Perekonomian Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tumbuh pesat dalam beberapa tahun belakangan. Pada 2019 sebelum pandemi, pertumbuhan provinsi ini mencapai 6,9% – lebih tinggi dari rata-rata nasional 5% – dengan pengembangan infrastruktur yang cepat, khususnya di industri maritim.
Seiring bertumbuh, industri wilayah ini pun mengalami digitalisasi. Studi yang kami lakukan pada tahun ini bersama program riset bilateral Australia-Indonesia Centre (AIC), menemukan adanya celah signifikan dalam hal literasi dan kemampuan digital antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri di Sulawesi Selatan.
Tim kami membuat instrumen yang mengukur kompetensi digital individu lewat sembilan dimensi – termasuk pemikiran komputasional, komunikasi digital, dan kompetensi digital terkait rantai pasok. Kami kemudian melakukan campuran antara wawancara, survei, dan focus-group discussion (FGD) yang melibatkan pekerja muda di pelabuhan, manajemen pelabuhan, serta siswa dan kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Kajian ini menemukan bahwa pekerja pelabuhan meraih skor tinggi dalam aspek-aspek seperti identitas dan keamanan digital (4,3 dari 5) dan pengoperasian teknologi secara umum (4,2). Namun, mereka lemah dalam lima dari sembilan indikator, dan juga sangat tertinggal dalam aspek pemikiran komputasional (2,36) dan kompetensi digital terkait rantai pasok (2,34).
Literatur menunjukkan bahwa kedua kompetensi ini penting dalam meningkatkan efektivitas operasi pelabuhan.
Pemikiran komputasional, misalnya, mempengaruhi sebaik apa operator bisa merencanakan pemuatan dan pembongkaran peti kemas di pelabuhan. Sementara, kemampuan digital dalam manajemen rantai pasok sangat penting dalam pengoperasian program dan platform logistik.
Riset kami menunjukkan celah kompetensi ini ada karena beberapa alasan. Ini termasuk ketersediaan program pelatihan bagi pekerja muda yang masih terbatas, serta kurikulum sekolah dan guru yang belum berhasil membekali lulusan dengan kompetensi digital yang cukup.
Untuk menjawabnya, kami memandang pendidikan vokasi punya peran besar menutup kekurangan kemampuan digital ini. Kami juga memetakan beberapa peluang untuk memperbaiki tawaran program yang ada saat ini di berbagai SMK dan institusi vokasi lainnya di Makassar.
Pendidikan vokasi di Indonesia, misalnya, dari SMK hingga politeknik, sebagian bertujuan untuk memajukan kapasitas digital para murid. Struktur kurikulumnya berbasis permintaan pasar kerja saat ini, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri.
Memperbaiki institusi pendidikan vokasi ini – sekaligus menutup celah kompetensi yang ada – bisa membantu pekerja muda untuk benar-benar meraup manfaat dari ekonomi maritim yang tengah berkembang seperti di Makassar.
Memajukan pendidikan vokasi, menutup celah literasi
Untuk mengukur seberapa baik program pendidikan yang saat ini ditawarkan sekolah vokasi bisa berkontribusi menutup celah literasi digital di antara pekerja muda di pelabuhan, kami melakukan serangkaian wawancara dan survei dengan 198 murid dan tujuh kepala sekolah di Makassar.
Kami menemukan para siswa SMK ini punya skor yang sedikit lebih rendah dari para pekerja muda pelabuhan dalam kebanyakan aspek. Seperti mereka pula, para siswa ini juga masih lemah dalam aspek pemikiran komputasional (3,2) dan kompetensi digital terkait rantai pasok (2,4).
Tapi, skor para siswa dalam kedua aspek ini masih lebih tinggi dari para senior mereka di industri pelabuhan.
Ini menunjukkan bahwa sekolah vokasi sudah punya fondasi yang kuat dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dengan sedikit perbaikan – seperti dalam hal kurikulum dan pengajaran – para SMK dan politeknik bisa menjadi mitra ideal bagi industri maritim Makassar untuk pelatihan maupun produksi talenta yang unggul dalam literasi digital.
Meski demikian, kami juga mengidentifikasi adanya keterbatasan pemahaman terkait aplikasi-aplikasi bisnis di antara para siswa. Sekitar 52,5% mendemonstrasikan kompetensi yang rendah dalam memakai perangkat lunak terkait manajemen rantai pasok.
Untuk menutup kekurangan ini, tim kami menyarankan sejumlah ranah perbaikan bagi sekolah vokasi di Makassar:
1. Kembangkan dan desain ulang kurikulum untuk mengembangkan kompetensi digital yang relevan dengan industri
Dalam kurikulum SMK saat ini di Indonesia, topik seperti identitas dan keamanan digital, kompetensi terkait manajemen rantai pasok, serta konsep dan operasi teknologi adalah tiga kemampuan digital utama yang belum dipertimbangkan.
Akibatnya, kurikulum SMK belum selaras dengan kebutuhan industri maritim Makassar.
Sekolah vokasi perlu mempertimbangkan untuk melakukan serangkaian lokakarya pengembangan atau perancangan ulang kurikulum yang melibatkan pemegang kepentingan dari industri, termasuk Pelabuhan Makassar, serta akademisi dan konsultan yang ahli dalam bidang literasi digital.
Kerangka literasi digital yang sudah kami buat pun bisa menjadi panduan dalam pengembangan ulang ini.
SMK lokal juga bisa membangun kemitraan dengan perguruan tinggi unggulan di Indonesia maupun negara tetangga untuk mendukung upaya perbaikan kemampuan digital dan kompetensi manajemen rantai pasok para murid dan pekerja muda.
2. Tingkatkan kompetensi mengajar para guru
Sekolah vokasi di Makassar perlu mengidentifikasi staf pengajar yang belum punya sertifikat kompetensi digital.
Dalam peraturan pendidikan di Indonesia, guru memerlukan sertifikasi tertentu – yang dalam hal ini dikelola Kementerian Pendidikan (Kemdikbudristek) – untuk mengajar subjek-subjek seperti teknologi informasi dan komunikasi, manajemen informasi, rekayasa perangkat lunak, rekayasa komputer dan jaringan, dan multimedia.
Data kami, sayangnya, menunjukkan bahwa lebih dari setengah staf pengajar di dua SMK di Makassar belum tersertifikasi. Proporsi mereka yang tersertifikasi hanya 10% dan 23,6% di masing-masing sekolah tersebut.
3. Perkuat kemitraan antara sekolah vokasi lokal dan dunia industri
Kemdikbudristek telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk membangun koneksi yang lebih kuat antara SMK dan industri. Tapi implementasi berbagai kemitraan ini, termasuk yang melibatkan Pelabuhan Makassar, masih minim.
Selain memastikan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri – termasuk melalui program magang dan penyelarasan kurikulum – kemitraan pendidikan-industri juga bisa secara bersamaan mengemban biaya pendidikan sehingga para siswa lebih siap memasuki dunia kerja.
Kita perlu membangun hubungan yang lebih kuat antara para pemegang kepentingan termasuk, misalnya, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Pelabuhan Makassar, dan para SMK dan politeknik di daerah ini.
Penelitian ini didanai oleh pemerintah Australia melalui program PAIR yang difasilitasi oleh Australia-Indonesia Centre (AIC).
Australia-Indonesia Centre (AIC) mendukung The Conversation Indonesia (TCID) dalam penerbitan artikel ini.