik bagi mereka apabila gagal menepati janji untuk menanggulangi banjir rob. Di Indonesia, kebijakan manajemen penanganan bencana tidak pernah menjadi isu penentu kemenangan suatu kubu dalam pemilihan.

Inisiatif masyarakat sipil sebagai harapan

Sementara menunggu pemerintah memperbaiki menajemen penanganan bencana, secercah harapan kita temukan dari inisiatif masyarakat.

Penelitian kami di Semarang menunjukkan bahwa beberapa inisiatif dari masyarakat dapat membantu menawarkan solusi bagi masalah-masalah yang timbul dari lemahnya manajemen penanganan bencana ini.

Kelompok masyarakat sipil di daerah telah mencurahkan dedikasi mereka pada kegiatan-kegiatan untuk mencegah semakin parahnya banjir rob. Kelompok-kelompok seperti Kasemat dan Ikamat secara sukarela melakukan gerakan penanaman pohon bakau untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh banjir dan gelombang pasang di area pesisir.

Sementara itu, anak-anak muda bergabung bersama Lentera Pesisir untuk secara sukarela mendidik anak-anak di kawasan Tambak Lorok, suatu daerah yang terdampak oleh banjir rob.

Para usahawan muda dan ahli komputer yang menamakan diri mereka sebagai Barcode telah membantu PKMBRP dalam mengembangkan aplikasi telepon genggam bernama Rob Calendar. Aplikasi ini mampu memberikan peringatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Semarang apabila bencana rob datang. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis melalui Google Playstore.

Inisiatif-inisiatif seperti ini muncul berkat dukungan dari media lokal. Koran lokal seperti Suara Merdeka dan Tribun Jateng telah memberitakan bencana banjir rob dari berbagai sudut pandang untuk membuat masyarakat menerima informasi dengan baik. Fokus media yang lebih banyak atas isu ini akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mereka lebih kritis dan dapat mengawasi para politikus dalam memenuhi janji mengatasi bencana.

Amartya Sen, seorang ekonom sekaligus filsuf, mengatakan dalam bukunya,Development as Freedom bahwa suatu masyarakat yang baik tingkat kehidupan demokrasinya akan lebih mampu menghadapi suatu krisis daripada masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan yang otoriter. Sen berargumen bahwa masyarakat yang melek informasi akan mampu pula menyebarkan peringatan tentang bencana dan arahan-arahan penting dengan baik.

Dalam kaitannya dengan manajemen penanganan bencana, suatu masyarakat yang melek informasi mampu melahirkan beragam inisiatif untuk mendukung pemerintah menanggulangi bencana alam.

This article was originally published in English