Yanu Endar Prasetyo, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Devi Asiati, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Ngadi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Triyono, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), and Vera Bararah Barid, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Di tengah kerentanan pasar tenaga kerja Indonesia, JKP seharusnya menjadi angin segar bagi para korban PHK. Sayangnya, penerimaan publik cenderung negatif dan persyaratannya bias pekerja formal.
Penambang sulfur di wilayah Kawah Ijen, Jawa Timur. Beragam jenis pekerjaan informal membuat pekerja kerap tak terlacak BPJS Ketenagakerjaan.
Denis Moskvinov/shutterstock
Mobilitas yang tinggi, minimnya sosialisasi, hingga keengganan untuk membayar iuran membuat pekerja informal kerap tak terlindungi BPJS Ketengakerjaan. Ini strategi untuk memperluas jangkauannya.
Wacana pemberian bansos seumur hidup bagi lansia oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mempertimbangkan beberapa strategi agar distribusinya tepat sasaran dan benar bermanfaat.
Seorang lansia menerima pensiun sosial di Venezuela.
Jumlah lansia di Indonesia diprediksi akan terus meningkat, sudah waktunya menghentikan anggapan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup lansia adalah semata-mata tanggung jawab utama keluarga.
Warga berjalan melintasi banjir di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, pada Jumat, 17 Maret 2023. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebanyak 4.188 jiwa dan 1.340 rumah di lima Kecamatan terdampak banjir.
ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Banjir bolak-balik menenggelamkan rumah warga di Indonesia. Perlindungan Sosial Adapatif (PSA) bisa membantu warga rentan, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki pemerintah.
Resesi bisa timbulkan gelombang PHK.
jcomp/freepik
Resesi ekonomi dan gelombang PHK bak lingkaran setan. Jaminan sosial yang mumpuni bisa bantu mengerem dampak perlambatan ekonomi dan tingginya angka pengangguran.
Perwakilan pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Driver Online Bergerak Jawa Tengah secara simbolis menandatangani tuntutan aksi damai dalam unjuk rasa di depan kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Senin (7/3/2022). Dalam aksi tersebut mereka mengajukan beberapa tuntutan kepada Pemprov Jateng diantaranya yaitu perlindungan hukum bagi pengemudi daring selaku mitra terkait kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan, pelibatan mitra dalam kebijakan dengan sistem aplikasi, kontrol kuota ojek daring di Jawa Tengah, kenaikan tarif minimal jasa pengantaran penumpang dan barang, serta adanya jaminan asuransi tenaga kerja dari aplikator.
ANTARA FOTO/Aji Styawan/rwa
Pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi menjadi peluang dan tantangan bagi perkembangan tenaga kerja informal. Sayangnya, pekerja informal belum mendapatkan jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
Pencabutan pembatasan pencairan Jaminan Hari Tua tidak membuat permasalah ketenagakerjaan Indonesia usai. Fleksibilitas pasar tenaga kerja dan ketidakjelasan regulasi membuat posisi pekerja rentan.
Pencairan JHT sebelum aturan baru diberlakukan.
ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj
Aturan baru yang hanya memperbolehkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) dicairkan di usia pensiun menambah kesulitan pekerja yang harus bergumul dengan ancaman pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi.
Suasana gedung bertingkat di daerah perkantoran di Jakarta, Kamis (5/8/2021).
Antara Foto
Indonesia telah berhasil keluar dari resesi ekonomi, namun lonjakan kasus dan pembatasan sosial bisa menjadi sandungan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Warga antri saat penyaluran bansos tunai di sebuah kantor pos di Padang, Sumatra Barat.
Iggoy el Fitra/Antara Foto
Di balik potensi terhadap perbaikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, ada pekerja informal yang terpinggirkan.
Seorang warga memperlihatkan sejumlah uang Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diperolehnya pada tahap kesebelas tahun 2021 di Kantor Pos Dumai, Riau, Rabu (17/2/2021). Pemerintah melalui Kementerian Sosial pada tahun 2021 kembali menyalurkan BST di masa pandemi COVID-19 kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai bantuan sebesar Rp300 ribu dan untuk di Kota Dumai sendiri terdapat sekitar 10,307 KPM yang akan menerima bantuan tersebut. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/aww.
Antara Foto
Bantuan sosial rentan untuk dikorupsi dan pemerintah harus bertindak untuk mencegahnya.
Penumpang kereta rel listrik (KRL) commuter line menunggu kereta di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (9/6/2020). Kepadatan penumpang terjadi di beberapa stasiun KRL pada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase I, terutama saat jam sibuk mulai pukul 07.00-09.00 WIB dan pukul 16.00-17.00 WIB. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.
Antara Foto
Pelaksanaan PSBB untuk memutus penularan COVID-19 sangat berpengaruh terhadap livelihood & kemampuan bertahan masyarakat menengah kebawah karena kehilangan sebagian besar pendapatan dan pekerjaan.
Untuk mendukung BPJS-Kesehatan, pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS sejak 1 Juli 2020.
www.shutterstock.com
Pada 1 Juli 2020, pemerintah Indonesia telah merencanakan kenaikan asuransi kesehatan nasional, JKN. Namun, langkah ini hanya akan mengatasi masalah jangka pendek.
Seorang seniman jalanan sedang beraksi dengan menggunakan masker di Medan, Sumatra Utara.
Dedi Sinuhaji/EPA
Nabila Yusuf, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum
Jika kalkulasi pendapatan BPJS Kesehatan tidak memperhitungkan kemungkinan dinamika perpindahan ini, yang terjadi justru penurunan pendapatan bagi BPJS Kesehatan