Benarkah pemindahan ibu kota dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja?
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Pemindahan ibu kota
Displaying all articles
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kota pintar? Apa saja yang dibutuhkan ibu kota yang baru untuk memenuhi standar kota pintar? Tantangan apa saja yang akan dihadapi?
Rehabilitasi hutan IKN pada 2022 adalah program “Bandung Bondowoso” karena dikerjakan dengan sangat cepat. Sayangnya, kecepatan penghijauan tak selaras dengan kualitas rehabilitasi.
Pengelolaan ruang laut IKN yang minim perencanaan tata ruang laut bisa berdampak pada ekosistem perairan, terganggunya mata pencaharian masyarakat pesisir, dan lain-lain.
Rentetan peristiwa politik yang terjadi, tanpa disadari masyarakat, bisa jadi adalah strategi Jokowi untuk memastikan penggantinya akan mengamankan ambisinya untuk melanjutkan proyek IKN.
Ambisi pemerintah untuk membangun infrastruktur berujung pada pembengkakan biaya. Hal ini bisa membuat APBN terseok dan menggeret Indonesia ke jebakan utang.
Rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur bukan hanya tidak menyelesaikan permasalahan di Jakarta, namun juga tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Di episode ini, Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi berpendapat bahwa pemindahan IKN dimulai dua dekade terlalu dini, mengingat sejumlah permasalahan perekonomian yang tengah dihadapi Indonesia.
Perencanaan yang efektif dalam jangka panjang diperlukan karena perubahan iklim dan penurunan permukaan tanah ini sulit dihindari.
Pemindahan ibu kota di Indonesia dan negara-negara lain sebenarnya dapat memberi kesan yang salah, bahwa kota-kota juga dapat dibuang.
Pemindahan ibu kota diperkirakan menghabiskan banyak uang. Namun, kebijakan ini berarti juga memindahan kegiatan ekonomi dan mengurangi ketimpangan infrastruktur di luar pulau Jawa dan Sumatera.
Secara yuridis, banyak yang harus dipersiapkan pemerintah dalam memindahkan ibu kota.
Konsep titik tengah yang digunakan pemerintah dalam rencananya memindah ibu kota ini tidak tepat karena konteks Indonesia yang memiliki sistem perkotaan yang organik.
Kalimantan, baik Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Timur, merupakan wilayah yang lebih aman dari bencana alam dibanding Jakarta.
Rencana pemerintah kurang matang karena logika di balik dua alasan yang dipakai untuk memindahkan ibu kota ke luar Jakarta–pemerataan dan daya dukung Jakarta–masih lemah.
Top contributors
-
Assistant professor, Universitas Indonesia
-
Peneliti Geo-Arkeologi di Pusat Penelitian Geoteknologi, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Dosen Budi Daya Hutan, Universitas Mulawarman
-
Lecturer in Human Resources Management, Universitas Indonesia
-
Lecturer and Marine Reseacher, Universitas Padjadjaran
-
Pengajar di Departemen Administrasi Publik, Universitas Brawijaya
-
Direktur, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Senior Lecturer in Urban and Regional Planning, Universitas Diponegoro
-
Kepala Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Lembaga Demografi FEB UI
-
Associate Professor, Tokai University
-
Dosen, Universitas Indonesia
-
Constitutional Law Lecturer at Faculty of Law University of Bengkulu, Alumnus Pasca-Sarjana Fak Hukum, Universitas Bengkulu
-
Researcher, Center for Indonesian Policy Studies
-
Policy Fellow at the Perth USAsia Centre, The University of Western Australia
