Alih-alih mendorong ASN berwirausaha, pemerintah harusnya menggarap serius isu penghasilan yang menjadi salah satu faktor utama mengapa reformasi birokrasi seperti jalan di tempat.
Evaluasi secara analisis dan realistis dapat mencegah pemerintah Indonesia dari pelaksanaan proyek reformasi hukum yang berbiaya tinggi dan kemungkinan besar gagal.
Apakah benar minat generasi muda pada karier PNS telah (atau berpotensi) menurun? Dan apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan minat mereka di masa depan?
Kami menemukan bahwa kebijakan terkait profesi guru ASN tidak mampu mendorong mereka untuk mencapai standar kompetensi yang tinggi, dan minim insentif bagi mereka untuk mengembangkan karier.
Perampingan belum dilakukan berdasarkan kinerja dan belum menciptakan struktur birokrasi yang lebih sederhana. Akibatnya, cara kerja birokrasi Indonesia belum berubah.
Rangkap jabatan di BUMN adalah masalah moral dan ekonomi. Masalah ini akan bersama kita sampai Kementerian BUMN bisa melihat ini sebagai masalah bagi keadilan sosial.
Di tengah wabah, birokrat di Indonesia semakin terjepit di bawah sistem yang ketat, mengeksploitasi, dan mendiskriminasi. Saatnya birokrat bersikap kritis dan melawan ketidakadilan.
Selama mereka kompeten, saya yakin perwira militer–seperti pendahulunya yang berjuang pada Perang Kemerdekaan–memiliki hak yang sama untuk melayani publik.
Lecturer at the Faculty of Politics and Governance; and Researcher at Lembaga Riset dan Kajian Strategis Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri