Alih-alih mendorong ASN berwirausaha, pemerintah harusnya menggarap serius isu penghasilan yang menjadi salah satu faktor utama mengapa reformasi birokrasi seperti jalan di tempat.
Polemik yang sering terjadi terkait administrasi karier dosen hanyalah gunung es dari dominasi instansi pemerintah dan logika birokrasi yang telah mengakar di Indonesia sejak zaman penjajahan.
Ketika berbicara layanan publik, birokrasi seakan didorong untuk menciptakan sesuatu yang bisa dihitung, disajikan secara visual dan diseremonikan, seperti aplikasi digital.
Rendahnya kepercayaan warga Sulawesi Selatan kepada pemerintah menjelaskan mengapa masyarakat di sana tidak melakukan banyak upaya untuk mematuhi protokół kesehatan.
Masyarakat memaknai sekaligus menegosiasikan pembatasan sosial dengan cara-cara yang kreatif. Dengan kata lain, masyarakat memaknai pembatasan ruang sosial secara berbeda dengan maksud pemerintah.
Di tengah wabah, birokrat di Indonesia semakin terjepit di bawah sistem yang ketat, mengeksploitasi, dan mendiskriminasi. Saatnya birokrat bersikap kritis dan melawan ketidakadilan.
Mereka memimpin dengan menggunakan gaya komunikasi retorika restoratif yang humanis dan strategis yang menjadi inspirasi para pemimpin lain dalam mengatasi krisis pandemi.
Sinyal-sinyal anti-demokrasi dari Jokowi seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak, terlebih masyarakat sipil untuk mawas diri terus menjaga demokrasi.