UU Pelindungan Data Pribadi bukanlah “peluru ajaib”. Pekerjaan masih banyak, salah satunya, kita perlu lembaga PDP yang kuat, berintegritas, dan bisa bekerjasama dengan para pemangku kepentingan.
Rigor académico, oficio periodístico
Artículos sobre UU PDP
Mostrando todos artículos
Jangan senang dulu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bisa jadi merugikan pelaku bisnis Indonesia.
Alih-alih terjadi distribusi ekonomi, rezim ekstraksi data telah menggunakan hasil kerja sosial dari jutaan subjek data dan menempatkan subjek data pada posisi keamanan yang rentan
Di satu sisi, pemerintah sangat semangat melakukan transformasi digital. Di sisi lain, mereka justru menunjukkan kegagapan dan ketidaksiapan untuk memitigasi peretasan.
Selain membentuk kelembagaan, pemerintah harus pastikan seluruh lapisan masyarakat teredukasi akan pentingnya data pribadi.
Tidak hanya pengembang, namun para pihak yang mendesain teknologi dan platform di mana aplikasi seluler dibuat dan dipasarkan, juga harus diminta pertanggungjawabannya dalam melindungi data pengguna.
Jika UU PDP Indonesia mengikuti standar internasional, warga akan merasa lebih aman dan memiliki otoritas saat berinternet.
Principales colaboradores
-
Peneliti, PR2Media
-
Associate Professor, Monash University
-
Lecturer at Universitas Tidar and Research Fellow at Institute of Governance and Public Affairs Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Tidar Magelang
-
Lecturer in Law & Advocate, High Court of South Africa, University of KwaZulu-Natal
-
Assistant Professor, Public Policy & Management, Monash University
-
Doctoral Student in International Relations, Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya
-
Associate Professor of Data Science, Monash University
-
Lecturer at Constitutional Law Department Faculty of Law UGM, Adjunct Researcher at Center for Digital Society UGM, Universitas Gadjah Mada
