Ilmuwan atau pakar adalah salah satu aktor kebijakan publik.
Namun, ilmuwan sering frustrasi ketika pendapatnya tidak didengar oleh pembuat kebijakan.
Maraknya disinformasi, post-truth, dan gerakan populisme yang cenderung tidak percaya kepada ilmu pengetahuan membuat suara ilmuwan semakin tenggelam.
Agar ilmuwan dapat berperan dalam proses kebijakan, pertama-tama ilmuwan perlu memahami hakikat dari proses politik dan kebijakan publik.
Proses kebijakan publik dan proses akademik cenderung berbeda karena proses kebijakan lebih sering diarahkan oleh aspirasi politik dan rasionalitas yang terbatas.
Selain itu ilmuwan juga perlu memahami strategi strategi struktural maupun kultural agar mampu mempengaruhi proses kebijakan.
Retorika kebijakan berbasis bukti
Istilah kebijakan berbasis bukti kini menjadi mantera politis. Pemerintah manapun berusaha menjual istilah ini untuk meyakinkan publik bahwa kebijakan-kebijakannya dibuat berbasis data.
Ini adalah upaya melegitimasi kebijakan. Ilmuwan juga tertarik dengan slogan ini untuk meyakinkan publik bahwa riset mereka memiliki dampak terhadap kebijakan.
Namun, penggunaan istilah ini kemudian jatuh menjadi tokenisme politik – aktivitas yang dilakukan untuk menunjukkan seolah ada keberpihakan terhadap suatu ide, tindakan atau orang, padahal nyatanya tidak.
Paul Cairney, profesor politik dan kebijakan publik di University of Stirling, Inggris, dalam bukunya The Politics of Evidence Based Policymaking berargumen bahwa pembuat kebijakan bekerja dalam dua pendekatan: rasional dan irasional.
Pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis bukti tidaklah cukup. Tidak semua bukti ilmiah dapat dianggap relevan untuk menyelesaikan problem kebijakan.
Pengambil kebijakan juga perlu mengambil keputusan yang memperhatikan konteks, preferensi, dan nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Ini demi mempertahankan kepercayaan publik, modal sosial dan modal elektoral mereka.
Akibatnya, ilmuwan yang biasa bekerja dengan logika kepastian, cara berpikir sistematis, dan menghindari ambiguitas menjadi frustrasi melihat ini.
Problem kebijakan berbasis bukti juga bisa bersumber dari perbenturan paradigma di dalam komunitas ilmiah itu sendiri.
Cara pandang positivis yang bersumber dari praktik pendekatan medis berbasis bukti misalnya, dianggap tidak peka terhadap kenyataan bahwa pembuatan kebijakan di masa krisis seringkali memang bersifat trial and error.
Cara pandang positivis melihat masyarakat seperti dunia fisik yang dapat dipahami dan digerakkan melalui prinsip-prinsip ilmiah dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman sensorik dan empirik yang kemudian diterjemahkan menggunakan nalar dan logika.
Ini berbeda dengan para ilmuwan interpretivis yang melihat bahwa realitas dan pengetahuan adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh manusia dan karenanya bersifat subyektif. Pembuatan kebijakan juga harus melibatkan negosiasi kepada semua aktor kebijakan.
Hal inilah mengapa menyebabkan kebijakan dalam penanganan pandemi tidak semata mempertimbangkan kaidah-kaidah epidemiologi.
Read more: Indonesia perlu lebih banyak pemimpin yang implementasikan kebijakan berbasis riset
Strategi struktural: ketika memilih jalan kekuasaan
Pada 2019, saya melakukan penelitian terhadap peran akademisi yang masuk ke dalam birokrasi selama era Reformasi.
Penelitian saya menegaskan bahwa di dalam proses kebijakan, ruang konsep dan ruang penerapan memang seringkali berbeda.
Agar ilmuwan dapat masuk ke dalam jejaring kebijakan, mereka perlu memiliki tiga modal: pengetahuan, politik, dan sosial.
Ketiga modal tersebut menjadi dasar menyusun strategi advokasi yang lebih persuasif, baik strategi struktural maupun strategi kultural.
Strategi struktural terkait dengan membangun akses ke jejaring politik dan kebijakan. Ini cenderung diwujudkan dengan cara menduduki jabatan-jabatan publik.
Pengetahuan memang harus hadir di dalam kekuasaan, dan kekuasaan membutuhkan pengetahuan. Keduanya saling melengkapi sepanjang si ilmuwan memiliki kapasitas dan kedewasaan politik.
Namun praktik ini rentan menjebak ilmuwan dalam kepentingan ala pemangsa dari elite politik dan bisnis.
Melekatkan akademisi dalam birokrasi, misalnya, telah terbukti turut berperan pada birokratisasi ilmu-ilmu sosial di Indonesia.
Birokratisasi meletakkan ilmu pengetahuan semata untuk melayani kebutuhan pragmatis birokrasi atau menjadikan ilmuwan lebih banyak mengerjakan hal-hal administratif dan birokratis ketimbang aktivitas produksi pengetahuan.
Di saat yang bersamaan, akademisi juga proaktif mencari tawaran pekerjaan sampingan karena beban mengajar dan administratif di universitas tidak sebanding dengan gaji.
Apabila mereka memilih menjadi bagian dari kekuasaan, maka sebaiknya mereka melakukan peran di sana hanya sepanjang kesenjangan pengetahuan di birokrasi masih ada.
Begitu generasi baru birokrat dengan kemampuan teknokrasi memadai telah tersedia, para ilmuwan perlu kembali ke posisi asal.
Posisi akademisi dalam birokrasi yang hanya sementara bertujuan untuk memelihara jarak kritis antara ilmuwan dan kekuasaan.
Read more: Bagaimana ilmuwan bisa bantu rumuskan kebijakan berbasis bukti yang diterima secara politik
Strategi kultural: piawai melakukan komunikasi kebijakan
Strategi kultural memiliki potensi praktis untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, yaitu dengan mengkomunikasikan pengetahuan kepada publik secara langsung.
Ini adalah pendekatan terkait perilaku.
Dengan menciptakan diskursus publik, ilmuwan dapat meningkatkan kesadaran aktor kebijakan lainnya terhadap pentingnya nilai pengetahuan.
Strategi ini juga bertujuan menggalang koalisi perubahan yang lebih efektif mempengaruhi kebijakan.
Koalisi ini termasuk dengan orang-orang di dalam birokrasi yang memiliki aspirasi yang sama.
Strategi ini membutuhkan kemampuan ilmuwan untuk mengalihbahasakan penyelidikan dan bukti ilmiahnya ke dalam cerita sederhana yang dapat menyentuh sisi emosional dan ideologis pada publik dan pembuat kebijakan.
Ilmuwan juga perlu menguasai media sosial, baik alat, arena maupun tradisi komunikasi yang berbeda di dalamnya.
Menulis di blog bersama-sama juga bisa menjadi alternatif.
Penggunaan media baru dapat lebih efektif seiring semakin pendeknya rentang perhatian (attention span) publik di tengah derasnya arus informasi.
Read more: Pembuatan kebijakan di Indonesia tidak didukung riset berkualitas dan kebebasan akademik
Mengelola ekspektasi
Mengurangi rasa frustrasi ilmuwan terhadap proses kebijakan birokrat dimulai dari menyadari bahwa keduanya memiliki cara kerja yang berbeda.
Selain menggunakan strategi struktural, ilmuwan dapat menggalang aliansi perubahan dengan membuka diri untuk berkomunikasi langsung dengan publik dalam bahasa yang lebih populer.
Pendekatan perilaku dalam kebijakan publik layak dicoba karena lebih persuasif.
Tentu saja, perubahan perilaku ini tidak hanya bagi kalangan ilmuwan tetapi juga publik dan pengambil kebijakan secara bersamaan.
Namun, tidak pernah ada situasi, strategi dan solusi yang ideal dalam kebijakan publik.
Kebijakan seringkali efektif bila ketika terjadi bertahap dan berorientasi kemenangan-kemenangan kecil (quick wins). Perubahan perilaku berarti mengelola ekspektasi.